DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 112

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; TU.JUAN; PERENCANAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT; PEMANFAATAN LAHAN UNTUK USAHA PERKEBUNAN; BUDI DAYA TANAMAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT; USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT; SISTEM DATA DAN INFORMASI; PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN; PEMBIAYAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT; INSENTIF; PERAN SERTA MASYARAKAT; PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KONFLIK; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KFTENTUAN PERALIHAN; KRTENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan perkebunan kelapa. sawit berkelanjutan merupakan salah satu prioritas kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sanggau di bidang pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan, sumber daya lokal dan berwawasan lingkungan;
c.bahwa untuk memperoleh daya guna dan hasil guna terbaik serta memenuhi tuntutan perkembangan dinamika lingkungan , maka penyelenggaraan pembangunan perkebunan perlu diatur dan diarahkan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang mempertimbangkan teknis budi daya, produksi, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup;
d.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian e. hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, diperluhan pengaturan dalam penyelenggaraannya ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Tanah Laut, Daerah Tingkat 11 Tapin dan Daerah Tingkat 11 Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Da.erah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2 02 2 ten tang C ipta Kerj a Menj adi Undang-Undang (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Ifmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Ijembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Ifmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PBRWAKILAN RAKYAT DAERAH RABUPATEN SANGGAU dan BUPATI SANGGAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KEIAPA SAWIT BERKELANLJUTAN. BABI KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten sanggau.
2.Bupati adalah Bupati sanggau.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran kelapa sawit.
5.Pekebun Kelapa sawit yang selanjutnya disebut pekebun adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
6.Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Perusahaan Perkebunan adalah Badan Usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala tertentu.
7.Pelaku usaha perkebunan Kelapa sawit yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan/ atau Perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
8.Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Jnczoneszan Sitsfoi.nabze Pczzm Oz.0 yang selanj.utnya disingkat ISPO adalah sistem usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Sertifikasi Jnczories{an Sustal.nab!e Pcz!m Otl yang selanjutnya disebut Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
10.Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan adalah pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit yang diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya, dan ekologi.
11.Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan.
12.Lahan Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan.
13.Benih adalah tanaman atau bagian dari tanaman yang digunakan untuk me mperbanyak dan / atau mengembangbiakkan tanaman.
14.Perlindungan Tanaman Perkebunan adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budi daya pertanian yang diakibatkan oleh organisme pengganggu Tanaman Perkebunan.
15.Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OP'I` adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau mengakibatkan kematian tumbuhan.
16.Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.
17.Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
18.Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat TBS adalah tandan buah kelapa sawit sejak dipanen tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam tiba di pabrik pengolahan.
19.Surat Tanda Daftar Perkebunan Untuk Budi Daya yang selanjutnya disingkat STD-B adalah dokumen keterangan budi daya yang diberikan Bupati kepada Pekebun perseorangan yang melakukan Perkebunan skala kecil.
20.Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/ keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
21.F`asilitasi Pembangunan Kebun adalah tanggung jawab perusahaan untuk memberikan dukungan dan kemudahan akses pembiayaan, akses pengetahuan dan teknik budi daya dalam membangun kebun sampai tanaman menghasilkan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.
22.Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
23.Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada Pelaku Usaha Perkebunan agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
24.Kelembagaan Pekebun hainnya adalah lembaga yang dibentuk dengan kegiatan usaha di bidang perkebunan serta memiliki akta notaris dan terdaftar di Kementerian Hukum.
25.Badan Usaha adalah Badan Usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. BAB 11 TU.JUAN

Pasal 2

Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan bertujuan untuk:

a.mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanj.utan;
b.meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
c.meningkatkan penerimaan Daerah;
d.menyediakan lapangan kelja dan kesempatan kerja;
e.meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing usaha/ produk perkebunan;
f.menyediakan kebutuhan bahan baku bagi industri dalam dan luar negeri;
1. 9.memelihara kelestarian lingkungan;
h.memelihara keharmonisan kehidupan bermasyarakat; dan
i.menjaga stabilitas harga komoditas perkebunan di tingkat petani dengan meningkatkan peran Pemerintah Daerah, asosiasi, dan Kelembagaan Pekebun Lainnya.

BAB ILL

PERENCANAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Pasal 3

(1)Bupati dalaln melakukan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, menyusun perencanaan Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan.
(2)Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan Perkebunan Kelapa Sawit.
(3)Perencanaan Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus dilakukan dengan prinsip:
1. a.tcrukur;
2. b.partisipatif;
3. c.terpadu;
4. d.terbuka; dan
5. e.akuntabel.

