DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 November 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Perubahan atas Perda No. 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 ten tang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
a.bahwa untuk melakukan penataan kembali terhadap struktur dan besarnya tarif retribusi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan prinsip-prinsip retribusi yang baik dan tepat, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Menimbang BUPATI SAROLANGUN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA PERATURANDAERAH KABUPATENSAROLANGUN NOMOR t' TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANDAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIANKEKAYAANDAERAH BUPATISAROLANGUN PROVINS! JAMBI I Mi~JfJT PERATURJ.\N DAER AH I 2
1. 2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. 6.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2); [_[!~~UT PERATURAN DAER AH / ---·- 3 ( 1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 16A

1.Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2.Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2) diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIANKEKAYAANDAERAH. ATASPERUBAHANTENTANGDAERAHPERATURANMenetapkan MEMUTUSKAN: BUPATI SAROLANGUN dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENSAROLANGUN Dengan Persetujuan Bersama f Mlr~UT PERATURAN DAERM-1 I 4 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN PROVINS! JAMBI: ( t /2016) LEMBARANDAERAH KABUPATENSAROLANGUN TAHUN 2016 NOMOR "f. Diundangkan di Sarolangun pada tanggal ~8 NOvem her 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, THABRCf:oZALI ARIEF MUNANDAR TELAH DITELITI KEBENARANN A j I ::lOL~/13Tmsl KABAG HUKUM SETOA • ~a 1 ----- 2, AHMADNASRJ SH I_ NIP. . NIP. 1967mo 19!17031004 k,12016 Ditetapkan di pada tanggal Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun. memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempedomani peraturan perundang-undangan. IMINIJT PERATURAN OAERJ.\H I Pembina Utama Madya NIP.19591202 198002 1 001 SEKRETARIS DAERAH · KABUPATEN SAROLANGUN, Nomor 1 Tahun 2016 Seri Tanggal ~ /\IOVRrYlber 2016 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TENTANG TAHUN 2016NOMOR 7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NornorSeriNomor r Tahun 2016 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN c 0 l> :::0 )> l> s:: "';:;; z ~ ""rT1 z G) c ""c :::0 l> z ""rT1 "'vi z G) l> z c s:: "')> :i: >.... + ~ :i:: 6 s ""~ m "' V> m o s C- l> s: "C O ~;:,, c Gl - )> -i z c- ~ "' ~ z"" z t: ~ S: ~ ?;; :::,, c )> :,, F! z z m i!,.... :.., m ~ s "C l> z 8 z -i 0 :i:: '"5· <T ~ '"a. '"::, n '"=;· "' r,)> 0 z:;; c vi c;;; ~z )> 0 z.., l> ,- ;;; z 0;::: :;j m ~~ Cm s: z c ;; ~c ~ ::;! ~n zO Gl ::;; o- s :i:: )> z .,, '"3 "O ~ J~ji :J J ~ ~ m p eo -- ~ :> 'C "'O "'O "'O "'O c:11) ~ ~ ~ ~ ~ ;;i :::0..... ., "' "' "' "' "' a V\ "' V\ "' V\ "'O --i z z "' .,., "' >~ "'O s:: --i --i V\ V\ z z s:: s:: s:: "' "' "' "' "' ~ "' "' "' ~ > N "' "' " N :ii:0 c: 11) c: or ~ ~ 0 0 ::r c: 0 3 :r 11) 3· "' "' "' ;;;' ~ 0 0 .. !!!.. .. .;;· m !!i c: ~ !!!.. Q "' ~ ~ m g ;;;' :, Q a iil 2.. 3 ~ m "' .. .. tr .;;- a. '"" ::r !:!? 5· "' Ql c:, !!!.. !!!.. ...., (J.I g 0 ~ ~ :, .. 3 c· c· "' 3 Ql 3iil ~ a: ~ " [ tr r::T :, c· " .. :, Ql e 3 ~ 3 -;;, :, "'O ;:;: 5· a. "'O 2 [ "' a: a: :, :, !!!.. Ql N c· z §. Ql 11) e ;:; 3 3 c: Ql Ql Ql Ql:, vi vi Ql 11) iii' > 3 - 3 c· !c. m > :, a. ~ "' a. ;:;: 0 11) r::T Ql Ql :§ 11) "ti "" 2.. 3 :, "' 3 :8 V\ - ~ ::r ~ a (IQ 0 0 n ;:i r::T Ql z ~ :, Ql ,= c· ('") n 3 0 .;, ~ c· "' Ql "' .=! ~ Ql ~- g 3 c: .£':: n vi z :r s:: 3 - 0 .;, Ql 3 --i r::T :, --i.. 11) ~3 ::r CJQ = (IQ £ - ~ n ~ - ~11) r::T 0 Ql 3 .s ~ ~ - 2.. - ~ "':, Ql ~ -· z (J.I ~ l ~ ~ ~ -;:, ;;i (IQ 3 - c: z !!!. - E "' ~ :r ..2. !c. -g ~ ...., ~-V\ ~ > ?':, 0 "'O .a .. .. iil :, 3 0 ;;;' ~ ~ :, ~.. 0 :, :, r- ;;;' 3 0 .. ~ ~ .. 3 ;;; !!!.. ~ '""

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…