DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai tujuan; penyertaan modal; nilai penyertaan modal; deviden penyertaan modal; perencanaan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Dae rah;
a.bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan pengembangan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah serta untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta peningkatan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah ; Menimbang BUPATISAROLANGUN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA TENTANG PENAMBAHANPENYERTAANMODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAANDAERAH AIR MINUM TIRTA SAKO BATUAH NOMOR cl. TAHUN 2016 PERATURANDAERAH KABUPATENSAROLANGUN PROVINSI JAMBI BUPATISAROLANGUN Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
1. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoenesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4355);
4. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ten tang Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran ten tang Pembentukan Kabupaten1999Tahun
5. 2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 BAB 1 KETENTUANUMUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKO BATUAH PENAMBAHAN DAERAH PADA TENTANG PEMERINTAH DAERAH MODAL PERATURAN PENYERTAAN Menetapkan BUPATISAROLANGUN MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN dan Dengan Persetujuan Bersama
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2006 Nomor 6);
8. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 2012 ten tang Penyertaan Modal dan Penyerahan Aset Pemerintah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 9);
9. 10.Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Dari Tahun 2012 Sampai Dengan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabu paten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 9);

(1)Penambahan Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, maka penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Sako Batuah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi oerusahaan vane- saline- mensrurirunc kan

Pasal 2

2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Sako Batuah adalah Perusahaan Daerah yang melakukan pengelolaan dan penyaluran air minum di Kabupaten Sarolangun.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun.
6.Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berbentuk uang maupun barang yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang antara lain tanah, bangunan,mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga fasilitas dan hak-hak lainnya.
7.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dalam hal ini PDAMTirta Sako Batuah dengan hasil usaha atas modal yang telah disertakan.
8.Direktur PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun disebut Direktur PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun.

(3)Nilai penyertaan modal dalam bentuk asset dibangun Dinas Pekerjaan Umum yang telah disertakan pemerintah daerah kepada PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang bersumber dari APBD Tahun 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 11.072.660.956,- (sebelas mliyar tujuh puluh dua ribu enam ratus 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah). 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah). 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
1. a.Tahun 2012 sebesar Rp.
2. b.Tahun 2013 sebesar Rp.
3. c.Tahun 2014 sebesar Rp.
4. d.Tahun 2015 sebesar Rp.
(1)Jumlah keseluruhan nilai asset dan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 44.880.404.547,- (Empat puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus empat ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).
(2)Nilai penyertaan modal dalam bentuk uang tunai yang telah disertakan pemerintah daerah kepada PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

BAB II

TUJUAN

Pasal 4

(1)Penambahan Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Sako Batuah Kabu paten Sarolangun dilakukan dalam bentuk uang tunai / atau asset yang dapat dinilai dengan uang.
(2)Modal yang disertakan pada PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun merupakan kekayaan yang dipisahkan.

BAB IV

NILAIPENYERTAANMODAL

Pasal 3

BAB III PENYERTAANMODAL

BAB III

PENYERTAANMODAL

Pasal 7

BABV DEVIDENPENYERTAANMODAL Pada tahun anggaran 201 7 penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun sebesar Rp. 5.150.875.000,- (lima milyar seratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 6

(1)Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun sebesar Rp. 37.880.603.500 (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus tiga ribu lima ratus rupiah), dimulai pada tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2021.
(2)Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dilakukan dan / atau dianggarkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ten tang APBD dan/ atau Perubahan APBDTahun Anggaran berkenaan.

Pasal 5

(4)Pada Tahun 2016 penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAMTirta Sako Batuah Sarolangun sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)Tahun Anggaran 2016.
(5)Nilai seluruh asset dan penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAMTirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun sampai dengan Tahun 2016 sebesar Rp. 73.953.065.503,- (tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam puluh lima ribu lima ratus tiga rupiah). Rp. 1.363.867.000,- Rp. 9.102.330.216,-
1. c.Tahun 2013 sebesar
2. d.Tahun 2014 sebesar
(3)Penyertaan Modal dilakukan oleh PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dengan mekanisme penyampaian proposal penyertaan modal kepada pemerintah Kabupaten Sarolangun.
(1)Proses dan tahapan perencanaan/penganggaran penyertaan modal merupakan suatu tahap proses dan tahapan dalam perencanaan/penganggaran daerah menurut mekanisme peraturan perundangan yang berlaku.
(2)Perencanaan/penganggaran penyertaan modal pada PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi tugas pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.

Pasal 8

(3)Laba yang didapat Pemerintah Daerah dari Penyertaan Modal pada PDAMTirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun diberikan setiap tahun sepanjang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun memperoleh keuntungan.
(4)Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan basil Rapat Pembahasan Bersama (RPB) denngan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sarolangun.
(5)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setiap tahun setelah APBD disahkan dan sekurang-kurangnya memuat Besaran Laba Pertahun 70-30 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Laba 70 untuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
2. b.Laba 30 untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.
(2)Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD),dan harus disetor ke Kas Daerah sesuai tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. ( 1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten

BAB VI

PERENCANAANDANEVALUASI

Pasal 10

(1)Evaluasi penyertaan modal dilakanakan oleh SKPD yang membidani tugas pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
(2)SKPD pengelola penyertaan modal wajib menata usahakan dan memelihara dokumen penyertaan modal pada PDAMTirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(3)SKPD pengelola penyertaan modal wajib membuat laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan penyertaan modal pada PDAMTirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dan disampaikan kepada Bupati.
(4)Ketentuan mengenai tata cara evaluasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati Sarolangun.

BAB VII

PEMBINAANDANPENGAWASAN

Pasal 9

(5)Bupati Sarolangun melalui SKPD pengelola penyertaan modal meneliti usulan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
(6)Ketentuan mengenai penunjukan SKPD pengelola, proposal, proses dan tahapan perencanaan /penganggaran penyertaan modal pada PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
(7)Penyertaan Modal yang dilakukan tidak boleh menghambat,mengganggu dan memperlambat program pemerintah daerah tahun anggaran yang sedang berjalan.
(8)Bupati dapat menyetujui atau menolak usulan penyertaan modal kepada PDAMTirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun. /2016)PROVINS! JAMBI: ( NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2016 NOMOR ~ Diundangkan di Sarolangun Pada tanggal ~;;_ A-gusfu S' 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, THA~Al,I ARIEF MUNANDAR KABAG HU KUM SETOA -· i I ~ l1 ji__~''!P~_.--------~~6.!i~QNASR~Bt . - NIP. 196711'IO 1%7031 i ::; J. TELAH DITELITI KEBENARANN\ . i '.. i, DINAS / IST.1,~31 : . .::L ·--- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pemantauan/monitoring, evaluasi dan pengendalian. · Penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Perda, Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal. Nilai riil diperoleh dengan melakukan penaf siran harga barang milik Dae rah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk menambah, membina dan memupuk sumber pendapatan daerah melalui usaha-usaha penyertaan modal, maka Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penvertaan Dalam ketentuan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik Negara dan/atau BUMD. Penyertaan Modal Daerah dapat di tam bah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/ atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik Negara dan/atau BUMD. Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Sumber Modal BUMD terdiri atas penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya. Sumber modal lainnya adalah kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi asset, dan agio saham.

1.PENJELASANUMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENSAROLANGUN NOMOR ;>. TAHUN2016 TENTANG PENAMBAHANPENYERTAANMODALPEMERINTAHDAERAHPADA PERUSAHAANDAERAHAIR MINUMTIRTASAKO BATUAH TAMBAHANLEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR !). TAHUN 2016 II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…