DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 3 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Wewenang, Hak dan Kewajiban, Persyaratan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi dan Pemberhentian, Kartu Tanda Pengenal, Pelaksanaan Operasional Pejabat PPNS Daerah, Kode Etik Pejabat PPNS Daerah, Tata Kerja, Penegakan Kode Etik Pejabat PPNS Daerah, Pengaduan, Pembinaan dan Pengawasan, Pakaian dan Atribut, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah, pemerintah daerah perlu memberikan pedoman kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
c.bahwa untuk kepastian hukum dalam pelaksanaannya pengaturan mengenai pejabat penyidik pegawai negeri sipil daerah perlu diatur dalam suatu peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; BUPATI SAROLANGUN, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PEJABAT PENYIDIKPEGAWAINEGERI SIPIL DAERAH PERATURANDAERAH KABUPATENSAROLANGUN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BUPATISAROLANGUN PROVINS! JAMB! ·~

5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH Ol.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah/ Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ten tang3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
2.Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3 Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
6.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang dan peraturan daerah yang mengandung sanksi pidana yang menjadi kewenangan daerah.
7.Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang

Pasal 1

MEMUTUSKAN: BUPATISAROLANGUN dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENSAROLANGUN Dengan Persetujuan Bersama ( 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pejabat PPNS Daerah mempunyai wewenang:

a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.melakukan penyitaan benda atau surat;
e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan nPmt>riks:::i:::in nerkara:

BAB I

KETENTUANUMUM ,,,.--._ Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAINEGERI SIPIL DAERAH.

Pasal 4

( 1) Pejabat PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran undang-undang dan peraturan daerah.

(2)Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas dari bupati.
(3)Dalam melaksanakan tugas Pejabat PPNS Daerah dapat berkoordinasi dengan penyidik POLRI.

Pasal 3

Pejabat PPNS Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 2

KEDUDUKAN,TUGAS,DANWEWENANG

8.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pejabat PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

a.melakukan penyidikan, menerima laporan dan atau pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Undang-Undang dan Peraturan Daerah;
b.menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
c.membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
1. 1.pemeriksaan tersangka;
2. 2.memasuki rumah dan/ atau tempat tertutup lainnya;
3. 3.penyitaan barang;

Pasal 7

(2)Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. ( 1) Pejabat PPNS Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana diatur dalam undang-undang kepegawaian, dapat diberikan insentif.

Pasal 6

HAKDANKEWAJIBAN

BAB III

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pelaksanaan tugas Pejabat PPNS Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

h.mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
1. 1.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(2)Pejabat PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.
(1)Sebelum menjalankan jabatannya, calon Pejabat PPNS Daerah wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan pejabat yang ditunjuk.
(2)Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi Pejabat PPNS Daerah dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai

Pasal 10

PELANTIKANDANPENGAMBILANSUMPAHATAUJANJI BABV Syarat-syarat pengangkatan Pejabat PPNS Daerah:

a.masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
b.berpangkat paling rendah Penata Muda / golongan III/a;
c.berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
d.bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
f.daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik; dan
g.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan.

Pasal 9

Pengangkatan Pejabat PPNS Daerah diusulkan oleh Bupati kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 8

PERSYARATANDANPENGANGKATAN

6.pemeriksaan tempat kejadian; dan

d.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala SKPD

(1)Pemberhentian Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diusulkan oleh Bupati kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…