DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 11 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Azas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum, Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Pendanaan, Larangan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2.Bupati adalah Bupati Sanggau.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan sampai dengan proses peradilan. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Daerah ini. Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang di daerah yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum Pemberi Bantuan Hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang di daerah yang secara ekonomis tidak mampu atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum. Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu tanpa menerima pembayaran honorarium. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum;
c.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di daerah; dan
d.mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
(4)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diselenggarakan sesuai kemampuan keuangan Daerah, yang telah ditetapkan di dalam APBD.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(3)Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
2. b.menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
3. c.menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
4. d.mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
5. e.meminta laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum per triwulan; dan
6. f.menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Bupati berwenang:

a.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
b.melakukan penunjukan Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB V

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 7

(1)Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus;
5. e.memiliki program Bantuan Hukum;
6. f.akuntabel; dan
7. g.tidak mendapatkan bantuan yang bersumber dari dana lainnya pada kegiatan yang sama yang telah dibiayai dari APBD maupun APBN.

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a.melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
d.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
f.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

a.melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
b.melaporkan setiap penggunaan anggaran daerah yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
c.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
d.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum; dan
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…