DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Pengelolaan Rusunawa, Tata Cara Penghunian, Hak, Kewajiban, dan Larangan Penghuni, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan rumah susun sederhana sewa yang dibangun oleh pemerintah di Kabupaten Sanggau belum dilaksanakan secara optimal;
c.bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan bagi Aparatur Sipil Negara dan masyarakat Kabupaten Sanggau, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, serta untuk mengoptimalkan pengelolaan rumah susun sederhana sewa yang dibangun oleh pemerintah, perlu pengaturan agar dapat dioperasionalkan secara berdaya guna dan berhasil guna;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan BUPATI SANGGAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sanggau.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6.Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian, distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat disewa dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
7.Sewa adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh penghuni Rusunawa, yang besarannya ditetapkan berdasarkan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
8.Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Pengelola Rusunawa adalah Perangkat Daerah atau UPTD yang ditetapkan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan tugas Pengelolaan Rusunawa.
9.Pengelolaan Rusunawa adalah kegiatan yang meliputi pengelolaan administrasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan pembinaan.
10.Benda Bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian Rusunawa melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.
11.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi 4 bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah/Pemerintah Daerah.
12.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

BAB II

PENGELOLAAN RUSUNAWA

Pasal 2

Kegiatan Pengelolaan Rusunawa dilaksanakan oleh Pengelola Rusunawa meliputi kegiatan :

a.administratif, terdiri dari :
1. 1.pendaftaran calon penghuni;
2. 2.menetapkan calon penghuni;
3. 3.menandatangani perjanjian Sewa;
4. 4.menarik dan menerima uang Sewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. 5.membuat laporan secara berkala; dan
b.keamanan dan ketertiban Rusunawa, mulai dari unit hunian, blok bangunan dan lingkungan hunian;
c.kebersihan Rusunawa, khususnya sampah dari unit hunian dan sampah lingkungan ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS);
d.pemeliharaan lingkungan dan perawatan fisik bangunan beserta instalasi serta perbaikan kerusakan dalam skala kecil maupun besar; dan
e.pembinaan dan pengawasan terhadap penghuni Rusunawa.

Pasal 3

(1)Pengelola Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Perangkat Daerah yang membidangi perumahan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perangkat Daerah yang membidangi perumahan.
(2)Pengelola Rusunawa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perumahan.

Pasal 4

Tugas Pengelola Rusunawa adalah :

a.menyusun program dan perencanaan yang mencakup operasional dan teknis sebagai rujukan dalam melaksanakan tugasnya;
b.mengusulkan anggaran untuk kegiatan Pengelolaan Rusunawa;
c.melaksanakan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, penyempurnaan dan penyediaan utilitas (listrik dan air bersih); 5
d.melaksanakan kegiatan rutin perawatan dan perbaikan fisik gedung serta sarana dan prasarana lingkungan;
e.melaksanakan, penanganan pelanggaran, pembinaan penghuni, keamanan dan ketertiban lingkungan;
f.melaksanakan kegiatan administrasi penghunian/penyewaan dan menerima uang Sewa serta penyetorannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
g.melaksanakan sosialisasi keberadaan dan tatacara penyewaan Rusunawa;
h.melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya; dan
i.melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perumahan secara periodik mengenai posisi keuangan, administrasi, dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya.

BAB III

TATA CARA PENGHUNIAN

Pasal 5

(1)Calon penghuni yang berhak menempati Rusunawa adalah warga negara Indonesia, dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.ASN Daerah atau Pusat yang ditugaskan di daerah perbatasan;
2. b.Pekerja industri;
3. c.masyarakat berpenghasilan rendah; atau
4. d.masyarakat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
(2)Calon penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan:
1. a.belum memiliki rumah/tempat tinggal tetap; atau
2. b.memiliki rumah/tempat tinggal, namun jauh dari tempat bekerja.
(3)Calon penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administrasi, mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Rusunawa dengan melampirkan :
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga;
2. b.fotokopi surat nikah untuk yang berkeluarga;
3. c.pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
4. d.surat keterangan tidak memiliki rumah dari kepala desa/lurah;
5. e.surat keterangan penghasilan dari tempat bekerja bagi Pekerja industri dan dari kepala desa/lurah bagi Pekerja informal;
6. f.surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban pembayaran Sewa dan iuran lain yang telah ditetapkan; dan 6
7. g.surat pernyataan bersedia menaati dan memenuhi tata tertib/ketentuan penghunian serta sanksi yang diberikan.
(4)Penghuni Rusunawa ditetapkan sebagai berikut :
1. a.untuk penghuni berkeluarga paling banyak 4 (empat) orang dalam 1 (satu) unit hunian;
2. b.untuk penghuni lajang paling banyak 2 (dua) orang dalam 1 (satu) unit hunian; dan
3. c.untuk penghuni lajang laki-laki dan perempuan dipisahkan.