Pasal 4

(1)Perencanaan Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan menyusun rencana Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan.
(2)Rencana Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
1. a.rencana pembangunan Daerah;
2. b.rencana tata ruang;
3. c.kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan lahan untuk usaha perkebunan;
4. d.rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. e.kinelja pembangunan perkebunan;
6. f.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  1. 9.kondisi ekonomi dan sosial budaya;
7. h.kondisi pasar dan tuntutan globalisasi; dan
8. i.aspirasi Daerah dengan tetap menjunjung keutuhan bangsa dan negara.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Pelaku Usaha Perkebunan dalam mengembangkan Perkebunan Kelapa Sawit berpedoman pada rencana Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan.

BAB IV

PEMANFAATAN LAHAN UNTUK USAHA PERKEBUNAN

Pasal 6

(1)Pemanfaatan lahan dilakukan secara optimal untuk meningkatkan ke sej ahte raan masyarakat dan pembangunan perekonomian.
(2)Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan usaha secara berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan lingkungan hidup.
(3)Prinsip pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.tanggungjawab negara;
2. b.kelestarian dan keberlanjutan;
3. c.keserasian dan keseimbangan;
4. d.keterpaduan;
5. e.manfaat;
6. f.kehati-hatian;
  1. 9.keadilan;
7. h.ekoregion;
8. i.keanekaragaman hayati;
9. j.pencemar membayar;
10. k.partisipatif; I. kearifan lokal; in. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
11. n.otonomi daerah.
(4)Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berada pada kawasan sesual peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten.
(5)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sampai dilakukan penyesuaian izin pemanfaatan ruang.
(6)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Perusahaan Perkebunan wajib memiliki hak atas tanah berupa hak guna usaha untuk Lahan Perkebunan dan hak guna bangunan untuk pabrik dan bangunan penunjang paling lambat 5 (lima) tahun sejak mendapatkan persetujuan kesesuaian pemanfaatan man8.
(2)Hak guna usaha dan hak guna bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
(3)Pelaku Usaha Perkebunan dalarn bentuk Badan Usaha yang tidak memiliki hak guna usaha dan hak guna bangunan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sampai terpenuhinya perolehan hak atas tanah.
(4)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk mendapatkan persetujuan usaha yang dibuktikan dengan berita acara kesepakatan.

Pasal 9

(1)Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.
(2)Lahan perkebunan yang tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), menjadi objek penertiban tanah terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah untuk usaha perkebunan diprioritaskan dengan syarat:

a.tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan balk sesuai dengan keadaan, si fat, dan tujuan pemberian hak;
b.syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak;
c.pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak;
d.tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang; dan
e.tidak dipergunakan dan/atau direncanakan untuk kepentingan umum. BABV BUDI DAYA TANAMAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

(1)Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit wajib mengikuti kriteria pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
(2)Kriteria pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dalam proses pembukaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi unggulan dan pengcmbangan komoditas;
2. b.memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan;
3. c.didukung infrastruktur dasar;
4. d.diperuntukan sebagai Lahan Perkebunan; e.1ahan yang terbebas dari sengketa;
5. f.bukan kawasan konservasi tinggi;
  1. 9.bukan berstatus kawasan hutan;
6. h.pelindungan dan pelestarian sumber air; dan
7. i.pelindungan terhadap kebakaran lahan dan kebun.
(3)Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit yang tidak mengikuti kriteria pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.penghentian sementara kegiatan; dan
2. b.paksaan pemerintah.
(4)Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenai paling lama 6 (enam) bulan untuk mengikuti kriteria pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
(5)Dalam hal Pelaku Usaha Perkebunan tetap tidak mengikuti kriteria pencegahan timbulnya kerusakan dan ` pencemaran lingkungan hidup, dikenai sanksi berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk mengembalikan lahan sesuai dengan ketentuein peraturan perundang-undELngan.
(6)Pengenaan sanksi administratif tidak membebaskan Perusahaan Perkebunan dari pemulihan lingkungan dan sanksi pidana.

Pasal 12

(1)Pelaku Usaha Perkebunan dalam melakukan budi daya kelapa sawit wajib menggunakan Benih unggul bersertifikat.
(2)Benih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan pedoman baku teknis perbenihan.
(3)Pengawasan dan pembinaan penggunaan Benih kelapa sawit dalam budi daya Tanaman Perkebunan dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan uru9an pemerintahan bidang perkebunan.
(4)Pelaku usaha yang tidak menggunakan Benih unggul bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Isi peraturan

Teks112PDFHirarki

Memuat teks peraturan…