DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sarolangun

regulasi_utama

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Sarolangun TA 2015

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2015. BUPATISAROLANGUN DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATENSAROLANGUN TAHUN ANGGARAN2015 TENTANG NOMOR '-f TAHUN 2016 PERATURANDAERAH KABUPATENSAROLANGUN BUPATISAROLANGUN PROVINS! JAMBI fMtN111 PfRA1URM\J DAEAAH/ /

3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pem ban gun an Nasional (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234);
12.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); IMINIJT PERATURAN DAER AH' 2
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123); f MINIJT PERATURAN DAER AH I 3

(2)Laporan Keuangan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilampirkan dengan Laporan Ikhtisar Kinerja dan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah
(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan Arus Kas;
4. d.Laporan Operasional
5. e.Laporan Perubahan Ekuitas
6. f.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 1

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATENSAROLANGUNTAHUN ANGGARAN2015 MEMUTUSKAN: BUPATISAROLANGUN dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENSAROLANGUN Dengan Persetujuan Bersama

25.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 8);
26.Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabu paten Sarolangun Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 43).
23.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabu paten Sarolangun Tahun 2014 Nomor 8);
24.Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabu paten Sarolangun Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 Nomor 41); IMINOT PERATURAN D4ERAH1 44 AIW:Cili 4 0,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00a. Anggaran Pengeluaran Rp Pembiayaan Setelah Perubahan.

b.Realisasi .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Rp Selisih Lebih / (Kurang) .

(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: 159.706.434,70 161.240.525.089,32 161.400.231.524,02a. Anggaran Penerimaan Rp Pembiayaan Setelah Peru bahan .
1. b.Realisasi .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Rp Selisih Lebih / (Kurang) .
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp159.706.434,70 dengan rincian sebagai berikut: 90.500.825.815, 13 (149.400.231.524,02) (58.899.405.708,89)
1. a.Surplus/Defisit Setelah Rp Perubahan .
2. b.Realisasi .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Rp Selisih Lebih/ (Kurang) .
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp90.500.825.815, 13 dengan rincian sebagai berikut: 1.048.658.594.087 ,62 94.326.860.490,36 1.142.985.454.577,98a. Anggaran Belanja Setelah Rp Perubahan .
1. b.Realisasi .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Rp Selisih Lebih/(Kurang) .
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp94.326.860.490,36 dengan rincian sebagai berikut: 989.759.188.378,73 3.826.034.675,23 993.585.223.053,96a. Anggaran Pendapatan Setelah Rp Perubahan .
1. b.Realisasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp Selisih Lebih/ (Kurang) . Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 se bagai beriku t:
(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp3.826.034.675,23 dengan rincian sebagai berikut 149.240.525.089,32 90.341.119.380,43 161.240.525.089,32 12.000.000.000,00 989.759.188.378,73 1.048.658.594.087 ,62 (58.899 .405. 708,89) Pasal 3
1. a.Pendapatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp
2. b.Belanja dan Transfer .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . Rp Surplus/Defisit .
3. c.Pembiayaan - Penerimaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp - Pengeluaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp Pembiayaan Netto............................. Rp
4. d.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ...... Rp Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut: f MINUT PERATURAN DAER AH I Pasal 2 5 1.918.919.674.837,27 1.775.062.814.180,91 120.861.679.625,95
  1. 22.995.181.030,41
5. a.Ekuitas Awal Rp
6. b.Surplus/Defisit Laporan Operasional Rp
7. c.Dampak Kumulatif Perubahan Rp Kebijakan/Kesalahan Mendasar .......
8. d.Ekuitas Akhir .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Rp Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut: (127.000.000,00) 120.861.679.625,95 120.988.679.625,95 1.003.584.670.733, 15
  1. 882.763.041.107 ,20 120.821.629.625,95 167.050.000,00

Pasal 7

a.Pendapatan Kegiatan Operasional . . . . Rp
b.Beban Kegiatan Operasional .. .. .. .. .. .. Rp
c.Surplus/Defisit dari Operasi Rp
d.Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Rp Operasional .
e.Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Rp Biasa .
f.Jumlah Pos Luar Biasa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Rp
g.Surplus/Defisit Laporan Operasional Rp Laporan Operasional se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut: (587.233.841,00) 90.467.876.810,43 (294.302.589.538,00 0,00 160.189.264.006,32 222.772.387.456, 11

Pasal 6

a.Saldo Kas Awal per 1 Januari 2015.. Rp
b.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Rp Operasi .
c.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Rp Investasi .
d.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Rp Pendanaan .
e.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Rp Transitoris .
f.Saldo Kas Akhir per Rp 31 Desember 2015 . Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut: 1.919.321.858.952,94 402.184.115,67 1.918.919.674.837,27

Pasal 5

a.Jumlah Aset .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Rp
b.Jumlah Kewajiban Rp
c.J umlah Ekui tas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Rp Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2015 sebagai berikut: 159.706.434,70 149.400.231.524,02 149.240.525.089,32 /MINIJT PERATURAN DAER AH J 6

(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp159.706.434,70 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Peru bahan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Rp
2. b.Realisasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp Selisih Lebih / (Kurang) ..

Pasal 4

Laporan Realisasi Anggaran; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal Daerah (Investasi Daerah); Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Berikutnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; Neraca Laporan Arus Kas;

k.Lampiran 1.10
1. 1.Lampiran 1.11
m.Lampiran II
n.Lampiran III
f.Lampiran 1.5
g.Lam piran I. 6
h.Lam piran I. 7
1. 1.Lam piran I. 8 J. Lam piran I.9
e.Lampiran 1.4
d.Lampiran 1.3
c.Lampiran 1.2
a.Lam piran I
b.Lampiran 1.1 Pertanggungjawaban pelaksanaan APED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Pasal 7

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos - pos laporan keuangan.

Pasal 9

90.341.119.380,43 90.341.119.380,43Rp 161.240.525.089,32 161.240.525.089,32

Pasal 8

f~INIJT PEtlATURAN DAERif71 . I 7 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp
b.Penggunaan SAL se bagai Rp Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan .
c.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) .
d.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp LEMBARANDAERAH KABUPATENSAROLANGUN TAHUN 2016 NOMOR ~ NOMOR REGISTRASI PERATURANDAERAH KABUPATENSAROLANGUN PROVINS! JAMB! NOMOR 4 THABRONIROZALI Diundangkan di Sarolangun Pada tanggal 5' 9::-pfe((J6er 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATENSAROLANGUN, ARIEF MUNANDAR - an gun Ge,r 2016 Dil'ELITJKEBENARANNY• Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 9

a.Laporan Ikhtisar Kinerja tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;
b.Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini. Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…