DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 11 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Bentuk dan Besarnya Penyertaan Modal, Tata Cara Penyertaan Modal, Sumber dana, Hak dan Kewajiban, Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabu paten Sanggau.
2.Bu pati adalah Bu pati Sanggau.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
5.Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan), baik berbentuk uang maupun barang yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang antara lain tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
6.Penyertaan Modal adalah penempatan dan/ atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabu paten Sanggau.
7.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada PT JAMKRIDA KALBAR.
8.Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut PT JAMKRIDA KALBAR adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang keuangan dengan usaha pokok melakukan Penjaminan.
9.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit.

BAB II

BENTUK DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal pada Pr JAMKRIDA KALBAR dilaksanakan dengan cara menempatkan uang dalam bentuk saham.
(2)Besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam lembar saham yang penerbitannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Besarnya penyertaan modal pada PT JAMKRIDA KALBAR sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
(4)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 4

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal pada PT JAMKRIDA KALBAR dilaksanakan sesuai dengan keten tuan Peratu ran Perun dang- undangan.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal pada PT JAMKRIDA KALBAR bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau.
(2)Jika Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat di salurkan pada tahun anggaran 2014 maka dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2015 atau tahun anggaran 2016.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)PT JAMKRIDA KALBAR mempunyai kewajiban:
1. a.melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.membuat dan memberikan laporan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran dan/ atau setelah dilaksanakan Rapat Um urn Pemegang Saham (RUPS) tentang perkembangan Penyertaan Modal Daerah.
(2)Bupati mempunyai kewajiban untuk menganggarkan dana Penyertaan Modal pada PT JAMKRIDA KALBAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 6

(1)PT JAMKRIDA KALBAR mempunyai hak untuk menerima pembayaran atas dana Penyertaaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
(2)Bupati mempunyai hak mendapat dividen hasil Penyertaan Modal sesuai ketentuan berlaku pada PT JAMKRIDA KALBAR.
(3)Dividen hasil Penyertaan Modal dibagikan setiap akhir tahun buku PT JAMKRIDA KALBAR dan menjadi hak daerah.
(4)Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) secara langsung ditransfer ke Kas Umum dan merupakan komponen pendapatan daerah. 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT I. UMUM Berkenaan dengan telah dibentuknya PT Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat disingkat PT JAMKRIDA KALBAR melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tah un 2014 tanggal 17 Desember 2012 dan sesuai dengan surat Gubemur Kalimantan Barat nomor 539/1119/Ekbang tanggal 15 April 2013 tentang Dukungan Modal Dasar PT JAMKRIDA KALBAR, bahwa Pemerintah Kabupaten/ Kota se- Kalbar dapat memberikan dukungan berupa pemenuhan modal disetor PT JAMKRIDA dimaksud. Pembentukan PT JAMKRIDA KALBAR dilatarbelakangi oleh salah satu permasalahan yang masih dihadapi Koperasi dan UMKM dalam menjalankan usahanya, yaitu terbatasnya akses terhadap sumber permodalan, khususnya yang berasal dari Lembaga Keuangan. Pertumbuhan penyerapan kredit bagi Koperasi dan UMKM di Kalimantan Barat masih belum optimal, terutama untuk tujuan produktif. Selain merupakan bentuk dukungan kepada PT JAMKRIDA KALBAR, Penyertaan Modal dimaksud untuk memperbaiki struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha serta memperoleh manfaat ekonomi dan sosial sedangkan dilaksanakannya Penyertaan Modal bertujuan mengupayakan peningkatan akses dunia usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) untuk meningkatkan kemampuan permodalan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan usahanya, PT JAMKRIDA KALBAR merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang meru pakan konsep yang menyangku t struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian unsur dari struktur perseroan. Salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip good corporate governance adalah pertama, kepastian perlindungan atas hak-hak pemilik saham dan kepastian diberlakukannya kontrak yang adil dengan penyedia sumber daya/bahan; kedua, pengklarifikasian peran dan tanggung jawab pengelolaan serta usaha-usaha yang dapat membantu memastikan kepentingan pengelolaan dan kepentingan pemilik saham untuk diawasi oleh Direksi; ketiga, kepastian bahwa perusahaan memenuhi kewajiban hukum dan peraturan lainnya yang menggambarkan penilaian masyarakat secara transparan. Salah satu wujud upaya transparansi dalam pengelolaan dana masyarakat pada Badan U saha Milik Daerah adalah melalui pelaporan Neraca Keuangan serta 7 perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Gubemur. Berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah ditegaskan kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah anggaran yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penyertaan Modal pada PT Jamkrida Kalimantan Barat dapat dilaksanakan apabila ada kesiapan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan PT Jamkrida Kalbar. Kesiapan dalam hal ini adalah dalam pembentukan manajemen, penyertaan modal dari Provinsi Kalbar, menyusun aturan tentang tata cara penyaluran dana dari Kabupaten/kota yang menyertakan modal pada PT Jamkrida dan lain-lainnya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…