DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (LLPADS), antara lain: nama, objek, subjek; penganggaran; pengelolaan LLPADS; penerimaan dan penyetoran; penatausahaan dan akuntansi; pembinaan dan pengawasan; penyidikan; ketentuan pidana

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

c.bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah · sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undan~-Undan~ Nomor 23 Tahun 2014 tentan~ · Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada peraturan perudang-undangan.
b.bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor ·- 'Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 285 Ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua .Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sumber pendapatan daerah salah satunya adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; I '-- BUPATI SAR..Q-LANGUN, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA LAIN-LAINPENDAPATANASLI DAERAH YANGSAH PERATURANDAERAH KABUPATENSAROLANGUN NQMOR g TAHUN 2016 TENTANG BUPATISAROLANGUN PROVINSI JAM'.Bf / . 2 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH. MEMUTUSKAN: BUPATISAROLANGUN dan Menetapkan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENSAROLANGUN Dengan Persetujuan Bersama

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l 945;
2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Mengingat 3
1.Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai urisur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan Perseroan lainnya, BUMN,atau BUMDdengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap, serta bentuk Badan Usaha lainnya.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh Bupati untuk mengelola atau melakukan pungutan atas penerimaan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan AsliDaerah yang sah.
8.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten S.arolangun.
9.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPADSyang sah adalah pendapatan asli daerah diluar pajak daerah, /'-, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
10.Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, termasuk pemungut atau pemotong Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
11.Hasil penjualan aset tetap daerah adalah merupakan penerimaan atas hasil penjualan barang milik daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak, antara lain berupa bongkaran gedung/Kantor, kendaraan bermotor, rumah dinas dan barang inventaris milik daerah lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12.Jasa Giro adalah penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli yang sah yang berasal dari hasil penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk rekening baik yang dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Daerah dan 4

(1)LLPADS merupakan Pendapatan Asli Daerah, di luar hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang telah ditetapkan;
(2)Objek LLPADSsebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;

Pasal 2

13.Sumbangan Pihak dari Pihak Lain adalah penerimaan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang berasal dari pemberian secara ikhlas dan tidak mengikat, berupa pemberian, hadiah, donasi dan hibah atau lain- lain sumbangan yang diberikan dalam bentuk uang atau disamakan nilainya dengan uang.
14.Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah adalah penerimaan dari LLPADS atas penyetoran/pengembalian secara tunai atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan berdasarkan hasil tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan atau kekayaan daerah.
15.Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Daerah adalah penenmaan dari LLPADSyang berasal dari sejumlah denda atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama.
16.Bunga Bank adalah sejumlah imbalan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di Bank yang di hitung sebesar prosentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang kenakan.
17.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban LLPADSyang sah berdasarkan peraturan perundang- undangan.
18.Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya dapat disebut penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka. 5

(1)LLPADS yang bersifat tetap dan/atau tidak tetap dianggarkan pada SKPKDatau SKPD pemungut.
(2)Penganggaran LLPADS yang tidak dapat diduga dan timbul pada tahun berkenaan bersifat estimasi atau cadangan.

BAB IV

PENGELOLAANLLPADS

Pasal 4

BAB III PENGANGGARAN Subyek LLPADS yang sah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat dari kegiatan Pemerintah Daerah yang berakibat pada adanya pembayaran dalam bentuk sumbangan clan bentuk lainnya kepada Pemerintah.

BAB III

PENGANGGARAN Subyek LLPADS yang sah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat dari kegiatan Pemerintah Daerah yang berakibat pada adanya pembayaran dalam bentuk sumbangan clan bentuk lainnya kepada Pemerintah.

Pasal 3

o.Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
n.bentuk-bentuk lainnya yang merupakan hak Daerah dan/ atau menambah kekayaan Daerah; dan
m.pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
1. 1.sumbangan dari pihak lain;
k.pendapatan dari penyelengaraan pendidikan dan pelatihan; J. tasilitas sosial dan faeilitas umum:
i.pendapatan dari pengembalian atas belanja Daerah yang melampaui batas waktu pengembalian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.jasa giro;
d.pendapatan bunga;
e.tuntutan ganti rugi;
f.keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asmg;
g.komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh Daerah;
h.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
b.hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; 6 Pejabat penatausahaan keuangan SKPKD dan SKPD wajib melaksanakan akuntansi atas penerimaan dan penyetoran LLPADSsesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

(3)Bendahara Penerimaan melaksanakan penatausahaan penerimaan, penyimpanan, dan penyetoran ke Kas Umum Daerah atas uang Daerah yang bersumber dari LLPADS.
(2)Kepala SKPD melaksanakan penatausahaan pemungutan LLPADS.
(1)Kepala SKPKD melaksanakan penatausahaan pengelolaan LLPADS serta penerimaan dan penyimpanan uang daerah yang bersumber dari LLPADS.

Pasal 7

c.Penyetoran LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Kas Umum Daerah paling lama 1 x 24 jam. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur LLPADS yang sah disesuaikan denganjenis atau sumber LLPADSyang sah tersebut sebagai berikut:
a.Penerimaan LLPADS dapat melalui Bendahara Penerimaan pada masing-masing SKPD atau langsung ke Kas Umum Daerah.
b.Penerimaan LLPADS yang melalui Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah;

BAB VI

PENATAUSAHAANDANAKUNTANSI

Pasal 6

BABV PENERIMAANDANPENYETORAN ( 1) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah:

a.menetapkan bentuk-bentuk LLPADS pada setiap awal tahun anggaran; dan; b, menetapkan besaran penerimaan atas bentuk-bentuk LLPADS;

(2)Ketentuan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan pengelolaan LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

7 pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; buktibah anmendapatkanuntukpenggeledahan

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 10

(1)PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
(3)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
1. a.menenma, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan terse but menjadi lengkap dan jelas;
2. b.meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
3. c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
4. d.memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
5. e.melakukan . ,___,, ( 1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan atas penerimaan LLPADS oleh SKPD secara fungsional dilaksanakan oleh SKPKD.
(2)Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan penerimaan LLPADS oleh pejabat dan/ atau pegawai pada SKPD secara fungsional dilakukan Kepala SKPD berkenaan.
(3)Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan uang Daerah yang bersumber dari LLPADS oleh Bendahara Penerimaan SKPKD dan SKPD secara fungsional dilakukan Bendahara Umum Daerah.
(4)Tata cara pembinaan dan pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

BAB VII PEMBINAANDAN PENGAWASAN 8 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak lain yang menjadi dasar diperolehnya basil LLPADS dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya kesepakatan tersebut serta semua sumber-sumber LLPADS yang selama ini telah diterima dan diakui sebagai penerimaan bukan pajak Daerah, bukan retribusi Daerah, dan bukan basil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tetap dinyatakan sebagai LLPADS. BABX KETENTUANPERALIHAN

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…