DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini Mengatur Mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Sarolangun serta untu k mensinkronkan program dan kegiatan Pemerintah Pusat maka diperlukan penambahan unsur Pariwisata pada nama Organisasi Perangkat Daerab Dinas Kepemudaan dan Olahraga menjadi Dmas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga:
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurur b. perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerab Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomo~ 1 BUPATI SAROLANGUN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PE:RATURANDAERAH KABUPATENSAROLANGUN NOMOR ~ TAHUN 2018 TENTANG PE:RUBAHAN KEDUA ATAS PERATURANDAERAH KABUPATENSAROLANGUN NOMOR5 TAHUN 2016 TENTANGPEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGK.\TDAERAH ~ BUPATISAROLANGUN PROVINS! JAMBI 201~ 2 Daerab Kabupateo Sarolangun Nomor IO tahun 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubab dengan Undang- Undang Nomor J 4 Tabun 2000 temang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Teniang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3969);
3.Undang-Uodang Nomor 12 Tabun 2011 Tentang Pembentukan Peraruran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuo 2014 Nomor 6, Tambahan Lemba.ran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5494):
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintabao Daerab (Lembaran Negara Republik lodonesia Tahuo 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarao Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubaban Kedua Atas Undang-Undaog Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint.ahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturao Pemerintab Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembenrukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8.Peraturan Daerab Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembenrukan dan Susunan Perangkat Daerab (Lembaran Daerab Ka bu pat.en Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagatmana telah diubah dengan Peraturan 3 rugas )< urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan pembantuan oleb perangkat daerah; Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekrelariat Daerab Kabupaten Sarolangun merupakan Sekretariar Daerah Tipe A. dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang mempunya.i rugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terbadap pelaksanaan rugas perangkat daerah serta pelayanan administratif:
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun meru pakan Sekretariat DPRD Tipe B. dipirnpin oleh seorang Sckretaris DPRD yang mempunya.i tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariaran dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupateo Sarolangun serta menyediakan dan mengoordinaslkan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRO dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan; c, lnspektorat Oaerah Kabupaten Sarolangun merupakan lnspektorat Tipe A mempunyai rugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan

Pasal 2

Pasal I Ketentuan dalam Pasal 2 Huruf d Angka 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Oaerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) diubah sebagai berikut: MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATENSAROLANGUN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT OAERAH. BUPATISAROLANGUN Dan Dengan Perserujuan Bersama DEWAN PER\VAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN SAROLANGUN tentang Perubahan Atas Peraruran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerab Kabupaten Sarolangun Tabun 2017 Nomor 1 O); •

d.Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun mempunyai rugas membanru Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerab dan rugas pembantuan yang dJoerikan kepada Kabupaten, terdiri dari: J. Dinas Pend.idikandan Kebudayaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
1. 2.Dinas Pariwisata, Kcpemudaan dan Olahraga dengan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pan'wisata, bidang Kepemudaan dan bidang Olahraga;
2. 3.Dinas Kesehatan deogan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
3. 4.Dinas Pekerjaan Umum dao Penaraan Ruang dengan Tipe A menye\enggarakan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 5.Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Tipe B menyelenggarakao urusan pemerintahan bidaog Perumahan dan Kawasan Permukimao dao urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
5. 6.Dinas Sosial dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang sosial;
6. 7.Dinas Tenaga Kel)a dan Transmigrasi dengan Tipe B menyelenggarakao urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
7. 8.Dinas Pengendalian Pcnduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk clan Keluarga Berencana;
8. 9.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlinduogan Anak; I 0. Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
9. 11.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe C cnenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan; J 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B Menyeleoggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Pemerintahan Desa; ~ 5 dan fung~ melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan;
e.Badan Daerab Kabuparen Sarolangun merupakan Badan Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksaoakan fungsi penunjang urusan pemenntahan yang meojadi kewenangan daerah kabupaten, terdiri dari: I. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tlpe A
1. 13.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. 14.Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerab dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpusrakaan Daerah dan kearsipan: LS. Dioas Llngkungan Hidup deogan Tipe A menyelenggarakan urusan pemeriotahan bidaog Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan:
3. 16.Dinas Komunikasi dan lnfonnatika dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komuoikasi dan infonnatika, bidang persaodian dan bidang statistik:
4. 17.Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengab. Perindustrian dan Perdagangan dengao Tipe B menyelenggarakan urusao pemerintahan bidang koperasi, usaha Mikro. kecil dan menengab dan urusan pemerintahan bidang peridustrian dan bidang perdagangan;
5. 18.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebuoan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan bortikultura dao sub urusan perkebunan;
6. 19.Dioas Petemakan dan Peri.kanan dengan Tipe A menyelengga.rakan urusan pemerintaban bidang pertanian sub urusan peternakan dan urusan pemerintabao bidang kelautan dao perikanan:
7. 20.Dinas Perhubuogan dengan Tipe C menyelenggarakan urusao bidang perhubungan;
8. 21.Dinas Pcmadam Kebakara.o dan pen) elamatan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kerentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Kebakaran;
9. 22.Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe B menvelenggarakan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum. 6 NOMOR REG!STRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN S...ROL.>\NGUN PROVINS! JAMB!: ( J /2018) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SARO!.i\NOUN TAHUN 2018 NOMOR THABRO I ROZAU Diundangkan di Sarolangun pada tanggal IQ SUI-I 2018 SEKRETARIS DAER<\H KABUPATEN SAROL.ANOUN. CEK ENDRA - Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 19 'J'~LI 2018 ~AROLANOUN, TtLAO OlTELITI lt8i:PIAIAN1'Y.~ ,.-..,. fMN,IUQ.IION,- 1'.\ . _-,--- AHUAO NASA.I SH 'JIP 1111,tff/Hlt lftll):JIit-;J PasaJ n Peratu.ran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundaogkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerab ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.
10. 2.Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A melaksanakan rungs, penunjang bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
11. 3.Sadan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi pcounjang pengelolaan pendapatan:
12. 4.Sadan Kepegawaian dao Pengembangan Sumber Daya Maousia dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Ors. H. THAB NI ROZALI MM Pembina tama Madya NIP.19591202 198002 I 001 SEKRETARIS D.<IBRAH K.'\BUPATEN SAROLANGUN, T.l'.LAB DfTELll I ltl£1(ARA~~ r" 11 Dil\ll11119 w,,.;..-QN,- JI - - c ·~o,.-o frril.\SIU SK NIP "'If IS4'llt~ 1!1tU :;t t Diundangkan dalam Lembaran Oaerah Kabupaten Sarolangun Nomo.r .:i Tahun 2018 Tanggal 18 ]111.t 2018 NOMOR ;J. TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG P!;;MBENTUl<AN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN Nomor ~ Tahun 2018 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…