DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 Juli 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini Mengatur Mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retrubusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pemungutan retribusi daerah dilaksanakan dengan prinsip yang baik, berkepastian bukum, berkeadilan. mudah dan efisien;
b.Bahwa berdasarkan purusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XJl/2014 dengan amar pucusan yang mengabulkan gugatan pemohon seluruhnya dan menyatakan bahwa Penjelasan Pasal I 24 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah yang

Menetapkan

menetapkan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2"/o (dua persen) dari NJOP PBB menara telekomunikasi benentangan dengan Undang- Undang Oasar Negara Republik Indonesia. maka perlu membuac formulasi/rumus penghitungan yang jelas terhadap tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahuo 2013 ten tang Retribusi Peogendal.ian Meoara Telekomuoikasi:

c.banwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dao huruf b, perlu menetapkan Peraturan Oaerah rentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 ten tang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; OENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAER...H NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENOALIAN MEN.",RA TELEKOMUN!K1\Sl BUPATI SAROLANGUN PROVINS! JAMB! PERATURAN OAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR f TAHUN2018 TENTANG
1. 5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 temang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l O Indonesia Tahun 201-1 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Uodang Nomor 23 Tabun 2014 ten tang Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); tentang Republik
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg,ara
4. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Neg,ara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5234) I. Pasal J 8 ayat (6) Undang-Undang Oasar Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945:
5. 2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun. Kabupaten Tebo. Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjuog Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana celah d.iubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Neg,ara Republik Indonesia Tabun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Mengingal indeks 1,1b. Luar Kora

(1)Tingkat penggunaan jasa retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama I (satu) cahun. (2l Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (JI ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali dalam I (sarul tabuo.
(3)lndeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Oalam Kora indeks 0,9

Pasal 23

l.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa kecenruan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tabun 2013 renrang Reuibusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Oaerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 Nomor 6), diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURAN DAERAH TENTANO PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDAUAN MENAR.', TELEKOMUNIKASI. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATI SAROI..ANOUN OE\VAN PERWAKIJ..AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANOUN dan Dengan Perserujuan Bersama
1. 8.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 Nomor6): Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 );
2. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 rentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

(2)Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. J,770.000,· per menara per tahun.
(3)Tarif retribusi sebagaimaoa dimaksud pad a ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali sejak Perat:u.ran Daerah iru ditetapkan, dan clilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(4)Penetapan tarif rembusi sebagaimana dimaksud pada ayai (31, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(5)Tata cara penghirungan tarif Retribusi Pengendalian Mcnara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian udak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini. PasaJ 25 (I) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulas, sebagai berikut: Retribusi Pengendalian Menara Telekomumkasi = Hasil Perkalian lndeks Vanabel x Tarif rembusi

3.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: \ l] Prinsip dan sasaran dalarn penetapan tarif retnbusi ditetapkan unruk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telcko.munikasL

(2)Biaya penyediaan jasa sebagaunana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengao kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 24

2.Ketentuan Pasal 24 diubab sehingga berbunyi sebagai berikut:

(5)Indeks variabel pengguna menara ditetapkan sebagai berikut:
1. a.1 [satu] Operator indeks I, I
2. b.2 (dua) Operator indeks I
3. c.Lebih dari 2 (dua) Operator indeks 0.9. indeks 0,9 indeks I.I
4. a.Menara Pole
5. b.Menara Rangka
(4)lndeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut: NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI: ( 1 /2018) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018 NOMOR .1 THABRO Diundangkan di Sarolangun pada tanggaJ 10 jUl.l 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN. CEKENDRA • - 1;;·'''1.lil.~! .u DITELITI lo..tllNAilA~~\ • ~ 11.a...Mr...v. t"'-, Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 10 JUL., 2018 BUPATI SAROLANGUN, ~ , , Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempaiannya dalam Lembaran Daerab Kabupaten Sarolangun. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pa.saJ n Peraturan daerah tentang Retribusi Daerah merupakao peraruran daerah dalam raogka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih dnggi yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Ten tang Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah. dimana dalam ketentuan Pasal 156 ayat (l) disebutkan bahwa Retnbusi Daerah ditetapkan dengan Peraruran Daerah, Dalam Undang-Undang tersebut juga gilongkan jenis-jenis retribusi daerah antara lain retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertenru retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerab yang pentiog guna membiayai pelaksanaan pemerim:ahan daerah dan dalam rangka meniogkatkan pe.layanan kepada rnasyarakat dan kemandirian daerah. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi. pemerataan dan keadilan, peran sena masyarakat, dao akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.. untuk itu pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah hcndaknya dilaksanakan dengao dengan prinsip yang baik, berkepastian hukum, berkeadilan, mudah dan efisien. Sehubungan dengan keluarnya putusan Mahkamab Konstitusi Nomor 46/PUU-Xll/2014 dengan amar putusan yang mengabulkan gugatan pe.mohon seluruhnya dan menyatakan bahwa. Peojelasan Pasal 124 Unda.ng-Undang Nomor 28 l'ahun 2009 Tentang Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah yang menetapkan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2"/o (dua persen) dari NJOP PBB menara telekomunika.si bertentangan dengan Unda.ng-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta. adanya penambahan beberapa objek reuibusi pelaya.nan kesehatan pada puskesmas dan puskesmas pembantu. Untuk itu dipandang perlu untuk membuat formulasi/rumus penghituogan yang jelas terhadap t.arif retribusi pengendalian menara telekomunikasi serta penyesuaian terbadap struktur dan tarif Retribus, pelayanan kesehatan. I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERlJBAHAN ATAS PERATURANDAERAHNOMOR6 TAlilJN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDAUANMENARATEL.EKOMUNJKASl TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR -I, Cukup Jelas.

