DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Prinsip Tarif; Pelayanan Yang Dikenakan tarif; Tarif Rawat Sehari (One Day Care); Tarif Tindakan Gawat darurat; Tarif Rawat Inap; Tarif Tindakan Medik; Tarif Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan; tarif Pelayanan Kefarmasian; tarif Pelayanan penunjang Medik; Tarif Pelayanan medik gigi dan mulut; Tarif Pelayanan Konsultasi Khusus, tarif Pelayanan Konsultasi Khusus, Medicolegal dan Asuransi; Tarif Pelayanan Makanan Cair; Tarif Penjualan Obat, Bahan Medis Habis Pakai dan oksigen; Tarif Pelayanan Penunjang Non Medik; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman Kabupaten Sanggau;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan BUPATI SANGGAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. Th. DJAMAN KABUPATEN SANGGAU. Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2.Bupati adalah Bupati Sanggau.
3.Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman Kabupaten Sanggau.
4.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman Kabupaten Sanggau.
5.Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
6.Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit.
7.Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan atau upaya kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di Rumah Sakit kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
8.Pelayanan Tindakan Gawat Darurat adalah pelayanan tindakan medik yang bersifat darurat yang harus dilakukan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat (life saving).
9.Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya kesehatan lainnya dengan menginap di Rumah Sakit.
10.Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk membantu penengakan diagnosis, terapi dan penunjang lainnya.
11.Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterafi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
12.Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
13.Pelayanan Medicolegal atau Asuransi adalah pelayanan kesehatan yang 4 berkaitan dengan kepentingan hukum atau kepentingan asuransi dan dilaksanakan oleh dokter yang merawat pasien yang bersangkutan sesuai dengan kompetensinya atau tim dokter yang direkomendasikan oleh komite medik dan ditetapkan Direktur.
14.Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
15.Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien atau institusi di Rumah Sakit secara tidak langsung berkaitan dengan Pelayanan Medik seperti : pelayanan administrasi, pelayanan pendidikan dan penelitian, ambulan, mobil jenazah dan lain- lain.
16.Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada penerima pelayanan sebagai imbalan atas Jasa Pelayanan yang diterimanya.
17.Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.
18.Tindakan Medik Non Operatif Invasif adalah tindakan kepada pasien yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang diberi pelimpahan pendelegasian dari dokter yang bersangkutan tanpa pembedahan.
19.Tindakan Medik Non Operatif Non Invasif adalah tindakan kepada pasien yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang diberi pelimpahan pendelegasian dari dokter yang bersangkutan tanpa pembedahan, yang tidak mempengaruhi atas keutuhan jaringan pasien.
20.Tindakan Medik Staf Medis Fungsional adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter yang merawat pasien di Rumah Sakit sesuai kompetensinya atau tenaga kesehatan yang diberi pelimpahan pendelegasian dari dokter yang bersangkutan yang berkaitan dengan kekhususan jenis tindakan tersebut dalam ruang lingkup keilmuan kedokteran atau spesialisasi pelayanan kedokteran.
21.Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan-bahan tertentu.
22.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada penerima pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visit, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya. 5
23.Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan, bahan medis habis pakai (BMHP) yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
24.Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap, bahan medis habis pakai (BMHP) tertentu serta makanan padat lunak.
25.Makanan Cair Pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien dengan penyakit-penyakit tertentu dalam bentuk cair yang komponenennya disesuaikan dengan penyakitnya sebagai pengganti makanan padat untuk kebutuhan nutrisinya, dan disertakan sebagai obat.
26.Ruang Rawat Inap khusus adalah ruang perawatan isolasi, seperti : ruang isolasi flu burung, flu babi, dan lainnya.

