DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 96

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Bangunan Gedung, meliputi; Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup; Fungsi dan Klasifikasi Bangunan; Persyaratan Bangunan Gedung; Perizinan Bangunan.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabu paten Sarolangun, maka diperlukan pengaturan ten tang penyelenggaraan bangunan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik BUPATI SAROLANGUN, .-....._ I DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BANGUNAN GEDUNG TENT ANG NOMOR (!, TAHUN 2015 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI BUPATISAROLANGUN .. BUPATISAROLANGUN Dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENSAROLANGUN Dengan Persetujuan Bersama Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 1999 tentang2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya ,....____ dalam sistem dan prmsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Sarolangun.
6.Bangunan adalah Bangunan Gedung dan bangunan bukan gedung.
7.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8.Bangunan bukan gedung adalah bangunan yang fungsi dan kegiatannya bukan sebagai Bangunan Gedung.
9.Bangunan Gedung tertentu adalah Bangunan Gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan Bangunan Gedung fungsi khusus yang

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

10.Bangunan Gedung untuk kepentingan umum adalah Bangunan Gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.
11.Bangunan Gedung adat merupakan Bangunan Gedung yang didirikan menggunakan kaidah/ norma adat masyarakat setempat sesuai dengan budaya dan sistemnilai yang berlaku, untuk dimanfaatkan sebagai wadah kegiatan adat.
12.Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional merupakan Bangunan Gedung yang didirikan menggunakan kaidah/norma tradisional masyarakat setempatsesuai dengan budaya yang diwariskan secara turun temurun, untuk dimanfaatkan sebagai wadah kegiatan masyarakat sehari-hari selain dari kegiatan adat.
13.Struktur Bangunan Gedung adalah bagian dari bangunan yang tersusun dan komponen-komponen yang dapat bekerjasama secara satu kesatuan, sehingga mampu menjamin kekakuan, stabilitas, keselamatan dan kenyamanan Bangunan Gedung terhadap macam beban, baik beban terencana maupun beban tak terduga, dan terhadap bahaya lain dari kondisi sekitarnya seperti tanah longsor, intrusi air laut, gempa, angin kencang, tsunami, dan se bagainya.
14.Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan, kelompok orang atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik Bangunan Gedung.
15.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya.
16.Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik Bangunan Gedung dan/atau bukan pemilik Bangunan Gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik Bangunan Gedung, yang menggunakan dan/ atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
24.Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
25.Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
26.Persil adalah bidang tanah yang mempunyai bentuk, ukuran, peruntukan dan kelas tertentu.
27.Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan yang menurut untuk tempat
18.Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
19.Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dan fungsi Bangunan Gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
20.Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum, dan panduan rancangan/rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
21.Keterangan Rencana Kabupaten adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah kabupaten pada lokasi tertentu.
22.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRWKabu paten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23.Kapling adalah suatu perpetakan bidang tanah, pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan mendirikan bangunan.
29.Laik fungsi adalah suatu kondisi Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung yang ditetapkan.
30.Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelayakan fungsi suatu bangunan baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.
31.Merobohkan Bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan/atau konstruksi.
32.Garis Sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa Bangunan Gedung terhadap batas lahan yang dikuasai, an tar massa bangunan lainnya, batas tepi sungai/ pantai, jalan kereta api, rencana saluran dan/ atau jaringan listrik tegangan tinggi.
33.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
34.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung dan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
35.Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
36.Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
37.Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, tempat
38.Pemohon adalah orang atau badan, kelompok orang atau perkumpulan yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan kepada pemerintah kabupaten.
39.Utilitas adalah perlengkapan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan yang digunakan untuk menunjang fungsi bangunan dan tercapainya keselamatan, kesehatan, kemudahan, dan kenyamanan di dalam bangunan.
40.Dokumen administrasi adalah dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administratif meliputi dokumeri kepemilikan bangunan, kepemilikan tanah, dan dokumen izin mendirikan bangunan.
41.Surat Bukti Kepemilikan Bangunan adalah surat penetapan status kepemilikan bangunan yang dikeluarkan berdasarkan hasil pendataan pendaftaran bangunan yang diterbitkan oleh instansi yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Presiden.
42.Keandalan bangunan adalah kondisi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan yang memenuhi persyaratan teknis oleh kinerja bangunan.
43.Keselamatan adalah kondisi kemampuan mendukung beban muatan, serta kemampuan dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir yang memenuhi persyaratan teknis dan kinerja bangunan.
44.Kesehatan adalah kondisi penghawaan, pencahayaan, air bersih, sanitasi, dan penggunaan bahan Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan teknis oleh kinerja Bangunan Gedung.
45.Kenyamanan adalah kondisi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan oleh kinerja Bangunan Gedung.
46.Kemudahan adalah kondisi hubungan di dalam Bangunan Gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan teknis oleh kinerja Bangunan Gedung. 4 7. Kegagalan bangunan adalah kinerja bangunan dalam tahap pemanfaatan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja dan atau keselamatan urn um.
48.Pemeliharaan adalah kegiatan rnenjaga keandalan bangunan beserta
49.Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/ atau mengganti bagian bangunan, komponen bahan bangunan dan/ atau prasarana dan sarana agar bangunan tetap laik fungsi.
50.Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang Bangunan Gedung dan upaya penegakan hukum.
51.Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan secara visual mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala atau kondisi bangunan meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrikal), prasarana dan sarana bangunan, serta bahan bangunan yang terpasang untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
52.Pengujian adalah kegiatan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan termasuk penggunaan fasilitas laboratorium untuk menghitung dan menetapkan nilai indikator kondisi bangunan meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrikal), prasarana dan sarana bangunan serta bahan bangunan yang terpasang, untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
53.Rekomendasi adalah saran tertulis dari ahli berdasarkan pemeriksaan dan/ atau pengujian, sebagai dasar pertimbangan penetapan pemberian sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung oleh pemerintah daerah.
54.Analisis mengenai dampak lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
55.Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
56.Dokumen pelaksanaan adalah dokumen hasil kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan meliputi rencana teknis dan syarat-syarat, gambar- Pasal 4

