DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 9); Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Menetapkan : Sarolangun Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 Nomor 3);
17.Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 36) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perubahan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 Nomor 48);
18.Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 54);
19.Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 20243 Nomor 51); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN dan BUPATI SAROLANGUN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

(I) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:

a.laporan Realisasi Anggaran;
b.laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.neraca;
d.laporan Operasional; ] . laporan Arus Kas;
f.laporan Perubahan Ekuitas;
g.catatan atas Laporan Keuangan.

(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan Laporan Ikhtisar Kinerja dan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut: Pendapatan ........c.cccooevvniiiiiiiiiiiiinnens Rp 1.300.367.738.106,33 Belanja dan Transfer ............ccoecueinis Rp 1.343.058.490.488,66 Surplus/Defisit ......coooevviiiiiiiiiiiiiiininn. Rp (42.690.752.382,33)

c.Pembiayaan - Penerimaan ..........cooccvveeeiiniiniinnenns 117.726.221.138,16 - Pengeluaran .........ccccccooevviiiininninninnne 5.000.000.000,00 Pembiayaan Netto T 112.726.221.138,16
d.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ...... Rp 70.035.468.755,83

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp5.748.228.349,67 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pendapatan Setelah Rp 1.306.115.966.456,00 Perubahan ...........cceceoeviiiiiinnes
2. 2.Realisasi .....ccccceeiiiiniiiiiiiiininnnns Rp 1.300.367.738.106,33 Selisih Lebih/(Kurang) ............... Rp 5.748.228.349,67
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp75.783.697.105,34dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Belanja Setelah Rp 1.418.842.187.594,00 Perubahan ...........cceceoeviiiiiinnes
2. 2.Realisasi .....ccccceeiiiiniiiiiiiiininnnns Rp 1.343.058.490.488,66 Selisih Lebih/(Kurang) .............. Rp 75.783.697.105,34
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (117.543.098.557,58) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Surplus/Defisit Setelah Rp (115.861.830.218,00) Perubahan ...........cceceoeviiiiiinnes
2. 2.Realisasi .....ccccevvviiiiiiiiiniiinninnns Rp 1.681.268.339,58 Selisih Lebih/(Kurang) ............... Rp m
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan Rp(70.035.468.755,67)dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Penerimaan Rp (112.726.221.138,00) Pembiayaan Setelah Perubahan..
2. 2.RealiSasi .o..ovvoveererereeeeeesssines Rp (42.690.752.382,33) Selisih Lebih/(Kurang) ............... Rp m Rp sejumlah
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pengeluaran Rp 5.000.000.000,00 Pembiayaan Setelah Perubahan .
2. 2.Realisasi .....ccccceeiiiiniiiiiiiiininnnns Rp 5.000.000.000,00 Selisih Lebih/(Kurang) ............... Rp 0,00
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(0,16)dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan .................... Rp 112.726.221.138,00
2. 2.Realisasi .....ccccevvviiiiiiiiiniiinninnns Rp 112.726.221.138,16 Selisih Lebih/(Kurang) ............... Rp (0,16)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut: Saldo Anggaran Lebih Awal .............. Rp 117.726.221.138,16 Penggunaan SAL sebagai Rp 117.726.221.138,16 Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan ........cccccooeviiiiiiiiiiiiniinn

c.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 70.035.468.755,83 (SILPA) oo s
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Rp (0.00) Tahun Sebelumnya ................enes
e.Saldo Anggaran Lebih Akhir ............ Rp 70.035.468.755,83

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset ......cocooeiiiiiiiiiiie Rp 2.407.275.104.640,17
b.Jumlah Kewajiban ..........cccceeeuunnne Rp 3.476.391.478,62
c.Jumlah Ekuitas ......cccccoeerieiinniennns Rp 2.403.798.713.161,55

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut: Rp 1.154.512.961.290,30 Rp 1.302.745.643.357,56 Pendapatan Kegiatan Operasionala

b.Beban Kegiatan Operasional
c.Surplus/Defisit dari Operasi ............ Rp (148.232.682.067,26)
d.Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Rp (973.538.122,64) Operasional ........cccccvviiiiiiiiiieniininnne
e.Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Rp (3.732.393.233,28) Biasa ..ooveeciiiie i
f.Jumlah Pos Luar Biasa ...........cccceeu. Rp 0,00
g.Surplus/Defisit Laporan Operasional Rp (151.965.075.300,54)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.Saldo Kas Awal per 1 Januari 2024 .. Rp 117.727.335.526,16
b.Arus Kas Bersih dari Aktivitas (0] o1 =T N Rp 152.143.281.768,40
c.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi ....ooovveieiiiiiiniiiiiiiis Rp (199.834.034.150,73)
d.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Rp 0,00
e.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris .......ccoovvvvviviiniiiiiiineneeiens Rp (1.114.388,00)
f.Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2024 .. 70.035.468.755,83 Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut: Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif

Pasal 8

Ekuitas Awal .......coooovviviiiiiiiiniiinnn. Rp 2.427.144.696.985,26 Surplus/Defisit Laporan Operasional Rp (151.965.075.300,54) Dampak Kumulatif Perubahan Rp 128.619.091.476,83 Kebijakan/Kesalahan Mendasar .. Ekuitas Akhir

Pasal 9

maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam

Pasal 10

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: a. c ~ o a0 5@ Lampiran [ : Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran .1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Lampiran 1.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran .3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Lampiran [.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Lampiran [I. : Laporan Operasional. Lampiran [V : LPE. Lampiran V : Neraca. Lampiran VII : Laporan Arus Kas. Lampiran VIII : Catatan Atas Laporan Keuangan. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah. Lampiran IX : Daftar Rekap Peny Piutang Tidak Tertagih. Rp 2.403.798.713.161,55 lampiran yang merupakan bagian tidak

j.Lampiran X
k.Lampiran XI
1. 1.Lampiran XII
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
o.Lampiran XV Lampiran XVI a3
s.Lampiran XIX
t.LampiranXX
u.Lampiran XXI Lampiran XVII : Lampiran XVIII: Daftar Rekap Dana Bergulir. Daftar Penyertaan Modal Daerah (Investasi) Daerah. Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan Pengurangan Aset Tetap Daerah. Daftar Rekapitulasi Aset Tetap. Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan. Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya. Daftar Dana Cadangan Daerah. Daftar Kewajiban Jangka Pendek. Daftar Kewajiban Jangka panjang. dan Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Berikutnya. Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/ Perusahaan Daerah. Informasi Lainnya.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

a.Laporan Ikhtisar Kinerja tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;
b.Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…