DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; Hak dan Kewajiban; Pelaksanaan Penyertaan Modal; Sumber Dana; Pengawasan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 – 2024; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan BUPATI SANGGAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 3. 4. 5. 6. 7.

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3.Bupati adalah Bupati Sanggau.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau.
5.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.
6.Dividen adalah bagian keuntungan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proposional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
7.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

BAB II

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1)Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2019 secara akumulatif berjumlah 4 Rp. 71.043.000.000,00 (tujuh puluh satu milyar empat puluh tiga juta rupiah).
(2)Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat ditetapkan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) yang dianggarkan dan dilaksanakan secara bertahap selama 4 (empat) tahun, mulai tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:
1. a.tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
2. b.tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
3. c.tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
4. d.tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
(3)Apabila jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tidak terpenuhi atau tidak cukup terpenuhi, maka kekurangan tersebut dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya sampai terpenuhinya jumlah yang ditetapkan hingga tahun anggaran 2025.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1)PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat mempunyai hak untuk menerima pembayaran atas dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) setiap tahun anggaran berkenaan.
(2)Pemerintah Daerah mempunyai hak mendapatkan Dividen hasil Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.
(3)Dividen hasil Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dibagikan setiap akhir tahun buku PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dan menjadi hak Daerah. 5
(4)Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) secara langsung ditransfer ke kas Daerah Pemerintah Daerah dan merupakan komponen pendapatan Daerah.

Pasal 4

(1)PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat mempunyai kewajiban:
1. a.melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.membuat dan memberikan laporan kepada Pemerintah Daerah setiap akhir tahun anggaran dan/atau setelah dilaksanakan rapat umum pemegang saham tentang perkembangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
(2)Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menganggarkan dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Ketentuan mengenai penyaluran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 6

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) bersumber dari APBD dan dialokasikan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. 6 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, MARINA RONA, SH, MH Pembina NIP 19770315 200502 2 002
(2)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.
(3)Pejabat berwenang yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
(4)Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau. Diundangkan di Sanggau pada tanggal 21 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU, ttd KUKUH TRIYATMAKA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 6. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT : ( 6 ) / ( 2020 ) Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 21 Desember 2020 BUPATI SANGGAU, ttd PAOLUS HADI 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2024 I. UMUM Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali berbagai sumber potensi daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah adalah dari pendapatan asli daerah yang meliputi atas:

1.pajak daerah;
2.retribusi daerah;
3.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bersumber dari bagian laba badan usaha milik daerah dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat adalah salah satu bentuk badan usaha milik daerah yang dimiliki oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat, dan perlu diberdayakan untuk mendorong peningkatan pergerakan perekonomian dan produktivitas sektor riil/perusahaan dalam rangka menggiatkan perekonomian di daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah dengan melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Pada prinsipnya, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, penambahan dan pemupukan sumber-sumber pendapatan asli Daerah, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. 8 Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dipandang perlu dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi efektif, efisien, transparan, akuntabilitas, dan saling menguntungkan. Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada pihak ketiga ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini, ditegaskan bahwa dalam hal APBD diperkirakan surplus, maka APBD dapat digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (investasi) dalam rangka meningkatkan investasi Daerah, namun dalam hal APBD diperkirakan defisit, maka tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka:

a.pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara/provinsi/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/provinsi/daerah; dan/atau
b.menghasilkan pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa uang, maka jumlah uang yang akan dijadikan sebagai penyertaan modal pada pihak ketiga, harus dianggarkan/dicantumkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan, di samping itu, penganggaran/pencantuman jumlah uang dalam APBD, harus dinyatakan secara tegas kepada pihak ketiga yang akan diberikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. 9 Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “kas Daerah” adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah. Pasal 4 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “rapat umum pemegang saham” adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar. Ayat (2) Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019