DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 16 Tahun 2015

Nomor: 16
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran, Penagihan, Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluarsa, Insenif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; BUPATI SAROLANGUN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA PERATURANDAERAH KABUPATENSAROLANGUN NOMOR I(;, TAHUN 2015 BUPATISAROLANGUN PROVINS! JAMBI Mengingat Menimbang ~------1-.!1 T"l-1-,p--'- T'\----k ,.T,.....-r'Y '"~1--;,, ... _,.T,....., ,.1;...,; _ _.1,,.....,,+ T'\DDT'\ -rl-1-1... Dalam Peraturan Daerah ini yang dimak:sud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENSAROLANGUN dan BUPATISAROLANGUN Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 5.

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara • 1
4.Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5.Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disingkat Disbudparpora adalah Dinas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sarolangun.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sarolangun.
7.Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
12.Surat Setoran Retribusi Daerah,yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB,adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau orang badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, tPrrn.::i~mk nernunvut atau oemotonz Retribusi Temoat Rekreasi dan Olahraza.
(1)Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan dimiliki, dan / atau dikelola oleh pemerintah daerah yang meliputi:
1. a.Tempat Rekreasi:
  1. 1.Tempat Rekreasi DAMMuara Kuntur; dan
  2. 2.Arung Jeram Batang Asai.
2. b.Tempat Olah Raga:
  1. 1.Sarolangun Sport Center;
  2. 2.penggunaan atau pemakaian lapangan tenis;
  3. 3.penggunaan atau pemakaian lapangan badminton/Sport Hall Bulu Tangkis; dan
  4. 4.penggunaan atau pemakaian lapangan sepakbola/Satadion Sriwijaya.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagai mana di maksud pada ayat ( 1) adalah pelayaanan tern pat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan dimiliki, dan/ atau dikelola olah pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

(1)Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

BAB II

NAMA,OBJEK DANSUBJEK RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan berdasarkan frekuensi jenis dan jangka waktu penggunaan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
(2)Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

STRUKTURDAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan dengan memperhatikanbiaya operasional, biaya pemeliharaan serta keuntungan yang layak dengan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 7

BABV PRINSIP DALAMPENETAPANSTRUKTURDAN BESARNYATARIF RETRIBUSI Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekuensi jenis dan jangka waktu penggunaan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 6

BAB IV CARAMENGUKURTINGKATPENGGUNAANJASA Retribusi Tempat Reakreasi dan Olahraga termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARAMENGUKURTINGKATPENGGUNAANJASA Retribusi Tempat Reakreasi dan Olahraga termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 5

(1)Pembayaran tidak diperkenankan diangsur atau ditunda, pembayaran harus dilunasi setelah pelayanan objek retribusi diberikan.
(2)Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar

BAB III

GOLONGANRETRIBUSI

Pasal 13

(1)Retribusi yang terutang harus dilakukan pembayaran secara tunai/lunas.
(2)Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

( 1) Retribusi dipungut dengan rnenggunakan SKRD atau dokurnen lain yang dipersamakan.

(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3)Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 11

BAB VIII PENENTUANPEMBAYARAN,TEMPATPEMBAYARAN,ANGSURANDAN PENUNDAANPEMBAYARAN Wilayah pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga adalah Kabupaten Sarolangun.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…