DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau Nomor 14 Tahun 2022

Nomor: 14
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Asas, Maksud, Dan Tujuan; Pembukaan Lahan Berbasis Kearifan Lokal; Perlindungan Dan Pemberdayaan Peladang; Pembinaan Dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa lahan pertanian merupakan hal yang sangat urgen bagi masyarakat Kabupaten Sanggau yang masih bergantung pada hasil pertanian dalam mempertahankan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya yang sebagian masih melakukan pengelolaan pertanian secara tradisional berdasarkan kearifan lokal;
c.bahwa pemerintah daerah bertangung jawab dalam menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan peladang serta mengakui dan melindungi nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan pertanian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Peladang Dalam Pembukaan Lahan Berbasis Kearifan Lokal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5433), sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan BUPATI SANGGAU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELADANG DALAM PEMBUKAAN LAHAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3.Bupati adalah Bupati Sanggau.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6.Kepala Desa/Lurah adalah pimpinan tertinggi dari pemerintahan desa/kelurahan yang dibantu oleh perangkat desa/kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan.
7.Peladang adalah orang atau petani yang melakukan budi daya di ladang sebagai mata pencaharian hidupnya. 3
8.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
9.Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
10.Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan baik jenis lahan kering atau lahan basah yang peruntukannya dapat untuk pengusahaan sawah, ladang, dan kebun tanaman palawija dan hortikultura bagi masyarakat.
11.Pembukaan Lahan adalah kegiatan membuka lahan baru untuk ladang dan kebun tanaman palawija dan hortikultura masyarakat termasuk pemeliharaan dan pembersihannya.
12.Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
13.Ladang adalah lahan bukan sawah yang ditanami atau diusahakan dengan tanaman padi, palawija dan sayuran.
14.Perladangan adalah sistem bercocok tanam secara gilir balik biasanya dibuka dengan menebang dan membakar vegetasi berpohon.
15.Pembakaran Terbatas dan Terkendali adalah pembakaran yang dilakukan pada lahan yang tidak menyebabkan api merambat keluar areal ketika pembakaran dilaksanakan, karena telah memperhatikan dan menerapkan aspek teknis dan/atau tradisi berbasis kearifan lokal masyarakat setempat.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan terhadap Peladang dalam Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal diselenggarakan berdasarkan asas:

a.perlindungan hukum;
b.kepastian hukum
c.kebersamaan;
d.Kearifan Lokal;
e.berkelanjutan;
f.berwawasan lingkungan; dan
g.keseimbangan.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam perlindungan dan pemberdayaan terhadap Peladang dalam Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.melindungi kawasan dan Lahan Pertanian secara berkelanjutan dan terwujudnya keseimbangan ekologis; 4
b.meningkatkan kemandirian, kedaulatan, dan kesejahteraan Peladang;
c.kepastian hukum terhadap Peladang dalam produksi Pertanian;
d.meningkatkan peran Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan terhadap Peladang;
e.perlindungan hukum terhadap Peladang dalam Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal;
f.pemberdayaan terhadap Peladang dalam Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal; dan
g.pengendalian terjadinya kebakaran Lahan.

BAB III

PEMBUKAAN LAHAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Pasal 5

(1)Peladang dapat membuka Lahan yang bertujuan untuk kegiatan Perladangan sesuai dengan Kearifan Lokal masyarakat setempat.
(2)Pembukaan Lahan Perladangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali.
(3)Pembukaan Lahan Perladangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling luas 2 (dua) hektar per kepala keluarga.
(4)Ketentuan mengenai tata cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pembukaan Lahan Perladangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak boleh dilakukan di lahan gambut.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELADANG

Pasal 7

(1)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan terhadap Peladang dalam Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. b.rencana tata ruang wilayah;
3. c.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. d.jumlah Peladang;
5. e.kebutuhan prasarana dan sarana; dan
6. f.kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaaan dan budaya setempat. 5
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi ke dalam rencana pembangunan Daerah dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 8

(1)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan terhadap Peladang dalam Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal memuat strategi dan kebijakan.
(2)Strategi perlindungan Peladang dalam Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal dilakukan dalam bentuk:
1. a.kebijakan dan standar operasional prosedur;
2. b.pendampingan; dan
3. c.musyawarah mufakat.
(3)Strategi pemberdayaan Peladang dalam Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal dilakukan dalam bentuk:
1. a.peningkatan pengetahuan dan pemahaman Peladang; dan
2. b.pemberian dukungan sarana dan prasarana Pertanian.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah membuat kebijakan dan standar operasional prosedur Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal.
(2)Peladang dalam melakukan Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal harus sesuai dengan tata cara Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal yang lebih lanjut dituangkan dalam standar operasional prosedur.
(3)Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan disosialisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian kepada Peladang dan seluruh stakeholder terkait di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 10

(1)Peladang dalam melakukan Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal harus didampingi oleh tim yang bertugas dalam pengendalian kebakaran hutan dan Lahan atau kelompok masyarakat yang secara bergotong-royong membuka Ladang.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan tiap wilayah dari tingkat kecamatan sampai tingkat desa/kelurahan.
(3)Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal yang berbatasan dengan dan/atau di sekitar daerah areal izin usaha, pemilik usaha wajib berperan serta dalam mengamankan proses Pembukaan Lahan berbasis Kearifan Lokal.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…