(1)PT JAMKRIDA KALBAR mempunyai hak untuk menerima pembayaran atas dana Penyertaaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
(2)Bupati mempunyai hak mendapat dividen hasil Penyertaan Modal sesuai ketentuan berlaku pada PT JAMKRIDA KALBAR.
(3)Dividen hasil Penyertaan Modal dibagikan setiap akhir tahun buku PT JAMKRIDA KALBAR dan menjadi hak daerah.
(4)Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) secara langsung ditransfer ke Kas Umum dan merupakan komponen pendapatan daerah.
5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT I. UMUM Berkenaan dengan telah dibentuknya PT Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat disingkat PT JAMKRIDA KALBAR melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tah un 2014 tanggal 17 Desember 2012 dan sesuai dengan surat Gubemur Kalimantan Barat nomor 539/1119/Ekbang tanggal 15 April 2013 tentang Dukungan Modal Dasar PT JAMKRIDA KALBAR, bahwa Pemerintah Kabupaten/ Kota se- Kalbar dapat memberikan dukungan berupa pemenuhan modal disetor PT JAMKRIDA dimaksud. Pembentukan PT JAMKRIDA KALBAR dilatarbelakangi oleh salah satu permasalahan yang masih dihadapi Koperasi dan UMKM dalam menjalankan usahanya, yaitu terbatasnya akses terhadap sumber permodalan, khususnya yang berasal dari Lembaga Keuangan. Pertumbuhan penyerapan kredit bagi Koperasi dan UMKM di Kalimantan Barat masih belum optimal, terutama untuk tujuan produktif. Selain merupakan bentuk dukungan kepada PT JAMKRIDA KALBAR, Penyertaan Modal dimaksud untuk memperbaiki struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha serta memperoleh manfaat ekonomi dan sosial sedangkan dilaksanakannya Penyertaan Modal bertujuan mengupayakan peningkatan akses dunia usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) untuk meningkatkan kemampuan permodalan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan usahanya, PT JAMKRIDA KALBAR merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang meru pakan konsep yang menyangku t struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian unsur dari struktur perseroan. Salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip good corporate governance adalah pertama, kepastian perlindungan atas hak-hak pemilik saham dan kepastian diberlakukannya kontrak yang adil dengan penyedia sumber daya/bahan; kedua, pengklarifikasian peran dan tanggung jawab pengelolaan serta usaha-usaha yang dapat membantu memastikan kepentingan pengelolaan dan kepentingan pemilik saham untuk diawasi oleh Direksi; ketiga, kepastian bahwa perusahaan memenuhi kewajiban hukum dan peraturan lainnya yang menggambarkan penilaian masyarakat secara transparan. Salah satu wujud upaya transparansi dalam pengelolaan dana masyarakat pada Badan U saha Milik Daerah adalah melalui pelaporan Neraca Keuangan serta 7 perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Gubemur. Berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah ditegaskan kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah anggaran yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL