DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB; PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN; KELUARGA SEJAHTERA; DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA; PERAN SERTA MASYARAKAT; PEMBIAYAAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 2 beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan BUPATI SANGGAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2.Bupati adalah Bupati Sanggau.
3.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
4.Penduduk adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau.
5.Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
6.Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
7.Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. 3
8.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
9.Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat.
10.Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
11.Pembangunan Keluarga Sejahtera adalah upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota dan antara keluarga dengan masyarakat.
12.Hak Reproduksi adalah hak setiap pasangan suami istri dan perorangan untuk secara bebas dan bertanggung jawab serta tanpa diskriminasi, paksaan, kekerasan dan tidak bertentangan dengan agama, norma budaya, adat istiadat serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menentukan jumlah, jarak dan waktu melahirkan anak, memperoleh pelayanan derajat kesehatan reproduksinya dan kesehatan seksual terbaik bagi pasangannya dan atau dirinya.
13.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhuk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
14.Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan. 4
15.Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.
16.Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana disegala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
17.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati pembangunan.
18.Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi atau lembaga non pemerintah yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan pada pengabdian secara swadaya.
19.Organisasi Kemasyarakatan adalah perkumpulan atau perserikatan kelompok masyarakat yang memiliki tujuan tertentu dengan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangganya.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

(1)Setiap Penduduk mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dalam memberikan dan memperoleh informasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5
(2)Hak dan kewajiban Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua dimensi Penduduk yang terdiri dari pribadi, anggota Keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan komponen demografi.
(3)Setiap Keluarga mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 3

Hak Penduduk sebagai diri pribadi meliputi:

a.membentuk Keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
b.memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya;
c.mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan Hak Reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama;
d.berkomunikasi dan memperoleh informasi Kependudukan dan Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
e.mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
f.bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia; dan
g.mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Hak Penduduk sebagai anggota Keluarga meliputi: 6

a.mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan Keluarga;
b.menetapkan Keluarga ideal secara bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan;
c.membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa;
d.mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e.mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya.

Pasal 5

(1)Hak Penduduk sebagai anggota masyarakat meliputi hak untuk hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.
(2)Penduduk sebagai anggota masyarakat adat atau tradisional berhak mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Hak Penduduk sebagai warga negara meliputi:

a.memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun bangsa dan negara;
b.memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
c.mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e.memperoleh kebutuhan pangan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus atas biaya negara bagi penduduk rentan. 7

Pasal 7

Hak Penduduk sebagai komponen demografi meliputi hak untuk diperhitungkan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Pasal 8

Setiap Penduduk dan Keluarga rentan terdiri dari:

a.penyandang disabilitas, Penduduk usia lanjut, wanita hamil, dan anak;
b.penduduk miskin; dan
c.pengungsi lokal, berhak memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus dalam memperoleh dokumen kependudukan.

Pasal 9

Setiap Penduduk wajib:

a.menghormati hak Penduduk lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b.berperan serta dalam pembangunan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera untuk mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan;
c.membantu mewujudkan perbandingan yang ideal antara Perkembangan Kependudukan dan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi;
d.mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
e.memberikan data dan informasi Kependudukan dan Keluarga yang diminta oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk pembangunan Kependudukan sepanjang tidak melanggar hak Penduduk. 8

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
(2)Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada kebijakan nasional.

Pasal 11

(1)Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan:
1. a.pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi serta penyebarluasan informasi tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. b.perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; dan
3. c.pengendalian dampak pembangunan terhadap Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Lingkungan Hidup.
(2)Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang dilakukan melalui pelaksanaan rencana kerja tahunan.
(3)Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penggalangan peran serta individu, Keluarga, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. b.advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta Keluarga, 9 masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi, swasta dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
3. c.penyediaan pelayanan cuma-cuma yang berkaitan dengan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera bagi Penduduk dan Keluarga rentan.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…