DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Bab ini memuat tentang Ketentuan Umum yang berisi definisi istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah. BAB II Bab ini mengatur Tujuan dan Ruang Lingkup penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. BAB III Bab ini menguraikan Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. BAB IV Bab ini menjelaskan prosedur Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang menjadi dasar pemanfaatan sumber daya alam. BAB V Bab ini membahas ketentuan mengenai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. BAB VI Bab ini mengatur tentang Hak dan Kewajiban Setiap Orang dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. BAB VII Bab ini mengatur kewajiban memiliki Persetujuan Lingkungan bagi setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. BAB VIII Bab ini mengatur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, termasuk perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan mutu air. BAB IX Bab ini mengatur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara, yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. BAB X Bab ini mengatur Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Daerah. BAB XI Bab ini mengatur Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah NonB3 yang wajib dilakukan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah. BAB XII Bab ini mengatur penyediaan Sistem Informasi Lingkungan Hidup oleh Bupati. BAB XIII Bab ini mengatur Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. BAB XIV Bab ini mengatur Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan masyarakat. BAB XV Bab ini mengatur sumber Pembiayaan penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. BAB XVI Bab ini memuat Ketentuan Peralihan. BAB XVII Bab ini memuat Ketentuan Penutup yang mencabut Peraturan Daerah sebelumnya dan menetapkan tanggal mulai berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kerusakan lingkungan hidup terus terjadi akibat perbuatan manusia dan/atau secara alami sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sinergis dan integratif;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan BUPATI SANGGAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3.Bupati adalah Bupati Sanggau.
4.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.
5.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, 3 pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
6.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7.Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah.
8.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
9.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah daerah.
10.Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
11.Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen lingkungan hidup.
12.Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
13.Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
14.Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup.
15.Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga mutu air.
16.Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
17.Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 4
18.Baku Mutu Air adalah adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
19.Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
20.Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21.Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga mutu udara.
22.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya perlindungan dan pengelolaan mutu udara dalam kurun waktu tertentu.
23.Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat WPPMU adalah wilayah yang dibagi dalam beberapa area untuk perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu udara.
24.Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan.
25.Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
26.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
27.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
28.Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah NonB3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun.
29.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
30.Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas lingkungan hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
31.Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. 5
32.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
33.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

a.mewujudkan Daerah yang bersih, sehat, dan bebas dari Pencemaran Lingkungan Hidup;
b.menjamin pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan ekosistem;
c.meningkatkan kesadaran hukum bagi Usaha dan/atau Kegiatan dalam melakukan pengendalian Lingkungan Hidup;
d.meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
e.meningkatkan pemanfaatan sarana, prasarana, dan teknologi dalam pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
f.meningkatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

a.tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
b.penyusunan RPPLH;
c.KLHS;
d.hak dan kewajiban;
e.Persetujuan Lingkungan;
f.Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
g.Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;
h.pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
i.Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah NonB3;
j.Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
k.peran serta masyarakat; dan
l.pembinaan dan Pengawasan. 6

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

a.menetapkan kebijakan penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b.menetapkan dan melaksanakan KLHS;
c.menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
d.melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
e.menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
f.mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
g.mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;
h.memfasilitasi penyelesaian sengketa;
i.melakukan pembinaan dan Pengawasan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j.melaksanakan standar pelayanan minimal;
k.melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
l.mengelola informasi Lingkungan Hidup;
m.mengembangkan dan melaksanakan kebijakan Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
n.memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
o.menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan; dan
p.melakukan penegakan hukum lingkungan.

BAB IV

PENYUSUNAN RPPLH

Pasal 5

(1)Bupati menyusun RPPLH dalam rangka perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
(2)Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan:
1. a.keragaman karakter dan fungsi ekologi;
2. b.sebaran penduduk;
3. c.sebaran potensi sumber daya alam;
4. d.aspirasi masyarakat;
5. e.kearifan lokal; dan
6. f.perubahan iklim.
(3)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(4)RPPLH memuat rencana tentang:
1. a.pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; 7
2. b.pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
3. c.pengendaiian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
4. d.adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
(5)RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
(6)Tercapainya upaya pelaksanaan, perlindungan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan yang terukur pada indeks kualitas Lingkungan Hidup minimal dengan predikat baik pada akhir kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 6

(1)RPPLH menjadi dasar pemanfaatan sumber daya alam.
(2)Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup Daerah yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan:
1. a.keberlanjutan proses dan fungsi Lingkungan Hidup;
2. b.keberlanjutan produktivitas Lingkungan Hidup; dan
3. c.keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
(3)Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

KLHS

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Daerah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
(2)Pemerintah Daerah melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan dan/atau evaluasi:
1. a.rencana tata ruang wilayah beserta rencana rinciannya, rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
2. b.kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.
(3)KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
1. a.pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi Lingkungan Hidup di suatu wilayah;
2. b.perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan 8
3. c.rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 8

KLHS memuat kajian antara lain:

a.kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
b.perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
c.kinerja layanan/jasa ekosistem;
d.efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e.tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
f.tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati; dan
g.aspek lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan

Pasal 9

(1)Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
(2)Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:
1. a.kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. b.segala Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 10

(1)KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
(2)Penyusunan dan tata cara penyelenggaraan KLHS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2013