DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 17 Tahun 2015

Nomor: 17
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Retribusi Tempat Khusus Parkir, antara lain meliputi: nama, objek, dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip penetapan tarif retribusi; struktur dan besaran tarif; masa retribusi dan saat retribusi terutang; wilayah pemungutan; pemungutan retribusi, meliputi tata cara pemungutan dan penagihan, tata cara pembayaran, sanksi administratif, dan tata cara penagihan; keberatan; pengembalian kelebihan pembayaran; penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa; insentif pemungutan; penyidikan; ketentuan pidana

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; BUPATI SAROLANGUN, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERATURANDAERAH KABUPATENSAROLANGUN NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR BUPATISAROLANGUN PROVINS! JAMBI Mengingat Menimbang 0 n- ....... ,. .... - n .... _.,..,.,..,.17".:1 ...... - n-1-,.,.,.+ n----h ,..,. .... _,...,,. __ 1 __ • __ ""'"_____,._ · - ., • T""'i,.,,.....T""'lo....__

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENSAROLANGUN dan BUPATISAROLANGUN Dengan Persetujuan Bersama
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5.Kas Umum Daerah adalah tempat penyirnpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
6.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah), adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bavar, yang selaniutnva disinzkat

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal 4

( 1) Subjek Retribusi Ternpat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

(2)Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau orang badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk

Pasal 3

(1)Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
(2)Dikecualikan dari Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pelayanan tern pat parkir yang disediakan dimilki dan atau dikelola oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),dan pihak swasta.

BAB II

NAMA,OBJEK DANSUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

15.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah), adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ a tau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
16.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 1 7. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

(1)Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

MASARETRIBUSI DAN SAATRETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

( 1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan berdasarkan frekuensi penggunaan fasilitas tempat khusus parkir.

(2)Struktur dan besarnya Retribusi Tempat Khusus Parkir terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

STRUKTURDAN BESARANTARIF

Pasal 7

Prinsip Penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan berdasarkan biaya operasional, dan biaya pemeliharaan serta keuntungan yang la yak dengan berorien tasi pada harga pasar. BABV PRINSIP PENETAPANTARIF RETRIBUSI Pasal 6 Cara pengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan frekuensi penggunaan fasilitas tempat khusus parkir.

BAB IV

CARAMENGUKURTINGKATPENGGUNAANJASA

Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB III

GOLONGANRETRIBUSI

Pasal 13

( 1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus

(2)Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah saat terutangnya retribusi.
(3)Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

( 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3)Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB IX

PEMUNGUTANRETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah dimana tern pat jasa pelayanan diberikan.

BAB VIII

WILAYAHPEMUNGUTAN

Pasal 16

(1)Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah) diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4)Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. BABX KEBERATAN

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…