BAB II

PRINSIP TARIF

Pasal 2

(1)Prinsip dalam penetapan Tarif dimaksudkan untuk mengganti/menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan yang besarnya diperhitungkan atas dasar biaya satuan (unit cost) dengan mempertimbangkan :
1. a.kontinuitas dan pengembangan pelayanan;
2. b.daya beli masyarakat;
3. c.asas keadilan dan kepatutan; dan
4. d.kompetisi yang sehat.
(2)Tarif ditetapkan dengan mengutamakan kepentingan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit dan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan atau laba semata.
(3)Rumus yang digunakan adalah : T = UC + i + PM + BB + unc cost + JP dengan pertimbangan TP, WTP dan shadow price. T = Tarif UC = unit cost / harga satuan i = inflasi PM = profit margin BB = bunga bank Unc cost = uncertainty cost JP = Jasa Pelayanan 6
(4)Tarif pelayanan dimaksudkan sebagai perwujudan pertanggungjawaban pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta dalam pembiayaan penyelenggaraan Rumah Sakit.

BAB III

PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 3

(1)Pelayanan di Rumah Sakit yang dapat dikenakan Tarif dikelompokkan ke dalam pelayanan sebagai berikut:
1. a.pelayanan yang bersifat pembiayaan fasilitas;
2. b.Tindakan Medik Operatif;
3. c.Tindakan Medik Non Operatif, terdiri dari Tindakan Medik Non Operatif Non Invasif dan Tindakan Medik Non Operatif Invasif.
4. d.tindakan keperawatan;
5. e.Penunjang Medik;
6. f.diagnostik elektromedik;
7. g.medical check up;
8. h.sewa peralatan medik;
9. i.sewa ruangan dan fasilitas umum Rumah Sakit;
10. j.sewa kendaraan (ambulans dan kendaraan jenazah);
11. k.pelayanan pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis; dan
12. l.parkir.
(2)Pelayanan di Rumah Sakit berdasarkan jenis pelayanan, terdiri dari :
1. a.pelayanan IGD;
2. b.Pelayanan Rawat Jalan;
3. c.pelayanan ruang rawat inap;
4. d.pelayanan bedah sentral;
5. e.pelayanan ICU/ICCU/NICU/PICU/HCU;
6. f.pelayanan hemodialisa;
7. g.pelayanan radiologi;
8. h.pelayanan laboratorium patologi klinik;
9. i.pelayanan laboratorium patologi anatomi;
10. j.Pelayanan Rehabilitasi Medik;
11. k.pelayanan farmasi dan apotek;
12. l.pelayanan gizi;
13. m.pelayanan kebidanan (VK);
14. n.pelayanan medical check up; 7
15. o.pelayanan forensik;
16. p.pelayanan ambulans dan kendaraan jenazah; dan
17. q.pelayanan unit transfusi darah Rumah Sakit.
(3)Pelayanan berdasarkan jenis spesialisasi, terdiri dari :
1. a.kebidanan penyakit kandungan;
2. b.penyakit dalam;
3. c.bedah umum;
4. d.bedah ortopedi;
5. e.bedah digestive;
6. f.bedah urologi;
7. g.bedah syaraf;
8. h.bedah onkologi;
9. i.bedah anak;
10. j.bedah jantung;
11. k.bedah mulut;
12. l.kesehatan anak;
13. m.penyakit syaraf;
14. n.penyakit jantung dan pembuluh darah;
15. o.penyakit paru;
16. p.orthodonti;
17. q.prosthodonti;
18. r.konservasi gigi;
19. s.forensik;
20. t.mata; dan
21. u.kulit kelamin.

Pasal 4

Struktur dan besarnya Tarif untuk kategori tindakan, jenis pelayanan dan jenis tindakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TARIF RAWAT SEHARI (ONE DAY CARE)

Pasal 5

(1)Tarif Rawat Sehari di Rumah Sakit merupakan pelayanan yang hanya memerlukan perawatan singkat.
(2)Tarif Rawat Sehari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perawatan dalam rangka observasi. 8
(3)Tarif Rawat Sehari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari jasa Akomodasi dan Jasa Pelayanan.