Pasal 11

Angka 3 Cukup Jelas. Angka 2 Cukup Jelas. , Jumlah petugas yang melakukan pengawasan ke seriap rnenara adalah 4 orang dan melakukan pengawasan terhadap 2 menara per hari, , Pengawasan terhadap mastng-masing rncnara adalah 2 kali daJam I [saru) tahun. Sarolangun berdiri 80 Angka 1 Ayat(l) Cukupjelas Ayat (2) , Dalam Kabupaten menara telekomunikasi. Passi I II. PASAL DEMI PASAL Berdasarkan hal diatas, rnaka periu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 ternang Retribusi Pengendalian Menara 'Telekormmikasi. Peraruran Oaerah ini memuat substansi perubahan terhadap Peraturan Oaerah Nomor 6 Tahun 2013 ten tang Ret:ribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Substansi perubahan dalam Peraturan Daerah ini yaitu pengaruran mengenai dngkat penggunaan Jass, prinsip dan sasaran, serta struktur dan besaran tarif pada retribusi pengendalian menara telekomunikasi. I. Tmnsport.asi l lim 80 hari Rp. 1.500.000,- Rp. 126.600.000,-

2.Uang Harian 4 orang 80 bari Rp. 500.000,- Rp. 160.000.000,·
3.ATK l tahun Rp. 15.000.000,· Rp.15.000.000,- Total Biaya Opcrasional per tahun Rp.301.600.000,- Biaya rata-rata atau tarif retribusi per menara per tabun {80 Rp. 3. 770.000,- menara] Cara menghitung Tarif Retribusi : , Jumlah kunjungan ke menara per tabun = 80 x 2 kali = 160 kunjungan. , Jika dalam 1 (satu) hari = 2 kunjungan, maka untuk 160 kunjungan diburuhkan = 160 : 2 = 80 kunjungan. ,. Maka biaya operasional per tabun adalah sebagai berikut: b) Belanja Bahan Habis Pakai berupa Alat Tulis Kantor (ATK) sebesar @Rp. 15.000.000,/tahun. biaya transponasi rata-rata untuk mengunjungj menara-menara yang terletak di ibukota kabupaten maupun di luar ibukota kabupaten]. , Uang Harian Perjalanan Dinas la'Rp.500.000,/orang/hari [sudah terrnasuk uang makan). (merupakan a) Belanja Perjalanan Dmas: , Biaya transportasi sebesar lirRp.1.582.500.(tim/hari Letak menara tersebar di ibukota kabupaten maupun di luar ibukota kabupaten yang membutuhkan biaya transportasi cukup besar. Pemerintah Kabupaten Sarolangun menetapkan belanja barang dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut: TATA CARA PENOHJTUNOAN TARIF RETRIBUSI PENOENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASL LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANOUN NOMOR 1 TAHUN 2018 TANOOAL JO JUL-I 2018 TENTANO PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANO RETRIBUSI PENOENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASL CEK ENDRA AWWAO "IASq1 '$ _;J 111, uu111~ •d~O, .;: BUPATI SAROLANOUN. A -.--"'I$ u.\8 DJTELlll Kl8E~AR;.~' ""1,111,1 ""81,(;-... GM'"" I 1 ·- Jenis konstruksi menara rangka : indeks 1, 1 Pengguna menara I [satu] operator : indeks 1, I - Maka Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Menara A ; RPMT • Hasil Perkalian lndeks x Tari( Retribusi = 0,9 x 1, 1 x I, I x Rp. 3.770.000,- = Rp. 4.105.530,· : indeks 0,9 Menara A Berada di dalam kota (ibukota kabupaten) Contoh Kasus : &HUAO ~ASAI S-! .H lllT[L1TI ~tBESARAI'~'., ,.,,irw .(A!AG Ht..lllM °"'.. SEKRETARIS DAERAH rUPATEN SAROLANGUN, Ors. H. T~ZALJ, MM Pembina Utama Madya NIP.19591202 198002 J 001 , · -,, Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal lo 1ULl 2018 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KASUPATEN SAROLANGUN NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TeLEKOMUNIKASI PERATUR<\N DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR l TAHUN 2018 TENTANG Nomor 1 Tahun 2018 LEMBAR.\N DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…