DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sarolangun

regulasi_utama

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2017

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan _pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; : a, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat {1) Undang-Undang - Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 18 November-20.16; _ BUPATISAROLANGUN, DENGANRAHMATTUHAN YANGMAHAESA BUPATISAROLANGUN PROVINS! JAMBI PERATURANDAERAHKABUPATEN SAROLANGUN NOMOR lo TAHUN 2016 TENTANG ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2017 f Mlr1JUT PERATURAN DAER AH I · Mengingat . " Menimbang r---- \ 2
1. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
2. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
4. 6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. ten tang Republik Lembaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4.
8. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ·---- ....... -· jiV1H'4iJ/ p :frfl Ul~AN OAEH t\H I ., 3 75.468.864.272,80 880.523.100.010,00 206.328.561. 982 ,00 1.162.320.526.264,80
a.Pendapatan Asli Dae:rah sejumlah Rp
b.Dana Perimbangan sejumlah Rp
c.Lain-Lain PAD Yang Sah sejumlah Rp Jumlah Pendapatan Rp

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a.Pendapatan :
1. 1.Pendapatan Asli Daerah Rp 75.468.864.272,80
2. 2.Dana Perimbangan Rp 880.523.100.010,00
3. 3.Lain-Lain PAD Yang Sah R2 206.328.561.982!00 Jumlah Pendapatan Rp l .162.320.526.264,80
b.Belanja:
1. 1.Belanja Tidak Langsung
a.Belanja Pegawai Rp 422.150.011.460.80
b.Belanja Bunga Rp 0,00
c.Belanja Subsidi Rp 0,00
d.Belanja Hibah Rp 20.224.490.000,00
e.Belanja Bantuan Sosial Rp 200.000.000,00
f.Belanja Bagi Hasil Rp 0,00
g.Belanja Bantuan Keuangan Rp 192.513.900.914,00
h.Belanja Tidak Terduga R2 1.500.000.000100 Jumlah Rp 636.588.402.37 4,80
1. 2.Belanja Langsung
a.Belanja Pegawai Rp 103.345.604.650,00
b.Belanja Barang Jasa Rp 218.096.390.546,00
c.Belanja Modal RE 219.139.253.694,00 "'\ Jumlah Rp 540.581.248.890,00 '-' Jumlah Belanja Rp 1.177.169.651.264,80 Surplus/ (Defisit) Rp (14.849.125.000,00)
c.Pembiayaan Daerah :
1. 1.Penerimaan Pembiyaaan Rp 30.000.000.000,00
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan R2 15.150.875.000100 Jumlah Pembiayaan Netto Rp 14.849.125.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 2

PERATURANDAERAH TENTANG ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2017. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATISAROLANGUN Dan DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH SAROLANGUN Dengan Persetujuan Bersama f rv11NUT PERATURAN oAER"iHI 103.345.604.650,00 218.096.390.546,00 219.139.253.694,00 540.581.248.890,00 Rp Rp Rp Rp 4

a.Belanja Pegawai
b.Belanja Barang dan Jasa
c.Belanja Modal Jumlah Belanja Langsung

(3)Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : 422.150.011.460,80 0,00 0,00 20.224.490.000,00 200.000.000,00 0,00 192.513.900.914,00 1.500.000.000,00 636.588.402.374,80 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1. a.Belanja Pegawai
2. b.Belanja Bunga
3. c.Belanja Subsidi
4. d.Belanja Hibah
5. e.Belanja Bantuan Sosial
6. f.Belanja Bagi Hasil
7. g.Belanja Bantuan Keuangan
8. h.Belanja Tidak Terduga Jumlah Belanja Tidak Langsung
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : Rp 636.588.402.374,80 Rp 540.581.248.890,00 Rp 1.177.169.651.264,80
1. a.Belanja-Belanja Tidak Langsung
2. b.Belanja-Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari Rp 206.328.561.982,00 Rp 12.480.000.000,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 33.841.333.982,00 Rp 160.007.228.000,00

Pasal 3

a.Hibah
b.Dana darurat
c.Dana bagi hasil pajak dari Provins]
d.Dana Penyesuaian dan Otsus
e.Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan Dae rah

(4)Lain-lain pendapatan daerah y1;1-ng sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terdiri dan jenrs pendapatan : 100.806.829.010,00 588.319.831.000,00 71.840.663.000,00 119.555.777.000,00 880.523 .. 100.010,00
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak Rp
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp
3. c.DAK Fisik sejumlah
4. d.DAK Non Fisik sejumlah Rp Jumlah Dana Perimbangan Rp
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : 3.673.073.042,80 58.319.491.230,00 75.468.864.272,80 11.044.100.000,00 2.432.200.000,00
1. a.Pajak Daerah Rp
2. b.Retribusi Daerah Rp
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp
4. d.Lain-lain PAD Yang Sah Rp Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : jMINUT PERATURAN DAER AH J 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
1. a.Lampiran I Ringkasan APBD;
2. b.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. c.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. d.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Pasal 6

~ a. \ b. c. d. Untuk mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Tidak diharapkan terjadi secara berulang. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kondisi darurat. 15.150.875.000,00 0,00 0,00 15.150.875.000,.00 14.849.125.000,00 Rp Rp Rp Rp Rp

Pasal 5

(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan dana cadangan Rp 0,00
2. b.Penyertaan modal pemerintah Dae rah
3. c.Pembayaran pokok utang
4. d.Pemberian pinjaman daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Jumlah Pembiayaan Netto 0,00 0,00 30.000.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000.000,00 0,00 30.000.000.000,00 15.150.875.000,00 14.849.125.000,00 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
5. a.Penerimaan
6. b.Pengeluaran Jumlah Neto Pembiayaan
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.SiLPATahun Anggaran sebelumnya
2. b.Pencairan dana cadangan
3. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. d.Penerimaan pinjaman daerah
5. e.Penerimaan kembali pemberian pmjaman
6. f.Penerimaan piutang daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : jMINIJT PERATURAN OAERAH I

Pasal 4

6 /2016)PROVINS!JAMBI: ( NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAHKABUPATENSAROLANGUN LEMBARANDAERAHKABUPATEN SAROLANGUNTAHUN2016 NOMOR 16 SEKRETARISDAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, THA~ZALI Diundangkan di Sarolangun pada tanggal 3o Oei<1.m6er 2016 ARIEF MUNANDAR Ditetapkan di langun pada tangg '.3o: '{JS<?m 6<1r 2016 qPj. BUP ( ~---#"" r=>; \ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

e.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
g.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
h.Lampiran VIII Daftar Penyertaan modal (investasi) daerah
i.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; J. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
k.Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kernbali dalam tahun anggaran ini;
1. 1.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah dan m.Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah ,~IINUT PERATURAN OAERAH I

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…