DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini Mengatur Mengenai Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; Meliputi Pemberian Bantuan Keuangan; Bantuan Keuangan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada partai Politik; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor lB2,Tarrtbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor gg03) sgfoegaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2OOO tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi Dan Kabupaten Tanjung Jabung Tirnur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); undang-undang Nomor 2 Tahun 2oo8 tentang Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4sor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20ll tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2oo8 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2a11 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4.Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ss8z) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2OL4 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2al4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zar4 Nomor 246, Tarrtbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558e); Mengingat : 1. 2. 3. - f M'NUT PERATT'RAN DAERAH
5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 83 Tahun 2Ol2 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nornor 5 Tahun 2oog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +e721; Peraturan Menteri Dala:rr Negeri Nomor 24 Tahun 2OAg tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengqiuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungiawaban Penggunaaan Banfuan Keuangan partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2olg rentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2OOg Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, penganggaran dalam APBD, Pengqiuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan partai Politik; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII/,N RAIffAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN dan BUPATI SAROLANGUN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK. 6. Menetapkan J I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sarolangun. 2- Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DpRD adalah DPRD Kabupaten Sarolangun.
5.Partai Politik adatah Organisasi politik yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar persama€rn kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yarlg diberikan secara Proposional kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang penghitungErnnya didasarkan atas jumlah suara, dengan Prioritas Penggunaan untuk pendidikan politik.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8.Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewqiiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1)Untuk membantu kegiatan serta kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik. {2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Partai Politik yang mendapatkan kursi di I pada ayat {1) diberikan kepada DPRD hasil Pemilihan Umum Legislatif.
(3)Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat {21 diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

(1)Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
(2)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dipriorita.skan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat paling sedikit 6o% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diberikan
(3)Pendidikan Politik sefoagaimana dimaksud pada ayat t1l berkaitan dengan kegiatan: a' pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
1. b.pemahaman mengenai hak dan kewqiiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
2. c.pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1)Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan sebesar W. 7.2oT (tujuh ribu dua ratus tujuh rupiah) per suara.
(2)Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap tahun anggaran yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tApBD) di tetapkan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai tata" cara penghitungan, penganggaran dalarn ApBD, pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungiawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik diafur dengan peraturan Bupati.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor O4 Tahun 2O1O tentang Bantuan Keuangan Kepada partai Politik yang Mendapat Kursi di DPRD Kabupaten Sarolangun (kmbaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2O1O Nornor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor O4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. JMINI'T PERATURAN DAERAH I Peraturan Kabupaten

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diund.angkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Daerah ini dengan penempatannya datam Lembaran Daerah Sarolangun. Ditetapkandi Sarolangun pada tanggal 3 OeSemdef ZAL4 t,lrP. 1ss711r0 199i03 I . BUPY,SAROI,ANGUN, CEK ENDRA SEKRETARIS DAERAH cr THABRONI ROZALI Diundangkan di Sarolangun pada tanggal 3 DcSem$tf 2OU KABUPATEN SAROLANGUN, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2AA NOMOR 6 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINSI JAMBI : 35/BHK /4.s/xr/14, TANGGAL 2z NOVEMBER 2ot4 6 !" IE!4ltllIEllIr KEBENARAUn i", ,..CUSnSmS @ PENJEI,ASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 6 TAHUN 2AI4 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK I. PENJELASAN UMUM Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempunraan Partai politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang mernadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan poritik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik. Upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensiil, paling tidak dilakukan pada empat hal yaitu pertama, mengkondisikan terbentukrrya sistem multipartai sederhana, ked.ua, mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel, ketiga, mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel dan keempat mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat. Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada partai politik yang Mendapat Kursi di DPRD Kabupaten Sarolangun ini diatur untuk merevisi Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2O1O tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di DPRD Kabupaten Sarolangun. Dikarenakan dalam Perda Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2O1O tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai politik yang Mendapat Kursi di DPRD Kabupaten Sarolangun hanya rnengakomodir bantuan untuk anggota DPRD hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009. Sehingga belum mengakomodir anggota DPRD hasil Pemilu Legislatif tahun ZOL4. Adapun hal-hal pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik, pendidikan politik, serta pencabutan terhadap Peraturan Daerah Ifubupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2OlA tentang Banhran Keuangan Kepada Partai politik yang Mendapat Kursi di DPRD Kabupaten Sarolangun. il. PASAL DEMI PASAL Pasal L Culmp Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…