DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 07 Tahun 2017

Nomor: 07
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Uncang Sakti dan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kerinci pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Uncang Sakti Kabupaten Kerinci, meliputi: Tujuan; Pendirian; Modal; RUPS; Dewan Komisaris; Direksi; Kepegawaian; Tahun Buku dan RKAP; Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Uncang Sakti dan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kerinci pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Uncang Sakti Kabupaten Kerinci;

b.bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kerinci dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang masih banyak belum terjangkau oleh bank umum maupun bank swasta lainnya, perlu mewujudkan pelayanan perbankan untuk memberikan kesempatan usaha dan peningkatan taraf hidup masyarakat serta guna menghindari munculnya rentenir yang merusak perekonomian masyarakat Kabupaten Kerinci;
a.bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah di sektor perbankan, perlu dibentuk Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Uncang Sakti dan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kerinci pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Uncang Sakti Kabupaten Kerinci; Menimbang: BUPATI KERINCI, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT UNCANG SAKTI DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT UNCANG SAKTI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR OJ TAHUN 2017 TENTANG BUPATI KERINCI PROVINS! JAMBI 11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor560 l ); 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Norhor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
1. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
2. 8.Undang-Undang Nomor 40 T.ahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4756);
3. 7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4724 );
4. 6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
5. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
6. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4357);
7. 3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang · Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3790); PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT UNCANG SAKTI DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT UNCANG SAKTI KABUPATENKERINCI. MEMUTUSKAN: BUPATIKERINCI dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKE~NCI Dengan Persetujuan Bersama 19.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2); 18.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3); 17.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat; 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah; 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan · Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Menetapkan Pendirian dan Penyertaan Modal Daerah bertujuan menyediakan sarana lembaga keuangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan cara menumbuhkan perekonomian di sektor perbankan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip berorientasi pada keuntungan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewengan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kerinci.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6.Modal daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
7.Bank Perkreditan Rakyat Uncang Sakti selanjutnya disingkat BPR Uncang Sakti adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Kabupaten Kerinci.
8.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi tugas dan wewenang pengaturan pengawasan pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
9.Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab pen uh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/ atau anggaran dasar.
12.Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.
13.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah rencana bisnis/rencana kerja tahunan PT. Bank Perkreditan Rakyat Uncang Sakti. ·
14.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

(2)Sertifikat kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh pemerintah daerah setelah penyertaan modal direalisasikan dan/ atau selambat-lambatnya setelah penyertaan modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
(1)Penyertaan modal daerah pada PT. BPR Uncang Sakti dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan saham.

Pasal 7

(1)Besaran jumlah penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan pada rekening pembiayaan pengeluaran, dilaksanakan pada tahun anggaran berkenan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat { l) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah akan menyertakan Modal pada PT. BPR Uncang Sakti dalam bentuk kepemilikan saham.
(2)Jumlah modal dasar dari PT. BPR Uncang Sakti ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dengan penyertaan modal Kabupaten Kerinci pada tahun 2017 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
(3)Sisa penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Lama waktu pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)selama 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV

MODAL

Pasal 5

Ruang lingkup usaha BPR Uncang Sakti meliputi:

a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan kepada pengusaha mikro kecil;
c.melakukan kerjasama di bidang keuangan dan perbankkan dengan lembaga keuangan/ lembaga lainnya;
d.menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan/atau tabungan bank lainnya;
e.membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Bank Perkreditan Rakyat ini didirikan dengan nama BPR Uncang Sakti.
(2)BPR Uncang Sakti berkedudukan atau berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Kerinci.
(3)BPR Uncang Sakti didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).

BAB III

PENDIRIAN

Pasal 3

BAB VII DIREKSI

BAB VII

DIREKSI

Pasal 12

(1)Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
(2)Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/ atau Anggaran Dasar.
(1)Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga)orang.
(2)Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
(3)Masa Jabatan Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan oleh RUPS.
(4)Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham.
(5)Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab serta hal lain yang menyangkut Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
(2)Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai -dengan maksu-ddan tujuan Perseroan.

BAB VI

DEWANKOMISARIS

Pasal 10

( 1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.

(2)Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
(3)RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4)RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku Pf. BPR Uncang .sakti berakhir.
(5)RUPSLainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
(6)RUPSdipimpin oleh Komisaris Utama.
(7)Apabila Komisaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berhalangan, maka RUPSdapat dipimpin oleh salah satu Anggota Dewan Komisaris.
(8)Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…