DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 123

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas; Kesamaan Kesempatan; Aksesibilitas; Perlindungan dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas; Peran Serta Masyarakat Dan Badan Usaha; Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas; Pendanaan; Penghargaan; Larangan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masih ada Penyadang Disabilitas di Kabupaten Sanggau belum memperoleh pelayanan optimal yang dibutuhkan dan menikmati hak yang sesuai dengan kebutuhannya;
c.bahwa untuk menjamin pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sanggau perlu adanya perlindungan dan aksesibilitas yang merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 2 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan BUPATI SANGGAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sanggau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sanggau.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Penyandang Disabilitas adalah Setiap Orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sosial dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7.Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
8.Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
9.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 4
10.Tenaga Kerja adalah Setiap Orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
11.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
12.Perusahaan adalah:

a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 13.Upaya Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
2. 14.Habilitasi adalah proses memberikan kemampuan melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan yang diselenggarakan secara terpadu bagi peserta didik yang memiliki kelainan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
3. 15.Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
4. 16.Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, Tanggap Darurat dan Rehabilitasi.
5. 17.Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, 5 harta benda, Pemenuhan kebutuhan dasar, Perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
6. 18.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
7. 19.Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
8. 20.Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
9. 21.Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
10. 22.Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
11. 23.Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
12. 24.Akomodasi Yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
13. 25.Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
14. 26.Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
15. 27.Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan atau Setiap Orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah. 6
16. 28.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
17. 29.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18. 30.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. 31.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
20. 32.Derajat Kedisabilitasan adalah tingkat berat ringannya keadaan disabilitas Penyandang Disabilitas.

Pasal 2

(1)Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
1. a.Penyandang Disabilitas fisik;
2. b.Penyandang Disabilitas intelektual;
3. c.Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
4. d.Penyandang Disabilitas sensorik.
(2)Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Perlindungan dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas bertujuan:

a.menjamin upaya Perlindungan dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
b.melindungi, memenuhi hak asasi manusia dan kebebasan dasar secara penuh dan setara bagi Penyandang Disabilitas;
c.mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
d.melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; 7
e.memastikan pelaksanaan upaya Perlindungan dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat; dan
f.meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, serta peran dunia usaha dan masyarakat dalam Perlindungan dan aksesibitas Penyandang Disabilitas.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

(1)Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
(2)Dalam memperoleh hak dan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Penyandang Disabilitas juga berhak mendapatkan pelayanan khusus sesuai kebutuhan.

Pasal 5

(1)Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jenis, Derajat Kedisabilitasan, tingkat pendidikan dan kemampuannya.

BAB III

KESAMAAN KESEMPATAN

Pasal 6

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan Kesamaan Kesempatan terhadap:

a.keadilan dan perlindungan hukum;
b.pendidikan;
c.kesehatan;
d.politik; 8
e.keagamaan;
f.keolahragaan;
g.Kesejahteraan Sosial;
h.Perlindungan dari bencana;
i.kebudayaan dan pariwisata; dan
j.pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi.

Pasal 7

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum yang mencakup:

a.perlakuan yang sama di hadapan hukum;
b.penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
c.pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
d.memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
e.Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektualnya.

Pasal 8

Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.
(2)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pencegahan;
2. b.pengenalan tindak pidana; dan 9
3. c.laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan.

Isi peraturan

Teks123PDFHirarki

Memuat teks peraturan…