DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini Mengatur Mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Meliputi Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan DPRD; Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Anggota DPRD; Ketentuan Lain-Lain

Isi peraturan

Pasal 2

PENGHASllAN, TUNJANGANKE:SEJAHTERAAN,DANUANG JASA PENGABDIANPIMPfNANDANANGGOTADPRD BABU

7.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun.
8.Peraturan Daerah yang sclanjumya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun.
9.Kemampuan Keuaogan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemarnpuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghirungan besaran tunjangan lromunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
10.Tunjaogan Komunikasi lntensif adalah uang yan& diberikan setiap bulan uotuk peningkatan kioerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
11.Tunjangao Reses adalah uang yang diberikao setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dao anggota DPRD.
12.Dana Operasiooal Pimpinao DPRD yang sclanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan k.epada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasionaJ yang berkaitan dengao representasi, pelayanan, dan kebucuhan lain guna melancarkan pelaksa.naan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari,
13.Anggarao Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

(1)Tunjangan alat keJengkapan dan tunjangan alat kelcngkapan Jain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) buruI a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat keleng)<apan lain.
(2)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen);dan
4. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan kerua DPRD.

Pasal 7

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {I) hwuf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (serarus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

Vang paket sebagaimana dimaksud da)am Pasal 2 ayat (1) hwuf a angka 4 diberikan setiap buJan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 100/o (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 5

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 11) hwuf a angka 2 dan angka 3 diberikan seuap bulan kepada Pimpinan dan AnggotaDPRD. 12) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besamya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Vang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hwuf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Vang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
(3)Vang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
(4)Vang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujub puluh lima persen] dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 3

12) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagairoana dimaksud pada ayat (1) hwuf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraruran perundang-undangan. (I) Tunjangan kcsejahteraan Pimpinan dan Anggota OPRO terdiri atas:

a.jaminan kesehatan;
b.jaminan kecelakaan kerja;
c.jaminan kematian;dan
d.pakaian dinas dan atribut.

(2)Sclain tunjangan kcsejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan bcrupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; b, keodaraan dinas jabatan; dan
2. c.belanja niroah tangga.

Pasal 9

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota OPRD Bagjan Kedua (II Tunjangan komunikasi intcnsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf b angka l dibcrikan setiap bulan unruk peningkatan kincrja kepada Pimpinan dan Anggota DPRO.
(2)'l'unjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan AnggotaOPRD.
(3)Tunjangan komunikasi intcnsif dan runjangan reses dibcrikan sesuai dengan kemampuan kcuangan daerah.
(4)Kemampuan kcuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhirungan atas besaran pendapatan umum daerah diku.rangi dengan bclanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggj, sedang, dan rendah.
(5)Pemberian tunjangan korounikasi intensif dan tunjangan rcses sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, unruk kelompok kemampuan keuangan daerab:
1. a.cinggi, paling banyak 7 (rujuh) kali;
2. b.sedang, paling banyak 5 (limal kali; dan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali: dari uang representasi ketua DPRD. (61 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan keroampuan keuangan daero.h sebagaimaoa dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana diroaksud pada ayat (I) dan ayat (2) diberikan setama alat kelengkapan lain tcrbcntuk dan mclaksanakan tugas. (l) Rumab negara dan pcdcngka.pannya scrta kendaraan dinas jabatan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan OPRD sesuai stander berdasarkan ketentuan peraturan pcrundang-undangao

Pasal 13

(I) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dao Anggota DPRO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (I) huruf d terdiri atas:

a.pakaian sipil harian disediakan 2 tdua) pasang dalam I {satu) tabun;
b.pakaian sipil resmi disediakao 1 (satu) pasang dalam I (satu) tahun;
c.pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima)lahun;
d.pakaiao dinas harian lengan panjang disediakan I (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
e.pakaian yang bercinlcan khas daerah disediakan I [saru) pasang dalam I (satu) tahun.

(2)Pakaian dinas dan atribut seba.gajmana dimaksud pada ayat (!) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
(3)Ketentuan mengenai standar satuan barga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diarur dalam Peraturan Bupati. Pa.saJ 12 Jaminan kccclakaan kcrja danjaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam .Pasal 9 ayat (1) huruf b dan buruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecclakaan kcrja dan jaminan kematian sesuai deogan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

·(l) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pa.saJ 9 ayat (I) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat [I] juga tennasuk istri dan anak sesuai deogan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain ja.minao kesehaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota OPRO disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di Iuar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan I (satu) kali dalam I (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk Istri dan anak,

Pasal 10

(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPROdapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.runjangan transportasi. (I) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kenclaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi
(2)Dalam hal Pemcrintah Daerah bclum dapat menyediaka.o ruroah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
(3)Tunjangan perumaban dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (JI diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap buJan terhirung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
(4)1'unjangan perumaban scbagaimana dimaksud pada ayat {2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(3)huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pasal 15

(I) Rumah negara clan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat disewabelikan, cligunausahakan, dipindahtangankan, dan/ a tau diubah status hukumnya.

(2)Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidal<dapat diubah.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…