DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 19 Tahun 2015

Nomor: 19
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran, Penagihan, Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluarsa, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus; BUPATI SAROLANGUN, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA RETRIBUSI PENYEDIAANDAN/ ATAUPENYEDOTANKAKUS PERATURANDAERAH KABUPATENSAROLANGUN NOMOR l!j TAHUN 2015 TENTANG BUPATI SAROLANGUN PROVINS! JAMBI Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. ".!. R11n!Clti i:irhili:i h Ri mati Sarolanzun.

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENSAROLANGUN dan BUPATISAROLANGUN

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTANKAKUS.

Pasal 2

BABII NAMA,OBJEK DANSUBJEK RETRIBUSI

6.Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10.Masa Retribusi adalah suatujangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
11.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
12.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB,adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.

Pasal 7

BABV PRINSIP DALAMPENETAPANSTRUKTURDAN BESARNYATARIF RETRIBUSI Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, volume tinja dan jarak antara lokasi pelayanan dengan lokasi pengolahan tinja.

Pasal 6

BAB IV CARAMENGUKURTINGKATPENGGUNAANJASA Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARAMENGUKURTINGKATPENGGUNAANJASA Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Umum.

Pasal 5

GOLONGANRETRIBUSI

(1)Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan menikmati Jasa Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
(2)Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus.

Pasal 4

(1)Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah Pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan penyediaan dan/ a tau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 3

( 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3)Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 11

BAB VIII PENENTUANPEMBAYARAN,TEMPATPEMBAYARAN,ANGSURANDAN PENUNDAANPEMBAYARAN Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus adalah Kabupaten Sarolangun dan di luar Kabupaten Sarolangun.

BAB VIII

PENENTUANPEMBAYARAN,TEMPATPEMBAYARAN,ANGSURANDAN PENUNDAANPEMBAYARAN Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus adalah Kabupaten Sarolangun dan di luar Kabupaten Sarolangun.

Pasal 10

(1)Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. ~ (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAHPEMUNGUTAN

Pasal 9

( 1) Struktur dan besarnya tarif retribusi diberikan berdasarkan jenis pelayanan dan lokasi dimana jasa pelayanan diberikan.

(2)Struktur dan besarnya tarif retribusi Penyediaan dan/ a tau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009