DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Hak dan Kewajiban, Kriteria Dan Fase, Penjangkauan dan/atau Penertiban, Penatalaksanaan Kondisi Kejiwaan Pada ODGJ, Upaya Rehabilitasi Sosial, Peran Serta Masyarakat, Koordinasi dan Kerja Sama, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi, Pembiayaan, Larangan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penatalaksanaan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 2 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan BUPATI SANGGAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2.Bupati adalah Bupati Sanggau.
3.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
5.Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
6.Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
7.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
8.Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang yang tidak mampu menanggani urusan.
9.Pemasungan adalah segala bentuk pembatasan gerak ODGJ oleh keluarga atau masyarakat yang mengakibatkan hilangnya kebebasan ODGJ, termasuk hilangnya hak atas pelayanan kesehatan untuk membantu pemulihan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

(1)ODGJ berhak:
1. a.mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau; 4
2. b.mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai dengan standar pelayanan Kesehatan Jiwa;
3. c.mendapatkan jaminan atas ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya;
4. d.memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya;
5. e.mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang Kesehatan Jiwa;
6. f.mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi;
7. g.mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa; dan
8. h.mengelola sendiri harta benda miliknya dan/atau yang diserahkan kepadanya.
(2)Hak ODGJ untuk mengelola sendiri harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h hanya dapat dibatalkan atas penetapan pengadilan.

Pasal 3

Pemerintah Daerah berkewajiban:

a.mengatur dan menjamin ketersediaan sumber daya manusia dibidang Kesehatan Jiwa untuk pemerataan penyelenggaraan upaya Kesehatan Jiwa;
b.mendirikan fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa;
c.mendirikan fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat;
d.melakukan upaya rehabilitasi terhadap ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum;
e.melakukan penampungan di fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan bagi ODGJ yang telah sembuh atau terkendali gejalanya yang tidak memiliki keluarga dan/atau terlantar; dan
f.melakukan penanggulangan Pemasungan pada ODGJ secara komprehensif dan berkesinambungan untuk mencapai penghapusan Pemasungan.

Pasal 4

Keluarga/wali/Pengampu ODGJ berkewajiban: 5

a.melaporkan dan merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila ditemukan indikasi ODGJ;
b.mendampingi ODGJ selama proses perujukan, perawatan dan pasca pengobatan; dan
c.menerima kembali dan merawat eks ODGJ didalam keluarga.

BAB III

KRITERIA DAN FASE

Pasal 5

Kriteria ODGJ yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi :

a.miskin;
b.tidak mempunyai keluarga, wali/Pengampu atau tidak diketahui keluarganya; dan/atau
c.memiliki faktor risiko akibat gangguan jiwa pada diri sendiri maupun orang lain.

Pasal 6

Fase kejiwaan ODGJ meliputi :

a.fase akut;
b.fase stabilisasi; dan
c.fase pemberdayaan.

BAB IV

PENJANGKAUAN DAN/ATAU PENERTIBAN

Pasal 7

Dalam hal diketahui adanya ODGJ terlantar, Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketertiban umum dan/atau sosial segera untuk:

a.menjangkau/menjemput ODGJ di lokasi tempat diketahui adanya ODGJ;
b.mengamankan lokasi yang terkena dampak adanya ODGJ;
c.melakukan tindakan penertiban, pengamanan dan perlindungan terhadap ODGJ; dan
d.mengantarkan ODGJ terlantar ke fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Daerah.

Pasal 8

(1)Dalam hal ODGJ yang dijangkau/dijemput oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketertiban umum dan/atau sosial diduga berada dalam fase akut, ODGJ dapat langsung dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa. 6
(2)Dalam hal ODGJ terlantar berada di Kecamatan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketertiban umum dan/atau sosial berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kecamatan dan camat dan/atau lurah/kepala desa.

Pasal 9

(1)Terhadap ODGJ terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan identifikasi dan asesmen.
(2)Identifikasi dan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan :
1. a.data dan informasi tentang ODGJ;
2. b.kondisi fase kejiwaan; dan
3. c.tindak lanjut penatalaksanaan.
(3)Dalam menentukan kondisi fase kejiwaan dan tindak lanjut penatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penegakan diagnosis berdasarkan kriteria diagnostik oleh:
1. a.dokter umum;
2. b.psikolog; atau
3. c.dokter spesialis kedokteran jiwa.

Pasal 10

(1)Dalam hal ODGJ terlantar memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Pemerintah Daerah memfasilitasi ODGJ untuk mendapat penanganan lebih lanjut.
(2)Dalam hal ODGJ terlantar tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka ODGJ dikembalikan kepada keluarga/wali/Pengampu atau dirujuk ke fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa/fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan/fasilitas pelayanan berbasis masyarakat sesuai dengan fase kejiwaan ODGJ atas persetujuan keluarga/wali/Pengampu.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2014