DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 3 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan dan Ruang Lingkup, Ketertiban Umum, Pelaksanaan Operasional Penertiban, Partisipasi Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelenggaraan ketertiban umum merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sarolangun yang tentram, tertib dan teratur serta melindungi masyarakat, sarana dan prasarana beserta kelengkapannya dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintah;
b.bahwa untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam masyarakat diperlukan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah serta partisipasi langsung masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemeliharaan ketertiban umum, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Sarolangun;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Um um; BUPATISAROLANGUN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURANDAERAH KABUPATENSAROLANGUN NOMOR J.t TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM BUPATISAROLANGUN PROVINS! JAMBI Mengingat \ Menimbang MEMUTUSKAN: BUPATISAROLANGUN dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENSAROLANGUN Dengan Persetujuan Bersama

2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah teraknir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015· tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10.Badan Usaha MilikDaerah adalah badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya milik pemerintah daerah dengan tujuan memberikan I layanan kepada masyarakat daerah. ( ;
11.Fasilitas umum adalah fasilitas yang diadakan oleh Pemerintah, swasta dan perorangan untuk kepentingan umum, seperti jalan, angkutan umurn, saluran air, jembatan, halte, alat penerangan umum, rambu lalu lintas, jaringan listrik, banjir kanal, turap, trotoar, lajur khusus sepeda, bus sekolah dan orang berkebutuhan khusus dan usia lanjut, tempat pembuangan sampah dan tempat parkir. Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dinas, Badan, Kantor dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
5.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun.
6.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sarolangun.
7.Satuan Palisi Pamong Praja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun yang bertugas menegakkan peraturan daerah dan kebijakan pemerintah daerah ·serta menciptakan kondisi daerah yang tertib teratur dan aman.
8.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
9.Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Pasal 1

15.Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan jaringan/ operator telekomunikasi.
16.Operator telekomunikasi adalah mereka yang secara fisik membangun infrastruktur telekomunikasi dasar seperti kabel fiber optik, menara BTS (Base Transceiver Station) selular dan sentral telepon. 1 7. Sarana dan prasarana transporta:si darat dan sungai adalah bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang mengangkut/meniindahkan manusia maupun barang dari suatu tempat ke tempat lain meliputi jalan, jembatan, terminal, dan dermaga/pelabuhan penveberanzan terrnas'uk
12.Fasilitas sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh Pemerintah, swasta I dan perorangan yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum dalam j lingkungan pemukiman, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, apotik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, dan pemakaman.
13.Tempat umum adalah tempat berkumpulnya orang untuk melakukan kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus.
14.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada atas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
22.Pejalan kaki adalah orang yang berjalan di lintasan pejalan kaki baik , dipinggir jalan, trot.oar, lintasan khusus bagi pejalan kaki ataupun menyeberang jalan.
23.Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/ atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
24.Angkutan sungai adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut pen um pang dan/ atau barang yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, swasta dan perorangan.
25.Angkutan umum adalah sarana untuk memindahkan orang dan/ atau barang dan suatu tempat ke tempat lain untuk membantu orang atau kelompok orang dalam menjangkau tempat yang dikehendaki atau mengirim barang dari tempat asal ke tempat tujuan. bundaran, halte, parkir kendaraan, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, dan fasilitas bagi orang berkebutuhan khusus dan usia lanjut.
21.Ja:lan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di '
18.Lalu lintas adalah .gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas darat dan sungai, dimana ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas.
19.Perlengkapan jalan adalah bagian dari sarana dan prasarana transportasi yang memiliki fungsi tertentu seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu penerangan jalan, penghalang lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan.
20.Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas adalah sarana yang disediakan I dalam menunjang kelancaran dan keteraturan ( lalu lintas seperti '
26.Rambu lalu lintas aclalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
27.Marka jalan adalah suatu tanda yang beradadi permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
28.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
29.Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma agama atau kaidah kesopanan yang berlaku dalam masyarakat suatu daerah.
30.Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam meliputi taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan pemukiman, taman lingkungan perkantoran ' dan gedung komersial, hutan kota, pemakaman umum, lapangan olah raga, lapangan upacara, parkir terbuka dan jalur hijau jalan.
31.Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/ a tau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
32.Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
33.Hewan ternak adalah hewan yang sengaja dipelihara dan diambil manfaatnya sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/ atau hasil turunannya.
34.Rumah pemotongan hewan adalah suatu bangunan atau kompleks , bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
35.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang berada pada instansi teknis untuk menzawal 'undana-undanv

