DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Prinsip Penyelenggaraan, Ham dan Kebebasan Dasar Manusia, Kewajiban Dasar Manusia, Pelaksanaan, Partisipasi Masyarakat, Kerja Sama, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Sanggau yang menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia, maka perlu komitmen untuk menerapkan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Sanggau Ramah Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 2 Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1644); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan BUPATI SANGGAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN SANGGAU RAMAH HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 3 dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sanggau.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.Kelompok Rentan adalah semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berlaku umum bagi suatu masyarakat yang berperadaban.
7.Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan dan dimajukan oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
8.Kabupaten Sanggau Ramah Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut Kabupaten Ramah HAM adalah Kabupaten Sanggau yang seluruh elemen pemangku kepentingannya mempelajari, mengadopsi dan mempraktikkan norma, pedoman dan standar hak asasi manusia untuk kebutuhan masyarakat, dan diintegrasikan ke dalam kebijakan, hukum dan keputusan publik untuk mewujudkan kabupaten yang menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia.
9.Pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 4

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Kabupaten Ramah HAM meliputi:

a.hak atas kabupaten;
b.non diskriminasi dan aksi afirmasi;
c.inklusi sosial dan keragaman budaya;
d.pemerintahan yang demokratis dan akuntabel;
e.keadilan sosial dan solidaritas yang berkelanjutan;
f.pengarusutamaan HAM; dan
g.hak atas pemulihan.

Pasal 3

(1)Hak atas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi hak terhadap pembangunan, lingkungan yang sehat, penggunaan dan pelestarian sumber daya alam, partisipasi dalam perencanaan dan manajemen wilayah, serta warisan sejarah dan budaya.
(2)Hak atas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak kolektif dari masyarakat, termasuk Kelompok Rentan.

Pasal 4

Daerah menerapkan kebijakan non diskriminasi, termasuk kebijakan sensitif gender dan aksi afirmasi untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kemampuan bagi Kelompok Rentan.

Pasal 5

(1)Daerah menghormati keragaman sosial dan budaya yang meliputi perbedaan ras, agama, suku, bahasa dan adat istiadat serta keragaman norma dan budaya yang berbasis gotong-royong.
(2)Keragaman sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu kekuatan untuk meminimalisir potensi konflik dalam proses pembangunan.

Pasal 6

(1)Kabupaten Ramah HAM diselenggarakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai wujud komitmen bersama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.
(2)Pemerintah Daerah dan DPRD menjamin bahwa rencana pembangunan daerah diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Ramah HAM melalui pengarusutamaan program dan kegiatan sesuai prinsip HAM. 5
(3)Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi antar lembaga publik dalam penyelenggaraan Kabupaten Ramah HAM.
(4)Pemerintah Daerah menetapkan mekanisme akuntabilitas yang efektif untuk menjamin hak atas informasi publik, komunikasi, serta hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk perencanaan, penyusunan kebijakan, pembiayaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka menjunjung tinggi demokrasi dan pemerintahan yang akuntabel.

Pasal 7

Daerah mengutamakan kesetaraan, kebersamaan dan mendorong tumbuhnya modal sosial sebagai bentuk penghormatan prinsip keadilan sosial dan solidaritas berkelanjutan.

Pasal 8

Dalam rangka pengarusutamaan HAM, Daerah melaksanakan upaya sebagai berikut:

a.pengintegrasian HAM ke dalam setiap kebijakan daerah;
b.pelaksanaan pendekatan yang berbasis HAM ke dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah; dan
c.pelaksanaan program pendidikan tentang Kabupaten Ramah HAM secara bertahap dan berkesinambungan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pemulihan bagi korban Pelanggaran HAM sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
(2)Korban Pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.setiap orang yang mengalami Pelanggaran HAM yang terjadi di Daerah; dan
2. b.setiap orang yang mengalami Pelanggaran HAM yang terjadi di luar Daerah.

BAB III

HAM DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA

Pasal 10

(1)Pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar manusia dalam rangka perwujudan Kabupaten Ramah HAM meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil dan lingkungan. 6
(2)HAM dan kebebasan dasar manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.hak atas kesehatan;
2. b.hak atas pendidikan;
3. c.hak perempuan dan anak;
4. d.hak atas kependudukan;
5. e.hak atas pekerjaan;
6. f.hak atas perumahan yang layak; dan
7. g.hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…