DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Bab ini memuat Ketentuan Umum yang menjelaskan definisi istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah. BAB II Bab ini menetapkan Tujuan dan Ruang Lingkup pengaturan penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. BAB III Bab ini menguraikan Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. BAB IV Bab ini mengatur mekanisme Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) oleh Bupati sebagai dasar pemanfaatan sumber daya alam. BAB V Bab ini menjelaskan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar prinsip pembangunan berkelanjutan. BAB VI Bab ini menetapkan Hak dan Kewajiban Setiap Orang dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. BAB VII Bab ini mengatur kewajiban memiliki Persetujuan Lingkungan bagi setiap Usaha dan/atau Kegiatan, yang didapatkan melalui Amdal atau UKL-UPL. BAB VIII Bab ini mengatur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan mutu air. BAB IX Bab ini mengatur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara, yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. BAB X Bab ini mengatur Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. BAB XI Bab ini mengatur kewajiban Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah NonB3 bagi Setiap Orang yang menghasilkan Limbah. BAB XII Bab ini mengatur penyediaan dan pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup yang terintegrasi secara elektronik oleh Bupati. BAB XIII Bab ini mengatur Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. BAB XIV Bab ini mengatur pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan oleh Bupati terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan masyarakat. BAB XV Bab ini mengatur sumber Pembiayaan penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. BAB XVI Bab ini memuat Ketentuan Peralihan terkait peraturan pelaksana yang masih berlaku. BAB XVII Bab ini memuat Ketentuan Penutup terkait pencabutan Peraturan Daerah sebelumnya dan penetapan mulai berlakunya Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sanggau telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan , namun dalam perkembangannya harus menyesualkan dengan dinamika peraturan perundang-undangan dan perkembangan kebutuhan masyarakat, diantaranya mengenai pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan dan beberapa ketentuan yang sudah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan daerah saat ini, sehingga harus diubah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tarnbahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan BUPATI SANGGAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 4, angka 6, angka 10, angka 13 Pasal 1 diubah, dan ditambah 10 (sepuluh) angka yaitu angka 27 sampai dengan angka 36, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten sanggau.
2.Pemerintah adalah pemerintah pusat.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
4.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sanggau.
5.Bupati adalah Bupati sanggau.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sanggau.
7.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau.
8.Pendidikan di Daerah adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan bersinergi dengan sistem pendidikan nasional.
9.Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yam g d i te tapkan be rd asarkan tin gkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
10.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan pada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11.Pendidikan Dasar adalah pendidikan yang lamanya 9 (sembilan) tahun yang diselenggarakan 6 (enam) tahun mencakup Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan 3 (tiga) tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan atau bentuk lain yang sederajat.
12.Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
13.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
14.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengaj ar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
15.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunj ang penyelenggaraan pendidikan.
16.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pendidikan melalui jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
17.Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
18.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru.
19.Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
20.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
21.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalaln satuan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan sekolah/ madrasyah.
22.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan beljenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
23.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
24.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
25.Peraturan Sekolah adalah tata tertib yang dikeluarkan oleh sekolah.
26.Dewan Pendidikan Daerah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
27.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
28.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki j abatan pemerintahan.
29.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
30.Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan.
31.Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
32.Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun
33.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan pendidikan anak usia dini, atau bentuk lain atau sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/ setara pendidikan anak usia dini.
34.Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI ad alah s atuan p e ndidikan fo rmal yam g menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar.
35.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
36.Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
2.Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Setiap orang tua mempunyai hak untuk berperan serta dalam memilih satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan penerimaan Peserta Didik baru dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
(2)Setiap orang tua dari anak usia Wajib Belajar, berkewajiban memberikan Pendidikan Dasar dan menengah kepada anaknya.
(3)Setiap orang tua berkewajiban atas biaya untuk ke 1 an gsungan pe ndidi kan an aknya se suai kemampuan.

3.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pendidik terdiri dari Guru, tutor, pamong belajar, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