BAB V

TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT

Pasal 6

(1)Tindakan medik gawat darurat dikelompokan menjadi:
1. a.tindakan kedaruratan, bisa berupa Tindakan Medik Non Operatif Non Invasif atau Tindakan Medik Non Operatif Invasif.
2. b.tindakan kegawatan, bisa berupa Tindakan Medik Non Operatif Non Invasif atau Non Operatif Invasif.
(2)Tarif tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Akomodasi (Jasa Sarana) dan Jasa Pelayanan.

BAB VI

TARIF RAWAT INAP

Pasal 7

(1)Tarif Rawat Inap terdiri dari jasa Akomodasi dan Jasa Pelayanan.
(2)Jasa Pelayanan merupakan jasa medis, jasa keperawatan dan jasa administratif.

Pasal 8

Yang termasuk komponen jasa Akomodasi adalah :

a.sewa ruang rawat inap;
b.pembebanan biaya listrik, telepon, air dan gas (LTAG) untuk keperluan perawatan;
c.biaya makan pasien;
d.biaya pemeliharaan ruang rawat inap; dan
e.biaya cuci dan pemeliharaan linen.

Pasal 9

Jasa keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam bentuk:

a.tindakan keperawatan minimal care;
b.tindakan keperawatan partial care;
c.tindakan keperawatan total care; dan
d.tindakan keperawatan intensive care.

Pasal 10

(1)Jasa medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi jasa 9 visit dokter yang sudah tercantum didalam Jasa Pelayanan Rawat Inap berdasarkan atas:
1. a.konsultasi;
2. b.pengkajian dan pemeriksaan klinis;
3. c.diagnosa klinis;
4. d.rencana pengobatan dan rencana pemeriksaan penunjang; dan
5. e.nasehat dan saran.
(2)Visit dokter dalam keadaan normal dilakukan satu kali selama 24 (dua puluh empat) jam, kecuali dalam keadaan tertentu visit dokter dapat dilakukan lebih dari satu kali dan biaya visit dibebankan sesuai dengan jumlah visit.
(3)Untuk pasien yang dirawat bersama oleh 2 (dua) atau lebih dokter dengan bidang spesialis yang berbeda, maka Jasa Pelayanan (visit) dihitung untuk masing-masing dokter spesialis.
(4)Jasa Pelayanan (visit) oleh dokter umum didalam jam kerja dilakukan pada kondisi tertentu dan atas pendelegasian dari dokter spesialis yang merawat pasien, diberikan Jasa Pelayanan sebesar 60% dari Tarif Jasa Pelayanan.
(5)Pemeriksaan pasien rawat inap diluar jam kerja oleh dokter IGD maupun dokter case manager maka Jasa Pelayanan sebesar 60% dari jasa dokter spesialis.
(6)Jawaban konsultasi oleh dokter spesialis via telepon atau tidak datang memeriksa pasien yang dikonsultasikan, Jasa Pelayanan dokter spesialis sebesar 50% dari visit biasa.
(7)Penanganan pasien gawat darurat di ruangan oleh dokter umum, maka dokter umum berhak mendapat Jasa Pelayanan sesuai Tarif tindakan.

BAB VII

TARIF TINDAKAN MEDIK

Pasal 11

(1)Jenis tindakan medik meliputi:
1. a.Tindakan Medik Operatif; dan
2. b.Tindakan Medik Non Operatif.
(2)Tindakan Medik Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Tindakan Medik Operatif kecil, Tindakan Medik Operatif sedang dan Tindakan Medik Operatif besar, berdasarkan usulan masing-masing Staf Medis Fungsional.
(3)Tindakan Medik Non Operatif di kelompokkan menjadi: 10
1. a.Tindakan Medik Non Operatif Invasif; dan
2. b.Tindakan Medik Non Operatif Non Invasif.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…