DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKO BATUAH KABUPATEN SAROLANGUN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan

Mengingat

Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3969);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4724);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN Dan BUPATI SAROLANGUN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKO BATUAH KABUPATEN SAROLANGUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya disebut sebagai Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang melakukan pengelolaan dan Penyaluran air minum di Kabupaten Sarolangun.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun.
7.Modal Daerah adalah Kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berbentuk uang maupun barang yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang antara lain tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainya.
8.Penyertaan Modal adalah Setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dalam hal ini Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah dengan hasil usaha atas modal yang telah disertakan.
9.Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten disebut Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
10.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
11.Dewan Pengawas Perumda Air Minum adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
12.Deviden adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang saling menguntungkan.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah dilakukan dalam bentuk uang dan/atau asset yang dapat di nilai dengan uang.
(2)Modal yang disertakan pada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah merupakan kekayaan yang dipisahkan.

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), dimulai dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah dilakukan dan/atau dianggarkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL YANG TELAH DILAKSANAKAN

Pasal 5

(1)Jumlah keseluruhan nilai asset dan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 44.880.404.547,- (empat puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus empat ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).
(2)Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk uang kepada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah).
(3)Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk asset kepada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 16.609.401.216,- (Enam belas milyar enam ratus sembilan juta empat ratus satu ribu dua ratus enam belas rupiah).
(4)Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2017 s/d 2020 sebesar Rp. 29.764.875.000, (Dua puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
(5)Nilai seluruh penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk uang maupun asset pada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp. 109.254.680.763,- (Seratus sembilan milyar dua ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).

BAB IV

DEVIDEN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1)Pembagian laba yang didapat Pemerintah Daerah dari Penyertaan Modal disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah.
(2)Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan harus disetor ke Kas Daerah sesuai Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PERENCANAAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Perencanaan/penganggaran penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi tugas pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
(2)Penyertaan Modal dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah dengan mekanisme penyampaian proposal penyertaan modal kepada pemerintah daerah.
(3)Pemerintah melakukan proses dan tahapan perencanaan/pengangggaran penyertaan modal setelah menerima usulan proposal penyertaan modal Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah.
(4)Bupati Sarolangun melalui perangkat daerah pengelola penyertaan modal meneliti usulan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan Perangkat Daerah pengelola, proposal, proses dan tahapan perencanaan/penganggaran penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
(6)Penyertaan Modal yang dilakukan tidak boleh menghambat, mengganggu dan memperlambat program pemerintah daerah tahun anggaran yang sedang berjalan.
(7)Bupati dapat menyetujui atau menolak usulan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah.

Pasal 8

(1)Evaluasi penyertaan modal dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tugas pengelolaan keuangan daerah selaku bendaharan umum daerah.
(2)Perangkat Daerah pengelola penyertaan modal menatausahakan dan memelihara dokumen penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Perangkat Daerah pengelola penyertaan modal membuat laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah dan disampaikan kepada Bupati.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah.
(2)Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pemantauan/monitoring, evaluasi dan pengendalian.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014