DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 335

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pemerintah Desa, meliputi; Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; Badan Permusyawaratan Desa; Perangkat Desa; Jenis dan Materi Muatan Peraturan di Desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa;

1.Undang–Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN Dan BUPATI SAROLANGUN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun.
2.Bupati adalah Bupati Sarolangun.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sarolangun yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
7.Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
8.Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya di sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara dan Kesatuan Republik Indonesia.
9.Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dangan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemungkiman, pelayanan jasa sosial dan kegiatan ekonomi.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16.Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang di bentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
17.Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa setempat yang didasarkan penjaringan oleh Panitia Pemilih.
18.Calon adalah calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan yang di tetapkan oleh Panitia Pemilih.
19.Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh atau yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam pemilihan.
20.Penjabat Kepala Desa adalah seorang yang diangkat dengan Keputusan Bupati dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
21.Panitia Pemilihan adalah Penitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD.
22.Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.
23.Penjaringan adalah suatu upaya yang di lakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari warga masyarakat Desa setempat.
24.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan kepemimpinan para bakal calon Kepala Desa.
25.Kampanye adalah suatu media yang digunakan untuk menarik simpati memilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih dengan berupaya menyampaikan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih sebagai Kepala Desa.
26.Panitia penyelenggara pemungutan suara adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing tempat Pemungutan Suara (TPS). 4

BAB II

… Pasal … BAB … (dan seterusnya) Pasal . . .

Pasal 2

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Sarolangun.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) Tahun.
(3)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2)dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
(4)Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(5)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
(6)Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.
(7)Pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan bergelombang sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1)Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten.
(2)Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
(3)Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
(4)Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
(5)Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh kemasyarakatan desa.
(6)Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
7. g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
8. h.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 5

Pasal 4

(1)Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pencalonan;
3. c.pemungutan suara; dan
4. d.penetapan.
(2)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan :
1. a.pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
2. b.pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
3. c.pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.
4. d.laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
5. e.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
6. f.persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
(3)Panitia pemilihan Kepala Desa bertugas:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
3. c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
5. e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
6. f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
7. g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
8. h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
9. i.melaksanakan pemungutan suara;
10. j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
11. k.menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
12. l.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(4)Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
1. a.pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
2. b.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
3. c.penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
4. d.penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
5. e.pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan
6. f.masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari. 6
(5)Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
1. a.pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
2. b.penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
3. c.dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
(6)Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
1. a.laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
2. b.laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia.
3. c.Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
4. d.Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7)Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah Wakil Bupati, atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
(8)Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 5

(1)Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
(2)Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 6

(1)Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

(1)Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
(2)Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. 7

Pasal 8

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
1. 1.pembentukan panitia pemilihan kepala desa antar waktu oleh badan permusyawaratan desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan;
2. 2.pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. 3.pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. 4.pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
5. 5.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
6. 6.penetapan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
b.Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. 1.penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. 2.pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. 3.pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
4. 4.pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa;
5. 5.pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;
6. 6.pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
7. 7.pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
8. 8.penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
9. 9.pelantikan kepala desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8

Pasal 9

(1)Penanggung jawab Pemilihan Kepala Desa adalah BPD.
(2)BPD membentuk panitia pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
(3)Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
(4)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri dari :
1. a.ketua di pilih dari pengurus lembaga kemasyarakatan.
2. b.sekretaris, Bendaharawan dan anggota, di pilih dari unsur – unsur perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
(5)Keanggotaan panitia pemilihan Kepala Desa, sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang.
(6)Apabila ketua atau anggota BPD dan di antara anggota panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ada yang mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Desa, atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia pemilihan dan anggota BPD dan melampirkan surat pengunduran diri pada saat pendaftaran.. perubahan susunan panitia pemilih di tetapkan kembali oleh BPD.
(7)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
3. c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
5. e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
6. f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
7. g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
8. h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
9. i.melaksanakan pemungutan suara;
10. j.menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
11. k.menetapkan calon kepada desa terpilih;
12. l.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;

Pasal 10

(1)Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat;
1. a.penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
2. b.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa / ingatannya;
3. c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
4. d.berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk. 9
(3)Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagai mana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Isi peraturan

Teks335PDFHirarki

Memuat teks peraturan…