DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; KEDUDUKAN; PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH; PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA; PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA; PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA; PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN; INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH; KERJA SAMA; PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sanggau Tahun 2021-2036; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan BUPATI SANGGAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021-2036.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1.Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
4.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sanggau untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2036.
5.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta 3 multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
6.Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
7.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat objek daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
8.Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah destinasi pariwisata yang berskala kabupaten yang terdapat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
9.Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan areal tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
10.Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata lintas kabupaten kota yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
11.Perwilayahan Pembangunan adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk kawasan pengembangan pariwisata kabupaten dan kawasan strategis pariwisata kabupaten.
12.Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 4
13.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk menciptakan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan dan melaksanakan aktifitas kepariwisataan di destinasi wisata.
14.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
15.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha wisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
17.Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
18.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
19.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
20.Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalananan wisata.
21.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. 5

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RIPPARKAB mempunyai kedudukan sebagai:

a.penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah serta kebijakan pembangunan;
b.sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah bidang Pariwisata dan rencana strategis Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata; dan
c.dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian Pembangunan Kepariwisataan Daerah.

Pasal 3

RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi wilayah administratif Daerah dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan daerah lain dan Provinsi Kalimantan Barat.

BAB III

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 4

(1)Pembangunan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
(2)RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.visi;
2. b.misi;
3. c.tujuan;
4. d.sasaran; dan
5. e.arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2036.
(3)Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah terwujudnya Pariwisata Kabupaten Sanggau yang berdaya saing.
(4)Dalam mewujudkan visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditempuh melalui 4 (empat) misi Pembangunan Kepariwisataan, yaitu:
1. a.meningkatkan kualitas Destinasi Pariwisata;
2. b.mengembangkan Pemasaran Pariwisata; 6
3. c.mengembangkan zona kreatif; dan
4. d.meningkatkan kapasitas sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif.
(5)Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
1. a.mempersiapkan Daerah sebagai tujuan Wisata atau Destinasi Pariwisata di Indonesia yang handal dan berkualitas, melalui pengembangan wilayah dan pengembangan daya tarik Pariwisata yang didasarkan pada keinginan pasar dengan tetap mempertahankan kearifan lokal dan kualitas lingkungan alam serta budaya;
2. b.meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita masyarakat;
3. c.meningkatkan kualitas DTW agar memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif dari daerah lain; dan
4. d.meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan Pariwisata.
(6)Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
1. a.meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. b.perluasan lapangan berusaha dan kesempatan kerja melalui peningkatan kunjungan Wisatawan, peningkatan lama tinggal Wisatawan, dan peningkatan belanja Wisatawan; dan
3. c.peningkatan produk domestik regional bruto di bidang Kepariwisataan.
(7)Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2036 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e menjadi dasar bagi arah kebijakan, strategi, dan indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang meliputi Pembangunan:
1. a.Destinasi Pariwisata;
2. b.Pemasaran Pariwisata;
3. c.Industri Pariwisata; dan
4. d.Kelembagaan Kepariwisataan. 7

Pasal 5

Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan pemerintah desa sesuai kewenangannya, dunia usaha, dan masyarakat.

BAB IV

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Pasal 6

Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf a meliputi:

a.strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata;
b.kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata; dan
c.Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata.

Pasal 7

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a.penetapan perwilayahan dan pengembangan Destinasi Pariwisata untuk memperkuat daya saing;
b.pembangunan fasilitas amenitas, akomodasi, fasilitas makan dan minum, fasilitas perjalanan Wisata, dan fasilitas informasi; dan
c.pengembangan sistem jaringan transportasi terpadu yang menghubungkan bandara/pelabuhan dengan pusat pelayanan primer dan sekunder Pariwisata di Daerah serta antar kabupaten/kota.

Pasal 8

Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

a.peningkatan daya saing dengan penguatan tata kelola dan penambahan atraksi pada Destinasi Pariwisata dan KSPK; 8
b.percepatan proses pengembangan dengan penyediaan prasarana dan sarana penunjang yang mendukung amenitas dan aksesibilitas;
c.Pembangunan Destinasi Pariwisata dengan konsep yang jelas dan spesifik;
d.pengintegrasian setiap Destinasi Pariwisata; dan
e.penguatan wisata alam, budaya dan minat khusus beserta atraksinya.

Pasal 9

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

a.DPK;
b.KPPK; dan
c.KSPK.

Pasal 10

(1)DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan berada di seluruh wilayah kecamatan dengan jumlah yang bervariasi di setiap kecamatannya.
(2)Penetapan DPK secara umum terdiri dari 4 jenis destinasi pariwisata yaitu wisata alam, wisata budaya, wisata buatan dan event wisata yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Daerah.

Pasal 11

(1)KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:
1. a.KPPK zona satu yang meliputi seluruh Destinasi Pariwisata yang ada di Kecamatan Toba, Kecamatan Tayan Hilir, Kecamatan Balai dan Kecamatan Tayan Hulu;
2. b.KPPK zona dua yang meliputi seluruh Destinasi Pariwisata yang ada di Kecamatan Entikong, Kecamatan Beduai, Kecamatan Sekayam dan Kecamatan Kembayan; 9
3. c.KPPK zona tiga yang meliputi seluruh Destinasi Pariwisata yang ada di Kecamatan Parindu, Kecamatan Kapuas dan Kecamatan Meliau; dan
4. d.KPPK zona empat yang meliputi seluruh Destinasi Pariwisata yang ada di Kecamatan Noyan, Kecamatan Bonti, Kecamatan Jangkang dan Kecamatan Mukok.
(2)KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan kriteria:
1. a.sumber daya Pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik Pariwisata;
2. b.potensi pasar;
3. c.lokasi strategis;
4. d.kawasan dengan komponen Kepariwisataan yang memiliki karakter atau tema produk Pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut;
5. e.kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
6. f.kekhususan dari wilayah.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…