DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini Mengatur Mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa bcrda.sarkan pertimbangan sebagaimana dimsksud dalam huruf a dan huruf b pe.rlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pcrubahan Atas Pcraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tabun 2016 Tentang Pembcntukan dan SUsunan Persngkat Daerab; Mengingst : l. PasaJ 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 54 Tabun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupsten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telab diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubaban ates Undang-Undang Nomor 54 Tabun 1999 Tentang pembcntukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupsten Muaro Jambi dan Kabupsten Tanjung Jabung Timur (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Pcrundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234); BUPATI SAROLANGtJN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH TENTANG NOMOR 10 TAHUN 2017 PER...TURA.N DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN BUPATISAROLANGUN PROVINS! JAMB! 2 Dan BUPATI SAROLANGUN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERA1'URAN DAERAH KABUPATEN SAROI..ANGUN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Oaerab Kabupatcn Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tcntang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) diubah sebagai berikut: I. Ketenruan Pasal 2 huruf d diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dcngan Peraturan Daerah ini diben ruk perangkat daerah dengan susunan sebagai beriJcut :

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun mcrupakan Sekretariat Daerah Tipe A, dipimpin olch scorang Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pcngkoordinasian administratif terhadap pclaksanaao tugas pcrangkat daerah serta pelayanan ad.ministratif; Dengan Perserujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH SAROLANGUN
1. 4.Undang-Undang Nomor 5 1'ahun 2014 tcntang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana tclah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik lndooesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepubliJc Indonesia Nomor 5679);
3. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tcntang Perangkat Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor I 14, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5887);
4. 7.Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produ.k Hu.kum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tcntang Pembcnrukan clan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerab Kabupatcn Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5); 3
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun merupakan Sekretariat DPR.D Tlpe B, dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesckrctariatan dan keuangan, mendukung pelaksa.naan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sarolangun serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan o\ch DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c.lnspektora.t Daerah Kabupaten Sarolangun mcrupakan lnspektorat Tlpe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemcrintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pcmbantuan oleb pcra.ngkat daerah;
d.Dinas Daerab Kabupaten Sarolangun mempunyai tugas membantu Bupati daJam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan rugas pembanruan yang diberikan kepada Kabupatcn, terdiri dari:
l.Dinas Penclidil<andan Kebudayaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pendid.ika.ndan bidang kebudayaan;
1. 2.Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Tipe B menyelenggaral<an urusan Pemerintahan bidang kepemudaan, olabraga dan bidang pariwisata;
2. 3.Dinas Kesehatan dengan Tipe A menyelenggara.lranurusan Pemcrintahan bidang kesehatan;
3. 4.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 5.Dinas Perwnahan, Kawasan Pennnkiman dan Pertanahan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintaban bidang Perumahan dan Kawasan Pennukiman dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
5. 6.Dinas Sosial dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintaban bidang sosial;
6. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dcngan Tipe B mcnyelcnggarakan urusan pemcrintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Tra.nsmigrasi;
7. 8.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bereneana dengan Tipe A menyclcnggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga. Berencana;
8. 9.Oinas Pemberdayaan Pe,empuan dan Perlindungan Anal< dengan 'l'ipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. 10.Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
10. 11.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
11. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Pemcrintahan Desa;
12. 13.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 4 Pasal lSA Pada saat muJai berlakunya peraturan daerab ini, pejabat yang ada tetap mcnduduki jabatannya dan mclaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan peraruran daerab ini
13. 14.Din as Perpustakaan dan Arsip Oaerah dengan Tipe B menyclenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan Daerah dan kearsipan;
14. 15.Dinas Lingkungan Hidup dengan Tlpe A menyelenggarakan urusan pemeriotahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
15. 16.Dinas Komunikasi dan lnfonnacika dengan Tlpe A menyelenggarakan urusan pemeriolaban bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
16. 17.Dinas Koperasi, Usaha Mil<ro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan Tlpe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha Mikro, kecil dan menengah dan urusan pemeriotahan bidang peridustrian dan bidang perdagangan;
17. 18.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan bortikultura dan sub urusan perkebunan;
18. 19.Dinas Petemakan dan Perikanan dengan Tlpe A menyclenggarakan urusa.n pemcriotaban bidang pertanian sub urusan petemakan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
19. 20.Dinas Perhubungan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan bidang perhubungan;
20. 21.Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan dengan Tlpe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Kebakaran;
21. 22.Satuan Polisi !'among Praja dengan Tipe B menyclenggarakan sub uru.san ketentraman dan ketcrtiban umum;
e.Badan Oaerah Kabupaten Sarolangun merupakan Badan Oaerah mempunyai tugas memhantu bupati dalam melaksa.nakanfungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerab dcngan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Pcrencanaan dan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Oaerab dengan Tlpe A mclaksanakan fungsi pcnunjang bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. 3.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Oaerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan SUmber Daya Manusia dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatiha n;
5. 2.Diantara PasaJ 15 dan Pasal 16 disisipkan I (satu) Pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut: 5 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN PROVINS! JAMB!: ( 10 /2017) LEMBARAN OAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2017 NOMOR 10 Diundangkan di Sarolangun pada tanggal 21 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, Hd THABRONJ ROZALI Ditctapkan di Sarolangun pada tanggaJ 21 Desember 2017 BUPATI SAROLANGUN, ttd. CEKENDRA Pasal II Peraturan Daerah ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. Agar sctiap orang mengetabuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan Oaerah ini dengan penempatannya deism Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…