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.tertib fasilitas umum dan fasilitas sosial;
2. b.tertib bangunan gedung dan menara telekomunikasi;
3. c.tertib jalan, angkutan jalan, dan angkutan sungai; 1
4. d.tertib lingkungan dan ruang terbuka hijau;
5. e.tertib sungai, drainase dan sumber air;
6. f.tertib usaha;
7. g.tertib tempat hiburan dan tempat keramaian; Tujuan dari pengaturan ketertiban umum ini adalah: {1) Mewujudkan kenyamanan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan atas hak-hak dasar masyarakat sebagai warga negara.
(2)Menumbuhkembangkan kesadaran dan budaya disiplin pada pihak pemerintah daerah, swasta dan masyarakat guna mewujudkan visi dan misi daerah.
(3)Memberikan pembinaan dan pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum kepada pemerintah daerah, swasta dan masyar..akat.

BAB I

KETENTUANUMUM ' di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat \ tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha/budidaya, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus lainnya yang dimiliki oleh pemerintah, yayasan, swasta maupun perseorangan baik permanen maupun semi permanen seperti perumahan, pertokoan, ruko, kios, bedeng, rumah kost, asrama, perkantoran, tempat pengmapan, hotel, tempat ibadah, universitas/perguruan 'tinggi, sekolah, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotik, stasiun pengisian bahan bakar umum, terminal, derrnaga, pusat perbelanjaan/bisnis, pabrik, industri pengolahan berbagai macam barang dan hasil bumi, rumah makan, restoran, showroom, bengkel, tempat cucian kendaraan, bioskop, gudang, tempat hiburan dan rekreasi, tempat pendidikan dan pelatihan, tempat olah raga, stadion olah raga, studio musik, museum, auditorium dan sanggar seni.

Pasal 2

36.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. ( 1) Setiap orang dilarang:

a.mengotori fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah disediakan;
b.merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah disediakan;
c.merubah/memperbaiki bentuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah disediakan;
d.memindahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah disediakan; dan
e.menghapus aset fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah disediakan.

(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e tidak berlaku apabila telah mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
(3)Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) dikenakan sanksi administratif.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.peringatan tertulis; dan
3. c.denda administratif.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

i Tertib Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Pasal 4

( 1) Setiap orang berhak mendapatkan, menikmati dan memanfaatkan fasilitas umum dan fasilitas sosial dalam kondisi baik dan/atau layak yang diadakan oleh pemerintah daerah, swasta dan perorangan.

(2)Pemerintah daerah berwenang untuk menyediakan dan memperbaiki fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(3)Setiap orang wajib mematuhi, menaati, menjaga, memelihara keberadaan, kerapian dan kebersihan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
1. c.menjaga keamanan, ketertiban, kerapihan, dan kebersihan bahan/material baik sebelum, saat mulai dan setelah selesainya pekerjaan pembangunan;
2. d.menjamin keselamatan dan kesehatan para pekerja pada saat mulai dan sampai dengan selesainya pekerjaan pembangunan;
3. e.melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan rencana pemantauan dan pengelolaan lingkungan bangunan gedung darr menara telekomunikasi baik sendiri dan/ atau bersama dengan satuan kerja perangkat daerah terkait setiap 1 (satu) tahun sekali;
4. f.menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/ atau lingkungan hidup selama bangunan gedung dan menara menara;

BAB III

KETERTIBANUMUM

Pasal 7

(1)Setiap orang dan/atau operator telekomunikasi wajib:
1. a.memenuhi dan lulus persyaratan administratif, teknis dan/ atau dampak lingkungan, yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.memiliki izin mendirikan bangunan dan izin mendirikan bangunan

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menjamm kegiatan pembangunan bangunan gedung dan menara telekomunikasi yang dilakukan di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air yang dikuasai pemilik sah hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal, berkehidupan yang layak dan mendapatkan perlindungan keamanan kepemilikan dari pemerintah daerah.
(3)Pemerintah daerah berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, I pengendalian dan perlindungan terhadap bangunan( gedung dan menara telekomunikasi. \

Pasal 9

( 1) Setiap orang yang berada dan melakukan aktifitas di ruang lalu lintas di darat wajib:

a.mematuhi dan menaati fungsi perlengkapan jalan dan menggunakan ~ fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas jalan dengan sebaik-baiknya dan/ atau sesuai dengan peruntukkannya;
b.menggunakan trotoar/bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki dan/ atau jalan yang paling tepi dan menyeberang di tempat yang telah ditentukan, dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan, pejalan kaki dapat menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan kelancaran lalu lintas • (peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

( 1) Setiap orang berhak mendapatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berjalan dan berlalu lintas baik di darat maupun di sungai.

