DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 15 Tahun 2015

Nomor: 15
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Retribusi Terminal, antara lain meliputi: nama, objek, dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi; struktur dan besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran; penagihan; penghapusan retribusi yang kedaluwarsa; insentif pemungutan; penyidikan; ketentuan pidana

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal; BUPATI SAROLANGUN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA TENTANG RETRIBUSI TERMINAL NOMOR 15 TAHUN 2015 PERATURANDAERAH KABUPATENSAROLANGUN BUPATISAROLANGUN PROVINS! JAMBI Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sarolangun.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: BUPATISAROLANGUN dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENSAROLANGUN Dengan Persetujuan Bersama - -

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundag-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
12.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan berorientasi pada harga pasar.

BAB II

NAMA,OBJEK DANSUBJEK RETRIBUSI

Pasal 7

BABV PRINSIP DALAMPENETAPANSTRUKTURDANBESARNYATARIF RETRIBUSI Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan, dan/ atau jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Pasal 6

BAB IV CARAMENGUKURTINGKATPENGGUNAANJASA Retribusi Terminal termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARAMENGUKURTINGKATPENGGUNAANJASA Retribusi Terminal termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 5

Pasa14

(1)Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

BAB III

GOLONGANRETRIBUSI Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas di lingkungan Terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

1 •1 1-- _ ~ _ 1 _1 • J. _ _ .1. • ..1 1

(1)Retribusi yang terutang harus dilakukan pembayaran secara tunai/lunas.
(2)Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

Pasal 12

( 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3)Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 11

BAB VIII PENENTUANPEMBAYARAN,TEMPATPEMBAYARAN,ANGSURANDAN PENUNDAANPEMBAYARAN Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah dimana tempat jasa pelayanan diberikan.

BAB VIII

PENENTUANPEMBAYARAN,TEMPATPEMBAYARAN,ANGSURANDAN PENUNDAANPEMBAYARAN Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah dimana tempat jasa pelayanan diberikan.

Pasal 10

BAB VII WILAYAHPEMUNGUTAN

BAB VII

WILAYAHPEMUNGUTAN

Pasal 9

( 1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(1)Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Terminal ditetapkan berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.
(2)Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
(2)Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
1. a.Diterbitkan surat teguran; atau
2. b.Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun

Pasal 15

BABX PENGHAPUSANPIUTANGRETRIBUSIYANGKEDALUWARSA ( 1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului Surat Teguran.

(2)Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awa1 pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
(3)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
(4)Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…