(1)Lingkup pengaturan penyelenggaraan bangunan meliputi ketentuan mengenai fungsi dan klasifikasi bangunan, persyaratan Bangunan Gedung, penyelenggaraan Bangunan Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), peran serta masyarakat, sanksi dan denda, penvidikan, pidana dan

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURANDAERAHTENTANGBANGUNANGEDUNG.Menetapkan

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan bangunan bertujuan untuk:

a.mewujudkan Bangunan Gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata Bangunan Gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
b.mewujudkan tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menjamin keandalan teknis Bangunan Gedung dari keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
c.mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Pasal 2

Penyelenggaraan bangunan dilaksanakan berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, kelestarian dan keberlanjutan ekologi, keterpaduan, keadilan, keterbukaan dan peran serta, dan akuntabilitas.

57.Lingkungan Bangunan Gedung adalah lingkungan di sekitar Bangunan Gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan Bangunan Gedung baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem.
58.Pemugaran Bangunan Gedung yang dilindungi dan dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali Bangunan Gedung ke bentuk aslinya.
59.Site Plan adalah perencanaan lahan secara menyeluruh meliputi tapak bangunan dan infrastruktur lingkungan.
60.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api dan jalan kabel. ----L Ir\\ 1 .l" _l --- ------------- ~ _r ----~ __ J __ Pasal 6

(1)Fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun, dan rumah tinggal sementara.
(2)Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, bangunan kelenteng, dan bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya.
(3)Fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi Bangunan Gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, Bangunan Gedung tempat penyimpanan, dan Bangunan Gedung tempat penangkaran atau budidaya. ( 4) Fungsi sosial dan budaya se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6

BAB II

ASAS,TUJUANDANRUANGLINGKUP

Pasal 5

( 1) Fungsi dan klasifikasi bangunan merupakan ketetapan pemenuhan persyaratan teknis bangunan, baik ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya maupun keandalan bangunannya.

(2)Fungsi Bangunan Gedung terdiri dari:
1. a.fungsi hunian;
2. b.fungsi keagamaan;
3. c.fungsi usaha;
4. d.fungsi sosial dan budaya;
5. e.fungsikhusus;dan
6. f.Lebih dari satu fungsi. BABIII FUNGSIDANKLASIFIKASIBANGUNAN
(2)Untuk Bangunan Gedung fungsi khusus, dalam hal persyaratan, penyelenggaraan dan pembinaan tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka harus mengikuti Peraturan Pemerintah yang mengaturnya. Klasifikasi bangunan terdiri atas:
1. a.tingkat kompleksitas, yang meliputi:
  1. 1.Bangunan Gedung sederhana;
  2. 2.Bangunan Gedung tidak sederhana; dan
  3. 3.Bangunan Gedung khusus.
2. b.tingkat permanensi, yang meliputi:
  1. 1.Bangunan Gedung permanen;
  2. 2.Bangunan Gedung semi permanen; dan
  3. 3.Bangunan Gedung darurat atau sementara.
3. c.tingkat risiko kebakaran, yang meliputi:
  1. 1.tingkat risiko kebakaran tinggi;
  2. 2.tingkat risiko kebakaran sedang; dan
  3. 3.tingkat risiko kebakaran rendah.
4. d.zonasi gempa, yang meliputi:
  1. 1.zona I/rendah;
  2. 2.zona II/ sedang;
  3. 3.zona III/tinggi; dan
  4. 4.zona IV/ sangat tinggi
5. e.tinzkat risiko barriir. vane: melinuti:

