DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) meliputi Ketentuan Umum, Jumlah Penyertaan Modal, Sumber Pembiayaan, Ketentuan Pelaksanaan, serta Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, memperkuat struktur permodalan, serta meningkatkan pendapatan asli daerah, dipandang perlu untuk melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda);
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 tentang 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda);

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang tentang Badan Usaha Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 13. 14. 15. 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 5); Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN Menetapkan dan BUPATI SAROLANGUN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI (PERSERODA).

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.

(1)2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Bupati adalah Bupati Sarolangun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) yang selanjutnya disebut Bank Jambi adalah BUMD Provinsi Jambi yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan uang maupun barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah kepada Bank Jambi.

BAB II

JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sarolangun kepada Bank Jambi sebesar Rp162.500.000.000,- (seratus enam puluh dua miliar lima ratus juta rupiah). Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada Bank Jambi sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp68.617.683.000,- (enam puluh delapan miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.1999 s/d Tahun 2012 sebesar Rp. 11.237.560.893,-
b.Tahun 2013 sebesar Rp. 6.000.439.107,-
c.Tahun 2014 sebesar Rp. 7.500.000.000,- (3 1 @)
d.Tahun 2015 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
e.Tahun 2016 sebesar Rp. 5.262.000.000,-
f.Tahun 2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
g.Tahun 2023 sebesar Rp. 8.617.683.000,-
h.Tahun 2024 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
i.Tahun 2025 sebesar Rp. 5.000.000.000,- Pemerintah Daerah melakukan kewajiban sisa penyertaan modal kepada Bank Jambi sebesar Rp93.882.317.000,- (sembilan puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), yang direncanakan penyetoran dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:
a.Tahun anggaran 2026 sebesar Rp18.776.463.400;
b.Tahun anggaran 2027 sebesar Rp18.776.463.400; Tahun anggaran 2028 sebesar Rp18.776.463.400; Tahun anggaran 2029 sebesar Rp18.776.463.400; dan
e.Tahun anggaran 2030 sebesar Rp18.776.463.400;. e o

BAB III

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 3

Sumber pembiayaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berasal dari APBD Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Tahun Anggaran 2030.

BAB IV

KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Jambi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bupati melaporkan pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun. Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 30 Desember 2025 BUPATI SAROLANGUN, ttd HURMIN Diundangkan di Sarolangun pada tanggal 30 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, ttd MUHAMAD ARIEF RH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2025 NOMOR 10 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI: (11-90/2025) I 1L PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI (PERSERODA) UMUM Dalam rangka mendukung peningkatan modal inti PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) agar mampu memenuhi ketentuan perbankan serta memperkuat fungsi intermediasi, Pemerintah Kabupaten Sarolangun memandang perlu melakukan penyertaan modal. Penyertaan modal ini juga bertujuan untuk:

a.memperkuat struktur permodalan Bank Jambi sehingga dapat meningkatkan daya saing dan kinerja perusahaan;
b.meningkatkan penerimaan dividen yang pada akhirnya menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
c.mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui perluasan pembiayaan sektor produktif dan UMKM. Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Dimaksudkan untuk menegaskan bahwa penganggaran penyertaan modal harus ditetapkan setiap tahun melalui mekanisme APBD. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Laporan pertanggungjawaban penyertaan modal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 10

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…