DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, antara lain meliputi: nama, objek, dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi; struktur dan besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran; penagihan; insentif pemungutan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; BUPATI SAROLANGUN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA RETRJBUSJ PENGUJJAN KENDARAAN BERMOTOR TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENSAROLANGUN NOMOR fl/ TAHUN 2015 BUPATISAROLANGUN PROVINS! JAMB! Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sarolangun.

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENSAROLANGUN dan · BUPATISAROLANGUN

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5161);

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAANBERMOTOR.

Pasal 2

6.Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. ________ 10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerin tah daerah yang bersangku tan.
11.Surat Setoran Retribusi Daerah,yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
12.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang teru tang.
13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda. o.-;....,"; ..... rfon ~Q~Qr::in rl.:::1 larn Penetaoan Tarif Retribusi Penzuiian Kendaraan Bermotor

BAB II

NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 7

BABV PRINSIP DALAMPENETAPANSTRUKTURDANBESARNYA TARIFRETRIBUSI Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis kendaraan bermotor.

Pasal 6

BAB IV CARAMENGUKURTINGKATPENGGUNAANJASA Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARAMENGUKURTINGKATPENGGUNAANJASA Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Umum.

Pasal 5

(2J Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB III

GOLONGANRETRIBUSI ( 1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang- undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

[I) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di atas air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2)Dikecualikan dari objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor di atas air dengan kapasitas 1 s/d 2,9 GT.

Pasal 3

Pesel 11 ( 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

BAB VIII

PENENTUANPEMBAYARAN,TEMPAT PEMBAYARAN,ANGSURANDAN PENUNDAANPEMBAYARAN Wilayah pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah di Kabupaten Sarolangun.

Pasal 10

(1)Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAHPEMUNGUTAN

Pasal 9

( 1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan Jumlah Berat yang diperbolehkan. (2J Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

,-----.,_ ( 1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului Surat Teguran.

(2)Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
(3)Dalamjangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
(4)Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYATARIF RETRIBUSI pemasangan tanda samping, biaya tanda uji dan segel dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.

Pasal 14

BABIX PENAGIHAN

(1)Pembayaran tidak diperkenankan diangsur atau ditunda, pembayaran harus dilunasi setelah pelayanan objek retribusi diberikan.
(2)Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(3)Keterlambatan uji berkala dikenakan sanksi denda perbulan sebagaimana tercantum dalam angka 1 huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…