DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Wewenang dan Tanggung Jawab; Perencanaan Sistem Drainase Perkotaan; Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan; Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase; Sistem Informasi Drainase; Hak dan kewajiban; Peran Masyarakat dan Swasta; Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi; Kerjasama; Pembiayaan; Larangan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menghadapi persoalan Drainase agar tidak terjadi genangan yang berlebihan, penyempitan dan pendangkalan sungai dan saluran, penurunan tanah, pasang air sungai, diperlukan penanganan dan penyelenggaraan Sistem Drainase secara terencana dan terpadu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Drainase Perkotaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan BUPATI SANGGAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM DRAINASE PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sanggau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Air adalah semua air yang terdapat di dalam atau berasal dari sumber- sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
7.Banjir adalah peristiwa meluapnya Air sungai/saluran Drainase melebihi palung sungai/saluran Drainase.
8.Drainase adalah prasarana dan sarana yang berfungsi mengalirkan Air permukaan akibat hujan ke badan penerima air dan/atau kebangunan resapan buatan.
9.Drainase Perkotaan adalah drainase di wilayah perkotaan yang berfungsi mengendalikan Air permukaan akibat hujan, sehingga tidak mengganggu aktifitas serta harta benda milik negara maupun masyarakat dan dapat 4 memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.
10.Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan.
11.Prasarana Drainase adalah lingkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia.
12.Sarana Drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran Air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa atau pintu air.
13.Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan adalah perencanaan dasar Drainase jangka panjang yang menyeluruh dan terarah yang mencakup tahapan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah.
14.Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
15.Penyelenggaraan Drainase adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik Penyelenggaraan Drainase Perkotaan.
16.Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana Sistem Drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem Drainase.
17.Pelaksanaan Konstruksi adalah tahapan pembangunan fisik sistem Drainase, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan kontruksi, pelaksanaan kontruksi dan uji coba sistem.
18.Operasi adalah kegiatan untuk menjalankan dan memfungsikan Prasarana dan Sarana Drainase sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Pasal 2

Sistem Drainase Perkotaan diselenggarakan berdasarkan asas :

a.tanggung jawab;
b.berkelanjutan; 5
c.manfaat;
d.keadilan;
e.keterpaduan; dan
f.partisipasif.

Pasal 3

Sistem Drainase Perkotaan bertujuan untuk :

a.mewujudkan Prasarana dan Sarana Drainase yang memadai, terintegrasi, berwawasan lingkungan dan berkesesuaian dengan fungsi kawasan yang direncanakan; dan
b.mencegah dan mengurangi genangan air.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

(1)Wewenang Pemerintah Daerah meliputi:
1. a.penetapan kebijakan pengelolaan sistem Drainase;
2. b.penetapan pola penyelenggaraan sistem Drainase;
3. c.penetapan rencana induk sistem Drainase;
4. d.pemberian rekomendasi dan izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan yang berdampak pada sistem Drainase;
5. e.pemberdayaan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan, dalam rangka membangun kepedulian terhadap pelestarian Drainase;
6. f.pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kota; dan
7. g.pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan sistem Drainase.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota lain.

Pasal 5

(1)Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi:
1. a.melaksanakan penyelenggaraan sistem Drainase;
2. b.memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan sistem Drainase;
3. c.menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan penyelenggaraan sistem Drainase; 6
4. d.menyelenggarakan upaya perlindungan dan pelestarian Drainase Perkotaan; dan
5. e.memberikan bantuan teknis dalam penyelenggaraan sistem Drainase.
(2)Upaya perlindungan dan pelestarian Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.pembangunan saluran Drainase;
2. b.pemeliharaan tanggul/dinding penahan saluran Drainase;
3. c.pemeliharaan bangunan pintu air;
4. d.rehabilitasi/peningkatan saluran Drainase;
5. e.perbaikan bangunan pintu air;
6. f.normalisasi saluran Drainase; dan
7. g.memupuk kesadaran untuk lebih berperan aktif dalam melestarikan dan memelihara saluran Drainase.

BAB III

PERENCANAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

Pasal 6

(1)Perencanaan Sistem Drainase Perkotaan meliputi:
1. a.penyusunan rencana induk;
2. b.studi kelayakan; dan
3. c.perencanaan teknik terinci.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan Sistem Drainase Perkotaan guna mendukung Sistem Drainase Perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 7

(1)Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a disusun oleh Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Drainase dan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
(2)Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 25 (dua puluh lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya Rencana Tata Ruang Wilayah.
(3)Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
1. a.rencana pengelolaan sumber daya air; 7
2. b.rencana tata ruang wilayah;
3. c.tipologi wilayah;
4. d.konservasi air; dan
5. e.kondisi lingkungan, sosial, ekonomi dan kearifan lokal.
(4)Materi muatan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b disusun untuk mengukur tingkat kelayakan rencana pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan.
(2)Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan teknis;
2. b.kelayakan teknis;
3. c.kelayakan ekonomi;
4. d.kelayakan lingkungan; dan
5. e.rencana penyediaan lahan dan pemukiman kembali, bila diperlukan.
(3)Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.analisis hidrologi dan hidrolika;
2. b.sistem jaringan Drainase;
3. c.analisis model sistem jaringan Drainase;
4. d.analisis kekuatan konstruksi bangunan air;
5. e.nota desain;
6. f.gambar tipikal sistem jaringan Drainase dan bangunan pelengkap;
7. g.perkiraan volume pekerjaan untuk masing-masing jenis pekerjaan; dan
8. h.perkiraan biaya pembangunan Sistem Drainase Perkotaan.
(4)Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada, dan kemudahan pelaksanaan Operasi dan pemeliharaan. 8
(5)Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dianalisis berdasarkan harga optimal, manfaat langsung dan tidak langsung dari terbangunnya Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan.
(6)Kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Usaha Pengelolaan Lingkungan/Usaha Pemantauan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)huruf c merupakan suatu perencanaan detail prasarana dan sarana sistem Drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem Drainase.
(2)Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
1. a.rencana induk sistem Drainase;
2. b.studi kelayakan; dan
3. c.kondisi lokal lokasi perencanaan.
(3)Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rancangan teknik terinci sistem jaringan Drainase;
2. b.rancangan teknik terinci sistem penampungan; dan
3. c.rancangan teknik terinci sistem peresapan.
(4)Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
1. a.analisis hidrologi dan hidrolika;
2. b.sistem jaringan Drainase;
3. c.analisis kekuatan konstruksi bangunan air sistem Drainase;
4. d.nota perhitungan;
5. e.gambar detail bangunan air;
6. f.spesifikasi teknis Prasarana dan Sarana Drainase;
7. g.volume pekerjaan sipil;
8. h.mechanical electrical, bila diperlukan;
9. i.perkiraan biaya pembangunan sistem Drainase;
10. j.dokumen pengadaan Prasarana dan Sarana Drainase;
11. k.metode Pelaksanaan Konstruksi; dan
12. l.manual Operasi pemeliharaan. 9

BAB IV

PELAKSANAAN KONSTRUKSI SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

Pasal 10

(1)Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan meliputi kegiatan:
1. a.pembangunan baru; dan/atau
2. b.normalisasi.
(2)Tahapan Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan terdiri atas:
1. a.persiapan konstruksi;
2. b.Pelaksanaan Konstruksi; dan
3. c.uji coba sistem.
(3)Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti prinsip Pelaksanaan Konstruksi aman dan bersih.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…