DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 219

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Serumpun Peko Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Serumpun Pseko yang meliputi Ketentuan Umum, Perubahan Bentuk Hukum, Tempat Kedudukan, Bidang Usaha, Modal, Saham, Organ Perseroda, Kepegawaian, Cuti, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya, Perencanaan, Operasional dan Pelaporan, Penggunaan Laba, Penugasan Pemerintah Kepada Perseroda, Evaluasi, Restrukturisasi dan Perubahan Bentuk Hukum, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran, Kepailitan, Pembinaan dan Pengawasan, serta Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perusahaan Daerah Serumpun Pseko merupakan salah satu badan usaha milik daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang dibentuk dengan tujuan agar dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap bentuk hukum Perusahaan Daerah Serumpun Pseko dari bentuk perusahaan daerah menjadi perseroan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Serumpun Pseko Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Serumpun Pseko; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); [ Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN dan BUPATI SAROLANGUN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH SERUMPUN PSEKO MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SERUMPUN PSEKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang untuk selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah Kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
11.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
12.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
13.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
14.Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
15.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 2

Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Serumpun Pseko menjadi Perseroda Serumpun Pseko dimaksudkan agar fungsi dan peran Perseroda Serumpun Pseko dalam mengelola sumber daya milik pemerintah daerah lebih efisien, efektif dan produktif.

Pasal 3

Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Serumpun Pseko menjadi Perseroda Serumpun Pseko memiliki tujuan untuk:

a.meningkatkan kinerja dan daya saing perseroan;
b.memperluas wilayah dan produk usaha perseroan;
c.memperoleh keuntungan yang wajar guna meningkatkan penerimaan daerah; dan
d.menghasilkan produk dan layanan bagi kemanfaatan umum yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Serumpun Pseko yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Serumpun Pseko diubah bentuk hukumnya dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroda Serumpun Pseko.
(2)Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan hukum menyangkut perseroda dan ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional perseroda.
(4)Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaskud pada ayat (1) berakibat hukum terutama yang berkenaan dengan:
1. a.Hak dan kewajiban kekayaan serta usaha Perusahaan Daerah Serumpun Pseko termasuk perizinan yang dimilikinya beralih kepada Perseroda Serumpun Pseko; dan
2. b.Direksi, dewan pengawas dan pegawai Perusahaan Daerah Serumpun Pseko beralih status menjadi Direksi, Komisaris dan pegawai Perseroda Serumpun Pseko.
(5)Semua ketetuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas berlaku terhadap Perseroda Serumpun Pseko.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

(1)Kantor Pusat Perseroda Serumpun Pseko berkedudukan di Sarolangun.
(2)Perseroda Serumpun Pseko dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan dan/atau kantor unit usaha di daerah lain.
(3)Ketentuan mengenai nama dan tempat kedudukan kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan dan/atau kantor unit usaha di daerah lain ditetapkan dalam anggaran dasar.

BAB IV

BIDANG USAHA

Pasal 6

(1)Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Perseroda Serumpun Pseko menyelenggarakan usaha di bidang:
1. a.perhutanan;
2. b.perkebunan;
3. c.pertanian;
4. d.perikanan;
5. e.peternakan;
6. f.pertambangan dan energi;
7. g.pariwisata;
8. h.angkutan dan perdagangan umum;
9. i.expor import; dan
10. j.jasa lainnya.
(2)Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam akta pendirian.
(3)Dalam pengembangan usaha, Perseroda Serumpun Pseko dapat membentuk anak perusahaan.

BAB V

MODAL

Pasal 7

(1)Modal dasar merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(2)Penetapan modal dasar, modal ditempatkan dan/atau disetor serta perubahan modal dasar, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Besaran nilai penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perseroda Serumpun Pseko ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(4)Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perseroda Serumpun Pseko sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Pasal 8

(1)Modal dasar Perseroda Serumpun Pseko dapat terdiri atas:
1. a.Pemerintah Daerah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen); dan
2. b.pihak ketiga paling banyak 49% (empat puluh Sembilan persen).
(2)Perubahan modal dasar perseroan untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan dan anggaran dasar perseroan.

Pasal 9

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroda Serumpun Pseko adalah seluruh hak dan kekayaan yang tercatat dalam neraca keuangan hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), pada saat perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Serumpun Pseko menjadi Perseroda Serumpun Pseko yang disampaikan untuk disahkan oleh DPRD sebagai modal dasar perseroan.

Pasal 10

(1)Penambahan penyertaan modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Penetapan besaran penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan yang dianggarkan dalam penyertaan modal Pemerintah Daerah.
(3)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penambahan penyertaan modal.

Isi peraturan

Teks219PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017