DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 18 Tahun 2015

Nomor: 18
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, antara lain meliputi: nama, objek, dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi; struktur dan besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran; penagihan; penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa; insentif pemungutan;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; BUPATI SAROLANGUN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR t8 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PELAYANANPARKIR DI TEPI JALAN UMUM BUPATI SAROLANGUN PROVINS! JAMBI / Mengingat Menimbang

1.Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATISAROLANGUN DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENSAROLANGUN dan Dengan Persetujuan Bersama

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4.Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5.Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun.
7.Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundag-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
13.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan fonnulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDDLB,adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

(2)Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

BAB III

GOLONGANRETRIBUSI ( 1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi a tau Badan yang menggunakan dan menikmati Jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 4

(1)Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan ,--- pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah tern pat parkir pada :
1. a.tempat ibadah;
2. b.kantor pemerintah;
3. c.sarana pendidikan formal;
4. d.tempat rambu larangan parkir.

Pasal 3

Dengan narn.a Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 2

(1)Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan mernnerhatikan indeks harza dan perkernbangan perekonomian.

BAB II

NAMA,OBJEK DANSUBJEK RETRIBUSI

Pasal 9

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis-jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir.
(2)Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYATARIF RETRIBUSI Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberikan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYATARIF RETRIBUSI Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberikan.

Pasal 7

BABY PRINSIP DALAMPENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYATARIF RETRIBUSI Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir.

Pasal 6

(1)Retribusi yang terutang harus dilakukan pembayaran secara tunai/lunas.
(2)Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Pera tu ran Bu pati.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKATPENGGUNAANJASA

Pasal 13

(1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3)Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disetor secara bruto ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 12

(1)Pembayaran dilakukan sekaligus berdasarkan tarif dan jenis objek pelayanan .,...-- \ yang diberikan sebagaimana diamksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini.
(2)Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

Pasal 11

BAB VIII PENENTUANPEMBAYARAN,TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURANDAN PENUNDAANPEMBAYARAN Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah di Kabupaten Sarolangun.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…