(2)Pemerintah daerah berwenang untuk menyediakan dan memperbaiki sarana dan prasarana transportasi darat dan sungai, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas sesuai dengan ketentuan ~
1. e.penutupan atau pembongkaran.
2. g.bertanggungjawab pen uh terhadap bahaya dan/ atau kerugian yang ditimbulkan baik secara materil maupun non materil kepada pihak yang dirugikan selama bangunan gedung dan menara telekomunikasi terse but beroperasi dan/ atau tidak beroperasi.
(2)Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenakan sanksi administratif.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.peringatan tertulis;
3. c.denda administratif;
4. d.pembekuan dan/ a tau pencabutan izin; dan _1 _ - - _ 1 nyaman.
(2)Pemerintah daerah berwenang untuk menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam ( provinsi dan antarkota dalam kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kegiatan jasa angkutan umum diselenggarakan oleh badan usaha milik

Pasal 10

(1)Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan angkutan umum untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang terjangkau, aman dan
1. c.menggunakan jalur jalan sebelah kiri, penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah dan/ atau mendahului kendaraan lain;
2. d.memanfaatkan jalur lalu lintas yang diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan, memiliki surat izin mengemudi, memenuhi persyaratan , yang ditentukan dan aman untuk dikendarai dan tidak melebihi beban sumbu maksimum dan melebihi kecepatan kendaraan maksimum yang diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. e.menempatkan kendaraan sebaik-baiknya pada saat berhenti sementara sehingga tidak menghalangi arus lalu lintas dan/ a tau tidak berhenti pada tempat dimana terdapat tanda larangan berhenti. Pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu lama dan/ atau sesuai dengan kebutuhan pengendara harus menempatkan kendaraan pada sisi badan jalan yang diperbolehkan untuk parkir dan/ atau terdapat tanda . diperbolehkan parkir kendaraan: dan
4. f.menaikkan dan/atau menurunkan penumpang dan barang ditempat terminal dan/ atau halte.
(2)Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenakan sanksi administratif.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.peringatan tertulis; dan
3. c.denda administratif. ,·

Pasal 11

( 1) Setiap orang yang berada dan melakukan aktifitas usaha angkutan umum wajib:

a.mematuhi dan menaati fungsi perlengkapan jalan dan menggunakan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas jalan dengan sebaik-baiknya dan/ atau sesuai dengan peruntukkannya;
b.mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu , istirahat, dan pergantian pengemudi angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.memanfaatkan jalur lalu lintas yang diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan umum, memenuhi dan lulus uji kelaikan kendaraan, memiliki surat izin mengemudi, memenuhi persyaratan yang ditentukan dan aman untuk dikendarai, tidak melebihi beban sumbu maksimum dan melebihi kecepatan kendaraan maksimum yang diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.memberhentikan kendaraan selama menaikkan dan/ atau menurunkan penumpang atau barang, menutup pintu selama kendaraan berjalan dan melewati jaringan jalan yang ditentukan sesuai dengan izin trayek;
e.menggunakan kendaraan barang tertutup dan/ atau khusus untuk mengangkut bahan berdebu, bahan kimia, cpo, aspal, minyak dan gas bumi, bahan berbau busuk, kendaraan alat berat, berbahaya, beracun, bahan yang mudah terbakar dan/ a tau bahan peiedak dan diberi tanda tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
f.menaikkan dan/atau menurunkan penumpang dan barang ditempat terminal dan/ atau halte, sedangkan untuk pemberhentian kendaraan dalam ianzka waktu sementara dan/atau lama ha ri rs mPnPmrn::itk-~n I izin trayek untuk mengangkut penumpang dan/ata(u barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

(4)Kegiatan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib memiliki izin usaha angkutan umum dan izin trayek baik trayek tetap dan teratur dan / atau trayek tidak tetap dan tidak teratur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan mengenai tata cara penerbitan izin usaha angkutan umum dan
(1)Setiap orang yang berada dan melakukan aktifitas di ruang lalu lintas di sungai wajib:
1. a.mematuhi dan menaati fungsi perlengkapan jalan lalu lintas sungai dengan sebaik-baiknya dan/ atau sesuai dengan peruntukkannya;
2. b.melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sungai, melindungi dan mengamankan sarana dan prasarana transportasi sungai dan mencegah terjadinya pencemaran air sungai;

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…