Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025; Mengingat:1.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Dana Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 18. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraaan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20. 21. 22, 23. 24. 25. 2025(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2024 Nomor398); PeraturanMenteriDalamNegeriNomor52Tahun2012 tentangPedomanPengelolaanInvestasiPemerintahDaerah (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2012Nomor754); Peraturan MenteriDalamNegeriNomor62Tahun2017 tentangPengelompokkanKemampuanKeuanganDaerah sertaPelaksanaandanPertanggungjawabanDana Operasional(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2017 Nomor1067); Peraturan MenteriDalamNegeriNomor36Tahun2018 tentangTataCaraPenghitungan,PenganggaranDalam Anggaran PendapatandanBelanjaDaerah,danTertib AdministrasiPengajuan,Penyaluran,danLaporan PertanggunjawabanPenggunaan Bantuan KeuanganPartai Politik(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2018Nomor 630)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Menteri DalamNegeriNomor78Tahun2020tentangPerubahan atasPeraturan MenteriDalamNegeriNomor36Tahun2018 tentangTataCaraPenghitungan,PenganggaranDalam Anggaran PendapatandanBelanjaDaerah,danTertib AdministrasiPengajuan,Penyaluran,danLaporan PertanggunjawabanPenggunaan Bantuan KeuanganPartai Politik(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2020Nomor 1777); Peraturan MenteriDalamNegeriNomor77Tahun2020 tentangPedomanTeknis PengelolaanKeuangan Daerah (BeritaNegara Republik IndonesiaTahun 2020Nomor1781); Peraturan MenteriDalamNegeriNomor9Tahun2021 tentang Tata CaraEvaluasiRancanganPeraturanDaerah tentangAnggaran PendapatandanBelanja Daerah, RancanganPeraturan Kepala Daerahtentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanjaDaerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerahtentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan danBelanjaDaerah(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun 2021 Nomor431); Peraturan MenteriDalamNegeriNomor15Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerahTahunAnggaran2025(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2024Nomor648); 26.PeraturanDaerah KabupatenSarolangunNomor6Tahun 2021tentang PengelolaanKeuanganDaerah (Lembaran Daerah KabupatenSarolangunTahun2021Nomor6); 27.PeraturanDaerah KabupatenSarolangunNomor1Tahun 2025tentangAnggaran PendapatandanBelanjaDaerah KabupatenSarolangunTahunAnggaran2025(Lembaran Daerah KabupatenSarolangunTahun2025Nomor1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN Dan BUPATI SAROLANGUN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2025.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Anggaran PendapatandanBelanjaDaerahTahunAnggaran2025 semulasebesarRp.1.464.118.871.532,00(SatuTriliunEmpatRatus EnamPuluhEmpatMilyarSeratusDelapanBelasJutaDelapan RatusTujuh PuluhSatu RibuLimaRatusTigaPuluhDuaRupiah) berkurangsebesar Rp.53.545.493.159,91 (LimaPuluhTiga Milyar LimaRatusEmpatPuluhLimaJutaEmpatRatus Sembilan Puluh TigaRibuSeratusLimaPuluh SembilanKomaSembilan PuluhSatu Rupiah) sehinggamenjadiRp.1.410.573.378.372,09(SatuTriliun EmpatRatusSepuluhMilyarLimaRatusTujuh PuluhTigaJutaTiga RatusTujuhPuluh Delapan RibuTigaRatusTujuhPuluhDuaKoma SembilanRupiah),denganrinciansebagai berikut: a.Pendapatan Daerah 1)SemulaRp1.361.394.959.033,00 2)Bertambah/(Berkurang) (Rp__20.857.049.417.00) JumlahPendapatan Daerah Setelah Perubahan Rp 1.340.537.909.616,00
Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
AnggaranPembiayaan Daerahsebagaimanadimaksud dalam Pasal 2,terdiriatas:
Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun. Ditetapkan di Sarolangun a tanggal 23 Seglember2025 Diundangkan di Sarolangun 3 angeal 23 Segbember 2025 SRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN2025NOMOR‘{ NOMORREGISTERPERATURANDAERAH KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI: (3-4%/2025)
Membuka PDF…