DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; KTR; Tanggungjawab dan Kewajiban; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Larangan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 2 Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandug Zat Adiktif Berupa Produk tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan BUPATI SANGGAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sanggau.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 3 Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk Rokok kretek, Rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotianatabacum, nicotianarustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
6.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan dan area dengan batas pagar terluar yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
8.Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan, baik formal3 maupun non formal.
9.Tempat Anak Bermain adalah tempat yang dipergunakan untuk kegiatan anak-anak bermain.
10.Tempat Ibadah adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan beribadah bagi para pemeluk agama dan aliran kepercayaan.
11.Angkutan Umum adalah alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama, dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.
12.Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja.
13.Tempat Umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
14.Tempat Lainnya adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
15.Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.

Pasal 2

Penerapan KTR dilakukan untuk memberikan lingkungan sehat dan udara 4 yang bersih bagi setiap orang dengan menghapuskan bahaya asap Rokok agar asap Rokok tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

BAB II

KTR

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan KTR di Daerah.
(2)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
2. b.Tempat Proses Belajar Mengajar;
3. c.Tempat Anak Bermain;
4. d.Tempat Ibadah;
5. e.Angkutan Umum;
6. f.Tempat Kerja; dan
7. g.Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 4

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:

a.rumah sakit;
b.Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
c.Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
d.balai pengobatan;
e.balai kesehatan;
f.klinik kesehatan;
g.klinik kecantikan;
h.tempat praktek dokter/bidan/perawat;
i.laboratorium kesehatan;
j.apotik; dan
k.toko obat.

Pasal 5

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:

a.tempat pendidikan formal, terdiri dari Sekolah dan Perguruan Tinggi; dan 5
b.tempat pendidikan non formal, terdiri dari balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, tempat bimbingan belajar, tempat kursus, gedung dan kawasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pasal 6

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:

a.kelompok bermain anak (play group);
b.tempat penitipan anak; dan
c.arena bermain anak.

Pasal 7

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi:

a.masjid;
b.mushala;
c.gereja;
d.kapel
e.pura;
f.vihara; dan
g.klenteng.

Pasal 8

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, meliputi:

a.bus umum;
b.mikrolet;
c.taxi;
d.angkutan anak sekolah; dan
e.angkutan air untuk transportasi umum.

Pasal 9

(1)Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, meliputi:
1. a.instansi pemerintah;
2. b.kantor milik pribadi/swasta; dan
3. c.industri/pabrik.
(2)Kantor milik pribadi/swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 6 huruf b, dikecualikan sebagai KTR apabila:
1. a.tidak melakukan pelayanan publik; dan/atau
2. b.tidak terdapat orang lain yang merasa terganggu dengan adanya aktifitas merokok.
(3)Industri/pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan sebagai KTR, khusus pabrik yang memproduksi Rokok.

Pasal 10

(1)Tempat Umum dan Tempat Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, meliputi :
1. a.hotel;
2. b.restoran;
3. c.pusat perbelanjaan;
4. d.toko swalayan;
5. e.terminal;
6. f.stasiun;
7. g.pelabuhan;
8. h.halte;
9. i.kantin;
10. j.fasilitas olah raga dalam ruangan/gedung tertutup; dan
11. k.tempat rekreasi dan hiburan;
12. l.tempat wisata.
(2)Tempat rekreasi dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri dari:
1. a.arena permainan;
2. b.bioskop;
3. c.tempat seni pertunjukan; dan
4. d.tempat kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersial.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan KTR. 7
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menindaklanjuti penetapan KTR, dengan:
1. a.mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di Daerah;
2. b.melakukan pendidikan tentang bahaya Rokok bagi masyarakat;
3. c.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR;
4. d.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR; dan
5. e.melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan KTR.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…