DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

KetentuaN Umum, Penetapan Desa Wisata, Pembangunan Desa Wisata, Pengelolaan Desa Wisata, Usaha Pariwisata Pada Desa Wisata, Kewajiban, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa desa wisata memiliki peran penting dalam mewujudkan upaya percepatan peningkatan ekonomi pada masyarakat desa dan berperan dalam mewujudkan program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa;
c.bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat desa, maka diperlukan pengaturan tentang desa wisata;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undangan Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 2 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali 3 diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan BUPATI SANGGAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3.Bupati adalah Bupati Sanggau.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 4 berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8.Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
9.Kelompok Sadar Wisata adalah lembaga kemasyarakatan desa yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sapta pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
10.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
12.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
13.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 5
14.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

BAB II

PENETAPAN DESA WISATA

Pasal 2

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan pengusulan dan penetapan Desa Wisata.

Pasal 3

(1)Pengusulan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan permohonan dari kelompok masyarakat/tokoh masyarakat dan/atau lembaga masyarakat Desa kepada Pemerintah Desa yang disetujui melalui musyawarah.
(2)Pengusulan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan profil Desa Wisata.
(3)Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada pengelola Desa Wisata untuk selanjutnya diusulkan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata.
(4)Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata melakukan penilaian kelayakan terhadap pengusulan Desa Wisata.

Pasal 4

(1)Dalam hal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinilai layak, Bupati menetapkan Desa menjadi Desa Wisata.
(2)Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan dan penetapan Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati. 6

BAB III

PEMBANGUNAN DESA WISATA

Pasal 6

Pembangunan Desa Wisata meliputi:

a.destinasi Pariwisata;
b.industri Pariwisata;
c.pemasaran; dan
d.kelembagaan.

Pasal 7

Pembangunan destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

a.pembangunan Daya Tarik Wisata;
b.pengembangan atraksi;
c.pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum; dan
d.pembangunan aksesibilitas Pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 8

Pembangunan industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

a.pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri Pariwisata;
b.daya saing produk Pariwisata;
c.kemitraan Usaha Pariwisata;
d.kredibilitas bisnis; dan
e.tanggung jawab terhadap sosial budaya dan lingkungan.

Pasal 9

Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi pemasaran Pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Desa sebagai destinasi Pariwisata yang berdaya saing.

Pasal 10

Pembangunan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi: 7

a.pembangunan dan pengembangan kelembagaan Desa;
b.peningkatan peran serta swasta dan masyarakat;
c.pengembangan sumber daya manusia;
d.regulasi; dan
e.tata kelola Desa Wisata.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…