(5)Bupati Sarolangun melalui SKPD pengelola penyertaan modal meneliti usulan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
(6)Ketentuan mengenai penunjukan SKPD pengelola, proposal, proses dan tahapan perencanaan /penganggaran penyertaan modal pada PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
(7)Penyertaan Modal yang dilakukan tidak boleh menghambat,mengganggu dan memperlambat program pemerintah daerah tahun anggaran yang sedang berjalan.
(8)Bupati dapat menyetujui atau menolak usulan penyertaan modal kepada PDAMTirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
/2016)PROVINS! JAMBI: ( NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2016 NOMOR ~ Diundangkan di Sarolangun Pada tanggal ~;;_ A-gusfu S' 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, THA~Al,I ARIEF MUNANDAR KABAG HU KUM SETOA -· i I ~ l1 ji__~''!P~_.--------~~6.!i~QNASR~Bt . - NIP. 196711'IO 1%7031 i ::; J. TELAH DITELITI KEBENARANN\ . i '.. i, DINAS / IST.1,~31 : . .::L ·--- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun. KETENTUAN PENUTUP
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pemantauan/monitoring, evaluasi dan pengendalian.
· Penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Perda, Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal. Nilai riil diperoleh dengan melakukan penaf siran harga barang milik Dae rah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk menambah, membina dan memupuk sumber pendapatan daerah melalui usaha-usaha penyertaan modal, maka Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penvertaan Dalam ketentuan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik Negara dan/atau BUMD. Penyertaan Modal Daerah dapat di tam bah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/ atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik Negara dan/atau BUMD. Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Sumber Modal BUMD terdiri atas penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya. Sumber modal lainnya adalah kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi asset, dan agio saham.
1.PENJELASANUMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENSAROLANGUN NOMOR ;>. TAHUN2016 TENTANG PENAMBAHANPENYERTAANMODALPEMERINTAHDAERAHPADA PERUSAHAANDAERAHAIR MINUMTIRTASAKO BATUAH TAMBAHANLEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR !).
TAHUN 2016 II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL