DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016, antara lain mengenai Tujuan penyertaan modal, Nilai Penyertaan Modal, Perencanaan dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Sarolangun perlu dilakukan penambahan; Kabupaten Sarolangun pada PerusahaanDae rah

c.bahwa penyertaan modal yang diberikan Pemerintah
b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/ daerah/ swasta ditetapkan dengan peraturan daerah; bahwa untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Sarolangun kepada masyarakat Sarolangun diperlukan adanya peningkatan sarana, prasarana, dan kinerja perusahaan melalui Penyertaan modal Pemerintah Daerah; a. BUPATI SAROLANGUN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA DARI TAHUN 2012 SAMPAI DENGAN TAHUN 2016 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKO BATUAH PENYERTAANMODAL PEMERINTAH DAERAH PADA TENTANG NOMOR !3 TAHUN 2015 PERATURAN DAERAH KABUPATENSAROLANGUN ·BUPATISAROLANGUN PROVINS! JAMBI Menimbang I --"'- --...."' __.. /
1. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran
2. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
3. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; l.Mengingat :. '7 o~-,.T.o-+.,-,....-.- l\K"rl,.,.1 ,..,.,1,..,.1,....1-,, in.c't.+..;,,.....,_ ,,,, ....... kn ,-1 ....... 1 ...... _ ---··--+-1---- -----l-1 _J 1_
5. 6.Modal Daerah adalah kekayaan daerah {yang belum dipisahkan) baik berbentuk uang maupun barang yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang antara lain tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak - hak lainnya.
6. 5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun. yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Sako Batuah adalah Perusahaan Daerah yang melakukan pengelolaan dan penyaluran air minum di Kabupaten Sarolangun.
7. 4.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun
8. 3.Bupati adalah Bupati Sarolangun.
9. 2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daer.ah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. 1.Daerah adalah Kabupaten Sarolangun. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATISAROLANGUN Dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENSAROLANGUN Dengan Persetujuan Bersama

(1)Jumlah keseluruhan nilai aset dan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 44.880.404.547,- (Empatpuluh empat milyar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus em pat ribu lima ratus em pat puluh tujuh rupiah).

BAB I

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH .DAER.AH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUMTIRTASAKO BATUAH.

Pasal 4

NILAIPENYERTAANMODAL BABIV

(2)Modal yang disertakan pada PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun merupakan kekayaan .yang dipisahkan. ( 1) Penambahan Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun dilakukan dalam bentuk uang tunai dan/atau aset yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 3

PENYERTAANMODAL

(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, maka
(1)Penambahan Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Sako Batuah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan daerah.

BAB III

- - -- - - ~ penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAMTirta Sako Batuah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang saling menguntungkan.

Pasal 2

TUJUAN

8.Direktur PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun disebut Direktur PDAMTirta Sako Batuah Sarolangun. {2} Perencanaan/penganggaran penyertaan modal pada PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi tugas pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.

(3)Penyertaan modal dilakukan oleh PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun dengan mekanisme penyampaian proposal penyertaan modal kepada pemerintah kabupaten Sarolangun. {4} Pemerintah melakukan proses dan tahapan perencanaan/penganggaran penyertaan modal setelah usulan proposal penyertaan modal PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun.
(5)Bupati melalui SKPD pengelola penyertaan modal meneliti usulan penyertaan peraturan modal dalam penyertaan tahapan
(1)Proses dan tahapan perencanaan/penganggaran merupakan suatu tahap proses dan perencanaan/penganggaran daerah menurut mekanisme perundangan yang berlaku.

Pasal 7

a.Laba 70 untuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sarolangun; dan
b.Laba 30 untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.

(5)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setiap tahun setelah APBD disahkan dan sekurang-kurangnya memuat Besaran Laba Pertahun 70-30 : {3) Laba yang didapat Pemerintah Daerah dari Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun diberikan setiap tahun sepanjang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun memperoleh keuntungan.
(4)Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Pembahasan Bersama (RPB) dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal kepada PDAMTirta Sako Batuah Sarolangun. {2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi pemantauan/monitoring, evaluasi dan pengendalian.

BAB VI

PERENCANAANDANEVALUASI

Pasal 9

BABVII PEMBINAANDANPENGAWASAN {l ] Evaluasi penyertaan modal dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi tugas pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.

(2)SKPD pengelola penyertaan modal wajib menatausahakan dan memelihara dokumen penyertaan modal pada PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)SKPD pengelola penyertaan modal wajib membuat laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan penyertaan modal pada PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun dan disampaikan kepada bupati. {4) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 8

{6) Ketentuan mengenai penunjukan SKPD .pengelola, proposal, proses dan tahapan perencanaan/penganggaran penyertaan modal pada PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun sebagaimana dimaksud pada ayat {2), ayat {3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan bupati. {7) Penyertaan modal yang dilakukan tidak boleh menghambat, menganggu dan memperlambat program pemerintah daerah tahun anggaran yang sedang berjalan.

(8)Bupati dapat menyetujui atau menolak usulan penyertaan modal kepada PDAMTirta Sako Batuah Sarolangun. NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINS!JAMBI : 9 TAHUN 2015 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015 NOMOR 9 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, THA~OZALI Diundangkan di Sarolangun pada tanggal !6Nop.em6<E'r 2015 CEKENDRA Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal fC:, tvopem6rz, 2015 ~AROLANGUN, '- ___,_....,..,...,,.,,._ , ~"-':,/ •'- TELAH DIT:LITI KEBENARANNYA -- . KA. OIN/.S / ISTA'l3! KABAG iiUKUM SETDA TGL ---·-· c::;::::;.a: ::::>" AHMAD NASRI~ SJ.!. NIP. NIP. 196711101997031 004 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Dalam ketentuan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Penyertaan modal Daerah dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/ atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/ atau BUMD. Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sumber Modal BUMD terdiri atas penyertaan modal Daerah, pmjaman, hibah, dan sumber modal lainnya. Sumber modal lainnya adalah kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham. Penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Perda. Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD. Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal. Nilai riil diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk menambah, membina dan memupuk sumber pendapatan daerah melalui usaha-usaha penyertaan modal, maka Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu menambah penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum dimaksud. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah I. PENJELASANUMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR !3 TAHUN2015 TENTANG PENYERTAANMODALPEMERINTAHDAERAHPADA PERUSAHAANDAERAHAIR MINUMTIRTASAKOBATUAH DARITAHUN2012 SAMPAIDENGANTAHUN2016 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR!}

BAB VIII

- --.....

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…