DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penyertaan Modal, Hak dan Kewajiban, Pelaksanaan Penyertaan Modal, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban, Sumber Dana, Pembagian Keuntungan (Laba), Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka optimalisasi peran dan fungsi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan perusahaan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, menuju perusahaan yang sehat dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah maka diperlukan pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal dari Pemerintah Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Tahun 2020-2024;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan BUPATI SANGGAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PANCUR AJI TAHUN 2020-2024. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2.Bupati adalah Bupati Sanggau.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5.Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan), baik berbentuk uang maupun barang yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang antara lain tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
6.Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau.
7.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha atau Badan Hukum lainnya.
8.Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau.
9.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
10.Keuntungan/Laba adalah peningkatan kekayaan sebagai hasil penanaman modal yang dilakukannya setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut. 4

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha serta memperoleh manfaat ekonomi dan sosial.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum dilaksanakan bertahap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2020 diberikan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
2. b.tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
3. c.tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
4. d.tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah); dan
5. e.tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
(2)Jika jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi atau tidak cukup terpenuhi, maka kekurangan tersebut dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya sampai terpenuhinya jumlah yang ditetapkan hingga tahun anggaran 2024.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1)Perumda Air Minum mempunyai kewajiban :
1. a.melaksanakan pembukuan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
2. b.membuat dan memberikan laporan kepada Pemerintah Daerah 5 secara berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan rugi/laba akhir tahun anggaran.
(2)Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menganggarkan dana Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1)Perumda Air Minum mempunyai hak untuk menerima pembayaran atas dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Pemerintah Daerah mempunyai hak mendapatkan deviden hasil Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3)Deviden hasil Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dibagikan setiap akhir tahun buku Perumda Air Minum menjadi hak Daerah.
(4)Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) secara langsung ditransfer ke Kas Daerah dan merupakan komponen pendapatan Daerah.
(5)Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Perumda Air Minum mendapat Keuntungan/Laba.

BAB V

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Pengelolaan Penyertaan Modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum wajib dikelola secara profesional dan proporsional sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat.

Pasal 8

(1)Pengelolaan Penyertaan Modal yang disetor sebagaimana dimaksud 6 dalam Pasal 7, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Perumda Air Minum, dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
(2)Pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SUMBER DANA

Pasal 9

Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dialokasikan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB VIII

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 10

(1)Pembagian Keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum yang dibagikan setiap akhir Tahun Buku Perumda Air Minum menjadi hak Daerah.
(2)Bagian Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang disetor ke Kas Daerah.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…