4.Ketentuan ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf in, dan ayat (2) huruf c Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam melaksanakan tugas berhak:
1. a.memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian, beban tugas, serta prestasi kerja;
2. b.memperoleh penghasilan paling sedikit 50°/o (lima puluh persen) dari upah minimum kabupaten dan mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial lainnya, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah bagi Guru non ASN yang diangkat dengan Keputusan Bupati;
3. c.memperoleh penghasilan berdasarkan beban tugas sesuai dengan kemampuan sekolah masing-masing yang dianggarkan dari Dana BOSP, maksimal 50°/o (lima puluh persen) dari Dana BOSP yang digunakan untuk gaji Guru honor sekolah bagi Guru non ASN yang diangkat dengan keputusan kepala sekolah;
4. d.memperoleh kepastian hukum dalam bentuk keputusan yayasan/badan penyelenggara pendidikan yang dilengkapi perjanjian keria sama bagi Guru non ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
5. e.mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
6. f.memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
  1. 9.memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
7. h.memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
8. i.memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada Peserta Didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik Guru, dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
9. j.memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
10. k.memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi dan/atau organisasi lainnya selama tidak mengganggu tugas pokok dan kewajibannya; I. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; in. memperoleh kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi Guru dan mendapatkan Sertifikasi; dan
11. n.memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
(2)Dalam melaksanakan tugas, Guru berkewajiban:
1. a.berada di satuan pendidikan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu dan paling banyak 40 (empat puluh) jam;
2. b.merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran termasuk pelaksanaan belajar yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
3. c.menyerahkan dan melaporkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran program evaluasi dan sistem penilaian, program perbaikan dan pengayaan, refleksi hasil tatap muka, dan portofolio} paling lambat 1 (satu) minggu setelah tahun ajaran dimulai kepada kepala sekolah/madrasah atau wakil kepala sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/ madrasah untuk disetujui;
4. d.memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
5. e.meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sej alan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan semi;
6. f.memotivasi Peserta Didik melaksanakan waktu belajar di luar jam sekolah;
  1. 9.memberikan keteladanan dalam menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
7. h.bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi Peserta Didik dalam pembelajaran;
8. i.menjunjung tinggi peraturan perundang- undangan, kode etik Guru serta nilai-nilai agana dan etika;
9. j.memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan; dan
10. k.melaksanakan dan mengerjakan tugas profesi selama hari efektif sekolah dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah.
  1. 5.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Tutor, pamong belajar, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam melaksanakan tugas berhak:
1. a.memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
2. b.memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
3. c.memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai Pendidik Pendidikan Nonformal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga Pendidikan Nonformal;
4. d.memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
5. e.memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya.
(2)Dalam melaksanakan tugas, tutor, pamong belajar, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya berkewaj iban :
1. a.menyusun rencana pembelajaran;
2. b.melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan Kurikulum, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai;
3. c.mengevaluasi hasil belajar Peserta Didik;
4. d.menganalisis hasil evaluasi belajar Peserta Didik;
5. e.melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam kegiatan Pendidikan Nonformal;
6. f.mengembangkan model pembelajaran pada Pendidikan Nonformal; dan
  1. 9.melaporkan kemajuan belajar.
  2. 6.Ketentuan ayat (1) Pasal 12 dihapus, huruf b dan huruf c ayat (2) diubah, dan ditambah 1 (satu) huruf yaltu huruf g, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Dihapus.
(2)Tenaga Kependidikan berhak mendapatkan:
1. a.penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
2. b.penghasilan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari upah minimum kabupaten dan mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial lainnya, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah bagi Tenaga Kependidikan non ASN yang diangkat dengan Keputusan Bupati;
3. c.penghasilan berdasarkan beban tugas sesuai dengan kemampuan sekolah masing-masing bagi Tenaga Kependidikan non ASN yang diangkat dengan keputusan kepala sekolah;
4. d.penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
5. e.pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas ;
6. f.perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
  1. 9.khusus pengawas sekolah berhak untuk mengikuti uji kompetensi dan memperoleh Sertifikasi.
(3)Tenaga Kependidikan berkewajiban:
1. a.menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
2. b.mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
3. c.memberikan teladan dan menjaga mama baik lembaga dan profesi;
4. d.memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar; dan
5. e.menaati ketentuan peraturan perundang- undangan.
  1. 7.Ketentuan ayat (2) Pasal 24 dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Bahasa pengantar pada semua Jenjang Pendidikan adalah bahasa Indonesia.
(2)Dihapus.

8.Ketentuan ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Wajib Belajar diselenggarakan pada jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal.
(2)Penyelenggaraan Wajib Belajar pada jalur formal oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan pada Jenjang Pendidikan Dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs dan bentuk lain yang sederajat.
(3)Penyelenggaraan Wajib Belajar pada jalur n o n fo rmal d ilak sanakan me lalui pro gram kesetaraan paket A, program kesetaraan paket 8, program kesetaraan paker C, dan bentuk lain yang sederajat.
(4)Penyelenggaraan Wajib Belajar pada jalur informal d ilak s an akan me lalu i pe nd id ikan ke luarga dan/ atau pendidikan lingkungan.

9.Ketentuan ayat (2) Pasal 28 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun harus mengikuti program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
(2)Bagi warga negara yang berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mengikuti program Wajib Belajar.
(3)Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 LJuli tahun berjalan yang diperuntukan bagi calon Peserta Didik yang memiliki:
1. a.kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
2. b.kesiapari psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
(4)Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan Guru sekolah yang bersangkutan.

10.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Kurikulum pada satuan pendidikan disusun berdasarkan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui kementerian terkait.
(2)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan dalam bentuk Kurikulum operasional satuan pendidikan.
(3)Kurikulum pada satuan Pendidikan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang implementasi Kurikulum di tingkat satuan pendidikan.

11.Pasal 32 dihapus. 10
12.Ketentuan ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3) huruf b Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…