Pasal 6

Setelah dilakukan pendaftaran calon penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pengelola Rusunawa menetapkan calon penghuni Rusunawa dengan tata cara sebagai berikut:

a.seleksi calon penghuni yang telah mengajukan permohonan dan telah memenuhi persyaratan;
b.penetapan pemohon sebagai calon penghuni;
c.penetapan daftar tunggu calon penghuni yang memenuhi syarat dan lulus seleksi;
d.pengumuman dan undangan kepada calon penghuni;
e.memberitahukan hak dan kewajiban penghuni kepada calon penghuni, sebelum penandatanganan perjanjian sewa menyewa;
f.penandatanganan perjanjian sewa menyewa;
g.penetapan unit hunian dan pemberian kunci kepada calon penghuni; dan
h.penyampaian data penghuni yang dilampiri identitas penghuni oleh Pengelola Rusunawa untuk disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga/ketua blok untuk dicatat dan digunakan sebagai bukti bahwa penghuni yang bersangkutan dinyatakan resmi menjadi penghuni Rusunawa.

Pasal 7

(1)Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, paling sedikit memuat :
1. a.identitas kedua belah pihak;
2. b.waktu terjadinya kesepakatan;
3. c.memuat ketentuan umum dan peraturan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak;
4. d.hak, kewajiban dan larangan para pihak;
5. e.jangka waktu dan berakhirnya perjanjian; 7
6. f.keadaan diluar kemampuan (force majeur);
7. g.penyelesaian perselisihan; dan
8. h.sanksi atas pelanggaran.
(2)Jangka waktu perjanjian sewa menyewa paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
(3)Perjanjian sewa menyewa berakhir apabila :
1. a.berakhirnya masa perjanjian;
2. b.perjanjian sewa menyewa dihentikan secara sepihak;
3. c.penghuni tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian; dan
4. d.penyewa meninggal dunia.

Pasal 8

Ketentuan mengenai besaran tarif Sewa Rusunawa diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PENGHUNI

Pasal 9

(1)Penghuni Rusunawa berhak :
1. a.mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih, pembuangan air kotor dan/atau limbah;
2. b.mengajukan keberatan atas pelayanan kondisi lingkungan hunian yang kurang diperhatikan atau terawat kepada Pengelola Rusunawa;
3. c.mendapat layanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana dan sarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh penghuni;
4. d.memperoleh sarana sosial;
5. e.mendapat pelayanan ruang duka pada ruang serba guna bagi yang meninggal dunia;
6. f.menempati satuan hunian cadangan yang disiapkan oleh Pengelola Rusunawa saat dilakukan perbaikan pada satuan hunian penghuni;
7. g.menjadi anggota rukun tetangga, rukun warga yang dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi dan sosialisasi guna kepentingan bersama; 8
8. h.mendapat ketentraman dan privasi terhadap gangguan fisik maupun psikologis;
9. i.mendapat pendampingan mengenai penghunian dari Pengelola Rusunawa dan/atau institusi yang berkaitan;
10. j.mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang penanggulangan bahaya kebakaran dan evakuasi, pengelolaan sampah, pembuangan limbah, penghematan air, penghematan listrik dan lainnya; dan
11. k.memanfaatkan prasarana dan sarana utilitas sesuai dengan fungsi.
(2)Bagi penghuni yang cacat fisik dan lanjut usia berhak mendapat perlakuan khusus.
(3)Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penempatan ruang hunian dan mobilitas.

Pasal 10

Penghuni Rusunawa berkewajiban untuk :

a.mentaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban lingkungan;
b.mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung yang telah ditetapkan Pengelola Rusunawa;
c.memelihara, merawat, menjaga kebersihan unit hunian dan sarana umum serta berpartisipasi dalam pemeliharaan;
d.membuang sampah ditempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur;
e.membayar pemakaian sarana air bersih, listrik dan pengelolaan sampah;
f.membayar uang Sewa dan jaminan uang Sewa;
g.melaporkan pada Pengelola Rusunawa bila melihat adanya kerusakan pada prasarana, sarana dan utilitas di Rusunawa;
h.membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalaian penghuni;
i.mengosongkan ruang hunian pada saat perjanjian Sewa berakhir;
j.berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis;
k.mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh Pengelola Rusunawa secara berkala; dan
l.memarkir dan meletakkan kendaraan di area yang telah ditetapkan. 9

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…