Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang meliputi Ketentuan Umum, Sistematika, Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan RPJMD, Ketentuan Lain-lain, serta Ketentuan Penutup
Memuat teks peraturan…
menetapkanPeraturan DaerahtentangRencanaPembangunanJangkaMenengah Daerah KabupatenSarolangunTahun2025-2029; Pasal 18 ayat(6)Undang-UndangDasarNegara RepublikIndonesiaTahun1945; Undang-UndangNomor54Tahun1999 Tentang Pembentukan KabupatenSarolangun,KabupatenTebo, KabupatenMuaro Jambi danTanjungJabung Timur (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun1999 Nomor182,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor3903),sebagaimanatelahdiubah denganUndang-Undang Nomor14Tahun 2000tentang PerubahanAtasUndang-Undang Nomor54Tahun1999 tentangPembentukan KabupatenSarolangun,Kabupaten Tebo,KabupatenMuaro Jambi dan TanjungJabung Timur (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor81,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor3969); Undang-Undang Nomor25Tahun 2004 Tentang Sistem PerencanaanPembangunanNasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor164, Tambahan Lembaran Republik IndonesiaNomor4421); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 9. 10. 11. 12. 13. 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 1322); Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 32); Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 4); Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1); . Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAHKABUPATENSAROLANGUN Menetapkan dan BUPATI SAROLANGUN MEMUTUSKAN: .PERATURANDAERAHTENTANG RENCANAPEMBANGUNAN JANGKAMENENGAHDAERAH TAHUN2025-2029.
DalamPeraturanDaerahiniyang dimaksud dengan: 1.DaerahadalahKabupatenSarolangun. 2.Bupati adalah Bupati Sarolangun. 3.PemerintahDaerahadalah Bupatisebagaiunsur penyelenggarapemerintahan daerahyangmemimpin pelaksanaanurusanpemerintahanyangmenjadi kewenangandaerah otonom. 4.PerangkatDaerahadalahunsur pembantuBupatidan DewanPerwakilanRakyatDaerah dalampenyelenggaraan urusan pemerintahan yangmenjadikewenanganDaerah. 5.Perencanaanadalah suatuprosesuntuk menentukan tindakanmasadepan yangtepat,melaluiurutanpilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yangtersedia. 6.PerencanaanPembangunanDaerahadalah suatuproses untuk menentukankebijakanmasadepan,melalui urutanpilihan,yangmelibatkan berbagaiunsur pemangkukepentingan,guna pemanfaatan dan pengalokasiansumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. 17. 18. 1) () @3) Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
BAB II
BAB III
Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan RPJMD dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan reviu, pelaporan, dan analisis capaian kinerja pembangunan daerah. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Hasil pengendalian dan pemantauan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan lebih lanjut.
Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dilakukan secara internal oleh Pemerintah Daerah dan secara eksternal oleh instansi berwenang. Evaluasi dilakukan pada:
Setiap program dan kegiatan dalam RPJMD harus memiliki indikator kinerja yang terukur. @ @3) 1) () @) 4 Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
BAB IV
Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
BAB V
Semuaketetapanindikator kinerjadanindikasi pendanaan yangtercantumdalamDokumenRPJMD tahun 2025-2029dapatberubahsesuaidengan perkembanganperaturanyangberlakupadatahun berkenaan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut. Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan. Kerangka pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah Propinsi dan kemampuan keuangan daerah.
Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, perubahan tersebut akan dimuat dalam dokumen RKPD tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun. Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 206 AGusAs 2025 RFNTT SAROLANGUN, ) Asx) L Diundangkan di Sarolangun pada tanggal 2o 4g5A5 2025 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2025 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI : (2-33/2025) L PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2025-2029 UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 Ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (3) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kkepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD sebagai penjabaran visi, misi Bupati dan Wakil Bupati, merupakan komitmen kinerja (performance agreement) Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 sesuai periode. Tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 serta RPJMD Propinsi Jambi Tahun 2025-2029. Penetapan sasaran dan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD disesuaikan dengan prediksi kemampuan sumber daya dan dana serta hasil-hasil (keluaran dan dampak) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Ruanglingkupyangdiaturdalam RencanaPembangunanJangka MenengahDaerahmeliputikedudukanRPJMD, dokumen RPJMD,serta pengendaliandanevaluasipelaksanaan rencanapembangunandaerah untukjangkawaktu5(lima)tahun yangdilaksanakanolehunsur penyelenggarapemerintahandenganmelibatkan masyarakat.Dokumen RPJMDininantinyamenjadipedomandalampenyusunanRKPDyang merupakanpenjabarandariRPJMDyangmemuatrancangan kerangka ekonomidaerah,prioritaspembangunandaerah,rencanakerjadan pendanaansetiaptahunnya. II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas
Membuka PDF…