DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN; PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM; KRITERIA DAN PERSYARATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM YANG DISERAHKAN; TATA CARA PENYERAHAN; PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM; PERAN SERTA MASYARAKAT; PEMBIAYAAN; PENGAWASAN DAN PEMBINAAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan hunian yang layak huni, maka pembangunan perumahan dan permukiman oleh pengembang harus dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai standar, aman, nyaman, serasi, teratur dan berwawasan lingkungan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, Bupati

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah; 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan BUPATI SANGGAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3.Bupati adalah Bupati Sanggau.
4.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
5.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
6.Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
7.Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah.
8.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
9.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. 4
10.Tim Verifikasi adalah tim yang ditetapkan dengan keputusan bupati dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum yang dibangun oleh pengembang.
11.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12.Masyarakat adalah penghuni kawasan perumahan, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun yang tergabung dalam rukun tetangga dan rukun warga.
13.Pengembang adalah orang perorangan atau badan hukum penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
14.Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
15.Rencana Tapak adalah rencana teknis peletakan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku untuk keperluan pembangunan suatu proyek yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
16.Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
17.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.
18.Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
19.Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut Kantor ATR/BPN Kabupaten Sanggau adalah kantor yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang di daerah. 5

BAB II

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 2

Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

a.Perumahan tidak bersusun; dan
b.rumah susun.

Pasal 3

(1)Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tingggal atau lingkungan hunian.
(2)Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai satu atau dua.

Pasal 4

(1)Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.
(2)Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam setiap bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama.

BAB III

PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

Pasal 5

(1)Setiap Pengembang wajib menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
(2)Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pengembang dalam rencana induk dan/atau Rencana Tapak. 6

Pasal 6

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

a.Prasarana, antara lain:
1. 1.jaringan jalan;
2. 2.jaringan saluran pembuangan air limbah;
3. 3.jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
4. 4.tempat pembuangan sampah;
b.Sarana, antara lain:
1. 1.Sarana ibadah;
2. 2.Sarana perniagaan/perbelanjaan;
3. 3.Sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
4. 4.Sarana pendidikan;
5. 5.Sarana kesehatan;
6. 6.Sarana rekreasi dan olahraga;
7. 7.Sarana pemakaman;
8. 8.Sarana pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau;
9. 9.Sarana parkir; dan
10. 10.Sarana persampahan; dan
c.Utilitas Umum, antara lain:
1. 1.jaringan air bersih;
2. 2.jaringan listrik;
3. 3.jaringan telepon;
4. 4.jaringan transportasi lokal;
5. 5.instalasi pemadam kebakaran; dan
6. 6.sarana penerangan jalan umum.

Pasal 7

(1)Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk Perumahan tidak bersusun paling sedikit seluas 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan yang disetujui.
(2)Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk rumah susun paling sedikit seluas 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan luas lahan yang disetujui. 7
(3)Dalam penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.paling sedikit 28% (dua puluh delapan persen) untuk Prasarana dan Utilitas Umum;
2. b.2% (dua persen) untuk Sarana Pemakaman;
3. c.paling sedikit 5% (lima persen) untuk Sarana pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau; dan
4. d.paling sedikit 5% (lima persen) untuk Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, selain Sarana pemakaman, dan Sarana pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau.
(4)Dalam penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk Prasarana dan Utilitas Umum;
2. b.paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk Sarana pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau; dan
3. c.paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, selain Sarana pemakaman, dan Sarana pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 8

(1)Setiap Pengembang, baik orang perseorangan atau Badan Hukum yang melakukan perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembatasan kegiatan usaha;
3. c.pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
4. d.denda administratif.
(2)Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif yang dikenai pada Pengembang orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: 8
1. a.peringatan tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; dan
2. b.orang perseorangan yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
(3)Dalam hal Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dilakukan oleh Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata cara pengenaan sanksi administratif dilakukan sebagai berikut:
1. a.peringatan tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja;
2. b.Badan Hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha paling lama 1 (satu) tahun;
3. c.Badan Hukum yang mengabaikan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenai sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha paling lama 2 (dua) tahun; dan
4. d.Badan Hukum yang mengabaikan pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

(1)Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a wajib diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
(2)Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b wajib diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah, kecuali Sarana perniagaan/perbelanjaan. 9
(3)Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c wajib diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah, kecuali jaringan listrik dan jaringan telepon.
(4)Penyerahan Prasarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) pada Perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
(5)Penyerahan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun atau tanah dan bangunan.
(6)Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada rumah susun berupa tanah siap bangun atau tanah dan bangunan.
(7)Khusus pada rumah susun, tanah siap bangun atau tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus berada di 1 (satu) lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.
(8)Pengecualian terhadap kewajiban penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum oleh Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) apabila Pengembang dapat mengelola sendiri Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, yang dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan.

Pasal 10

(1)Kewajiban Pengembang menyediakan Sarana pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 7 adalah berupa tanah siap bangun untuk tempat pemakaman dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pada pembangunan Perumahan tidak bersusun, Pengembang berkewajiban menyerahkan tanah untuk tempat pemakaman sebesar 2% (dua persen) dari luas lahan sesuai rencana Perumahan tidak bersusun pada Rencana Tapak yang disetujui; dan
2. b.pada pembangunan rumah susun, Pengembang berkewajiban menyerahkan tanah tempat pemakaman sebesar 2% (dua persen) dari luas lantai bangunan sesuai rencana rumah susun pada Rencana Tapak yang disetujui. 10
(2)Penyediaan Sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.membangun Sarana pemakaman di dalam atau di luar lokasi pembangunan Perumahan untuk Perumahan tidak bersusun dan untuk rumah susun berada di 1 (satu) lokasi dan diluar hak milik atas satuan rumah susun;
2. b.penetapan lokasi Sarana pemakaman yang akan dibangun di luar lokasi pembangunan Perumahan wajib mengikuti arahan sesuai rencana yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang; dan
3. c.apabila penyediaan Sarana pemakaman tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka penyediaan Sarana pemakaman dapat dilakukan melalui mekanisme kompensasi.
(3)Tanah untuk Sarana pemakaman yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah wajib disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
(4)Dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum selesai, maka penyerahan tersebut disertakan dengan bukti proses pengurusan atau keterangan dari Kantor ATR/BPN Kabupaten Sanggau.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…