DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Kedudukan Dan Sistematika RPJMD, Pengendalian Dan Evaluasi RPJMD, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 3 Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
9.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Nomor 5);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU DAN BUPATI SANGGAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sanggau. 4
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6.Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8.Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
15.Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. 5

BAB II

KEDUDUKAN DAN SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
(2)RPJMD Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan Visi, Misi dan Program pembangunan Bupati.
(3)RPJMD menjadi pedoman bagi:
1. a.Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
2. b.Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.

Pasal 3

(1)Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :
1. a.BAB I : PENDAHULUAN
2. b.BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
3. c.BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
4. d.BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
5. e.BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
6. f.BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
7. g.BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
8. h.BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
9. i.BAB IX : PENUTUP
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 4

(1)Bupati melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap :
1. a.kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
2. b.pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 6
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
1. a.kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. b.pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
3. c.hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau. Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 15 Agustus 2019 BUPATI SANGGAU, TTD PAOLUS HADI Diundangkan di Sanggau pada tanggal 15 Agustus 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU, TTD KUKUH TRIYATMAKA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 NOMOR 2. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT : ( 2 ) / ( 2019 ) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM YAKOBUS, SH, MH Pembina Tingkat I NIP 19700223 199903 1 002 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024 I. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 ayat (3) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa: “Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik”. RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun setelah pelantikan Bupati, yang dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan 8 strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sanggau pada Tahun 2019-2024 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan. Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi kedudukan RPJMD, dokumen RPJMD, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan melibatkan masyarakat. RPJMD Tahun 2019-2024 disusun dengan tujuan sebagai berikut: - sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah serta kebijakan dan strategi pembangunan daerah tahun 2019-2024; - sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari tahun 2020 sampai tahun 2024; - sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana strategis tahun 2019 sampai tahun 2024, termasuk dalam menentukan program-program prioritas; - sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; - menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan; - sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019- 2024 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Daerah yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Sanggau. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. 9

Pasal 2

Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Berisi tentang gambaran umum penyusunan rancangan RPJMD terdiri dari latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sitematika penulisan. Huruf b Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Huruf c BAB ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah terdiri dari kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan. Huruf d BAB ini berisi penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. Huruf e BAB ini berisi penyajian visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan. Huruf f BAB ini berisi strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih beserta program prioritas. Huruf g BAB ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan. Huruf h BAB ini memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan dalam indikator kinerja utama (IKU) 10 daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Huruf i Penutup. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 2.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…