Pasal 7

(5)Fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/ a tau mempunyai risiko bahaya tinggi yang meliputi Bangunan Gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
(6)Bangunan Gedung lebih dari satu fungsi dengan fungsi utama kombinasi lebih dari satu fungsi dapat berbentuk:
1. a.bangunan rumah dengan toko (ruko);
2. b.bangunan rumah dengan kantor (rukan);
3. c.Bangunan Gedung mal-apartemen-perkantoran;
4. d.Bangunan Gedung mal-apartemen-perkantoran-perhotelan; dan
5. e.Bangunan Gedung sejenisnya. --1-+----- .....-""- .... 1,. 1_·_ 1------- -1--1.- -- -- ..L _, -

Pasal 8

(1)Suatu bangunan dapat memiliki lebih dari satu fungsi.
(2)Fungsi dan klasifikasi bangunan harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam rencana tata ruang yang berlaku.
(3)Fungsi dan klasifikasi bangunan diusulkan oleh pemilik bangunan dalam pengajuan permohonan IMB.
(4)Fungsi bangunan bukan gedung yang memerlukan IMB terdiri dari:
1. a.tower dan atau menara telekomunikasi;
2. b.reklame jenis billboard dan megatron;
3. c.Anjungan Tunai Mandiri {ATM);
4. d.sclupture/tugu, tiang bendera;
5. e.aksesoris jalan meliputi : shelter, jembatan penyeberangan dan gapura;
6. f.jembatan dan/ atau talud;
7. g.kolam renang;
8. h.bangunan pengolah air;
  1. 1.dinding penahan tanah dan/ atau pagar;
9. f.lokasi, yang meliputi:
  1. 1.Bangunan Gedung di lokasi padat;
  2. 2.Bangunan Gedung di lokasi sedang; dan
  3. 3.Bangunan Gedung di lokasi renggang.
10. g.ketinggian, yang meliputi:
  1. 1.Bangunan Gedung bertingkat tinggi;
  2. 2.Bangunan Gedung bertingkat sedang; dan
  3. 3.Bangunan Gedung bertingkat rendah
11. h.kepemilikan, yang meliputi:
  1. 1.Bangunan Gedung milik Negara;
  2. 2.Bangunan Gedung milik badan; dan
  3. 3.Bangunan Gedung milik perorangan.
  4. 1.letaknya menurut jalan, yang meliputi:
  5. 1.bangunan di tepi jalan Arteri;
  6. 2.bangunan di tepi jalan Kolektor;
  7. 3.bangunan di tepi jalan antar Lingkungan {lokal)dan
  8. 4.bangunan di tepi jalan lingkungan.

Pasal 11

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:

a.status hak atas tanah, dan/ atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah / pengelola tanah;
b.status kepemilikan bangunan; dan
c.perizinan bangunan.

Pasal 10

( 1) Setiap orang atau badan dapat memiliki bangunan a tau bagian bangunan.

(2)Setiap bangunan wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan.

BAB IV

PERSYARATANBANGUNANGEDUNG

Pasal 9

(1)Fungsi dan klasifikasi bangunan dapat dilakukan perubahan.
(2)Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW,RDTRKdan/atau RTBLyang berlaku.
(3)Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan.
(4)Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Tim Ahli Bangunan Gedung kecuali bangunan fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah.
(5)Pemerintah daerah menetapkan fungsi dan klasifikasi bangunan berdasarkan rencana tata ruang yang berlaku, kecuali fungsi khusus bangunan.

Pasal 15

Bagian Ketiga Persyaratan Teknis Bangunan

Isi peraturan

Teks96PDFHirarki

Memuat teks peraturan…