DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarmi Nomor 38 Tahun 2021

Nomor: 38
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Daerah ini diatur tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Badan Musyawarah Kampung pada Daerah Kabupaten Sarmi. Maksud Pengaturan Pemberhentian dan Pemilihan BAMUSKAM dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemberhentian dan pemilihan BAMUSKAM. Tujuan Pengaturan pemberhentian dan pemilihan BAMUSKAM dalam Peraturan Bupati ini untuk menjelaskan tata cara pemberhentian dan pemilihan BAMUSKAM. Pemberhentian anggota BAMUSKAM diusulkan oleh pimpinan BAMUSKAM berdasarkan hasil musyawarah BAMUSKAM kepada Bupati melalui Kepala Kampung. Anggota BAMUSKAM dipilih secara demokratis melalui proses pemilihan secara musyawarah perwakilan wilayah dan perwakilan perempuan. Jumlah anggota BAMUSKAM ditetapkan dengan jumlah 7 (tujuh) orang. Calon anggota BAMUSKAM terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Kampung paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BAMUSKAM terpilih ditetapkan panitia. Peresmian anggota BAMUSKAM ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BAMUSKAM dari Kepala Kampung. Masa keanggotaan BAMUSKAM selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota BAMUSKAM sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Pendanaan pelaksanaan pemilihan anggota BAMUSKAM bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Anggota Badan Musyawarah Kampung yang berakhir masa keanggotaan perlu diberhentikan;
c.bahwa pemilihan dan pemberhentian Anggota Badan Musyawarah Kampung perlu diatur dalam Tata Cara pemilihan dan pemberhentian Badan Musyawarah Kampung;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Anggota Badan Musyawarah Kampung. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-...../2
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bentuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182);
7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9.Peraturan…../3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sarmi (Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 4) MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI SARMI TENTANG TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN PEMILIHAN BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG BAB I…../4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sarmi ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sarmi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati ialah Bupati Sarmi.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
7.Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
8.Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Musyawarah…../5
10.Musyawarah Kampung adalah Musyawarah antara Badan Musyawarah Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 11.Kepala Kampung adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampung dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 12.Kepala Distrik adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Distrik yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan Pemberhentian dan Pemilihan BAMUSKAM dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemberhentian dan pemilihan BAMUSKAM.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan pemberhentian dan pemilihan BAMUSKAM dalam Peraturan Bupati ini untuk menjelaskan tata cara pemberhentian dan pemilihan BAMUSKAM;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.tata cara pemberhentian anggota BAMUSKAM;
b.tata cara pemilihan anggota BAMUSKAM;
c.tata cara pemilihan Pimpinan BAMUSKAM dan Ketua Bidang;
d.pembinaan dan pengawasan pemberhentian dan Pemilihan BAMUSKAM;
e.pendanaan.

BAB III

TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA BAMUSKAM

Pasal 5

(1)Anggota BAMUSKAM berhenti karena :
1. a.meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri; atau
3. c.diberhentikan.
(2)Anggota BAMUSKAM diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
1. a.berakhir masa keanggotaan;
2. b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keretangan apapun;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BAMUSKAM;
4. d.tidak melaksanakan kewajiban;
5. e.melanggar larangan sebagai anggota BAMUSKAM;
6. f.melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BAMUSKAM;
7. g.dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. h.tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BAMUSKAM lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
9. i.adanya perubahan status Kampung menjadi Kelurahan. Penggabungan 2 (dua) Kampung atau lebih menjadi 1 (satu) kampung baru, pemekaran atau penghapusan kampung;
10. j.bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
11. k.ditetapkan sebagai calon Kepala Kampung.

Pasal 6

(1)Pemberhentian anggota BAMUSKAM diusulkan oleh pimpinan BAMUSKAM berdasarkan hasil musyawarah BAMUSKAM kepada Bupati melalui Kepala Kampung.
(2)Kepala Kampung menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BAMUSKAM kepada Bupati melalui Kepala Distrik paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
(3)Kepala...../7
(3)Kepala Distrik menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BAMUSKAM kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
(4)Bupati meresmikan pemberhentian anggota BAMUSKAM paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BAMUSKAM.
(5)Peresmian pemberhentian anggota BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA BAMUSKAM

Pasal 7

(1)Anggota BAMUSKAM dipilih secara demokratis melalui proses pemilihan secara musyawarah perwakilan wilayah dan perwakilan perempuan.
(2)Jumlah anggota BAMUSKAM ditetapkan dengan jumlah 7 (tujuh) orang.
(3)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam kampung seperti wilayah dusun, RW atau RT.

Pasal 8

Pengisian keanggotaan BAMUSKAM dilakukan melalui :

a.pengisian anggota BAMUSKAM berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b.pengisian anggota BAMUSKAM berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 9

(1)Pengisian anggota BAMUSKAM berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BAMUSKAM dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat kampung dari wilayah pemilihan dalam kampung.
(8)Wilayah...../8
(3)Wilayah pemilihan dalam kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam kampung yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BAMUSKAM.
(4)Jumlah anggota BAMUSKAM dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 10

(1)Pengisian anggota BAMUSKAM berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BAMUSKAM.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga kampung yang memenuhi syarat anggota BAMUSKAM serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga kampung yang memiliki hak pilih.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…