DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Maksud, Tujuan, Asas, Ruang Lingkup. Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Pendanaan, Ketentuan dasar, dan Penyelenggara Program bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan merupakan bantuan keuangan pemerintah daerah kepada desa/keluaran untuk membiayai kegiatan percepatan pembangunan desa/kelurahan yang diluar Alokasi Dana Desa dan Anggaran Kelurahan.Pendanaan penyelenggaraan program, bersumber dari APBD, besaran pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp200.000.000,00 per desa/kelurahan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan pembangunan yang berkesinambungan bagi masyarakat Desa/Kerurahan perlu mendapat dukungan dari pemerintah Daerah melalui Program percepatan pembangunan Desa/Kelurahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang program Bantuan percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan.

1.Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Kesatuan Mengingat IMINIIT PERATURAN DAEE}'I'"I I
2.undang-undang Nomor s4 Tahun 1g9g tentang Pembentukan Kabupaten sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lggg Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3go3) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor L4 Tahun 2o0o tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 54 Tahun L999 tentang Pembentukan Kabupaten sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ooo Nomor g1, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor A9691;
3.undang undang Nomor 23 Tah.un 2or4 tentang pemerintah Daerarr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201,4 Nomor 24+, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang undang Nomor 2 Tahun 2ol4 tentang perubahan Atas undang undang Nomor 23 Tahun 2aL4 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4.Peraturan Derah Kabupaten sarolangun Nomor s tahun 2013 tentang Program Bantuan seratus Juta satu Desa ( lembaran daerah kabupaten sarolangun Nomor S); Dengan Persefl4iuan Bersama DEWAN PERWAKII,,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN dan BUPATI SAROLANGUN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESAI KELURAHAN Menetapkan: r-* lMljtll,T PERATUftAry p,r 1-r"" p u I

BAB I

KBTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: l-. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai nnsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Kabupaten Sarolangun.
5.Camat adalah Perangkat Daerah yarrg mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
6.Desa adalah kesatuan perangkat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Kelurahan adalah urilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten/kota dalam wilayah kerja Kecamatan. 8- Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan adalah bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada desa/kelurahan untuk membiayai kegiatan percepatan pembangunan d.esa/kelurahan yang di luar Alokasi Dana Desa dan Anggaran Kelurahan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP Bagran Kesatu Maksud dan T\rjuan

Pasal 2

Pengaturan Program Bantuan nerwpatan rernbangunan Desa/IGlur:ahan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Program Bantuan Langsung Masyarakat kepada desa/kelurahan secara berkesinambungan. 3 a ---___- lUriiffi

Pasal 3

Penyelenggaraan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Des afKelurahan bertujuan untuk:

a.meningkatkan perekonomian desa/kelurahan;
b.menin partisipasi selurrrh masyarakat, khususnya Masyarakat Frasejahtera, dalam pengambilan keputusan perencarlaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan;
c.melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya desa/kelurahan;
d.mengembangkan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif;
e.menyediakan insfrastruktur dasar;
f.mendorong terbentuknya dan berkembangnya kerja sama antara desa/kelurahan; dan
g.mengembangkan kerjasarna antru. pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Asas pengelolaan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desaf Kelurahan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a.tanggung jawab;
b.berkelanjutan;
c.manfaat;
d.keadilan;
e.kesadaran; dan
f.kebersamaan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

a.sasaran Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan;
b.pendanaan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan; c- ketentuan dasar Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan;
d.penyelenggara Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. ll

BAB III

PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA / KELURAHAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah memberikan Program Bantuan Percepatan pembangunan Desa/ Kelurahan kepada desa/ kelurahan.
(2)Penetapan Desa/Kelurahan yang mendapat program bantuan ditetapkan Bupati berdasarkan usulan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa .

Pasal 7

Kelompok sasaran dari Program Bantuan Percepatan pembangunan Desa/Kelurahan adalah kelompok usaha masyarakat desa/kelurahan dan kelembagaan masyarakat desa/ kelurahan;

Pasal 8

(1)Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa setiap tahun membuat rancangan usulan desa/kelurahan yang mendapatkan program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah- {2) Usulan desa yang mendapat Program Bantuan Percepatan pembangunan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (U ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENDANAAN PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESAIKELURAHAN

Pasal 9

(L)Pendanaan penyelenggaraEut Prograrn Bantuan Percepatan pembangunan Desa/Kelurahan adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2)Besaran Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adalah sebesar Rp. 2oo-ooo-ooo,- (dua ratus juta rupiah) per desalkelurahan
(3)Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat pula bersumber dari:
1. a.swadaya masyarakat; dan/atau
2. b.partisipasi dunia usaha
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pendanaan yang berasal dari swadaya masyarakat dan partsipasi dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. lMnIrTffil

BAB V

KETENTUAN DASAR PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

Pasal 10

(1)Seluruh desa/kelurahan penerima Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan berpartisipasi dalam setiap tahap program.
(2)Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.ikut serta secara aktif menghadiri pertemuan-pertemuan musyawarah.
2. b.ikut serta secara aktif dalam mengawasi pelaksaan program; dan
3. c.ikut serta secara aktif dalam memelihara, melestarikan dan mengembangkan hasil kegiatan. Pasal 1 1 Kegiatan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
4. a.lebih bermanfaat bagi masyarakat pra sejahtera;
5. b.berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan;
6. c.dapat dikerjakan oleh masyarakat;
7. d.didukung oleh sumber daya yang ada; dan latau
8. e.memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…